Bloomberg Technoz, Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mengungkapkan pemerintah masih belum memutuskan besaran dana insentif yang dialokasikan untuk program biodiesel B50, padahal mandatorinya akan diimplementasikan pada semester II-2026.

Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana BPDP Lupi Hartono menjelaskan mekanisme dana insentif dan besarannya masih dibahas oleh kementerian teknis terkait.

Lupi juga enggan mengungkapkan rencana insentif yang akan dialokasikan untuk B50. Menurut dia, BPDP masih menunggu keputusan dari pemerintah.

“Untuk B50 masih dibicarakan antar K/L [kementerian/lembaga], kami di BPDP masih menunggu keputusan pemerintah terkait kebijakan tersebut,” kata Lupi ketika dimintai konfirmasi, Selasa (18/11/2025).

Besaran Disorot

Peneliti energi independen Akhmad Hanan menilai, jika pemerintah harus membatasi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) demi memenuhi kebutuhan untuk B50, segmen pelayanan publik atau public service obligation (PSO) penerima ‘subsidi’ biodiesel bisa dipersempit.

Akhmad berpendapat meskipun pasokan CPO untuk B50 akan terjamin, opsi menekan ekspor tersebut diprediksi membuat pendanaan program mandatori biodiesel makin diketatkan.

Apalagi, sumber dana yang dimanfaatkan untuk insentif pendanaan biodiesel berasal dari pungutan ekspor (PE) CPO yang dikelola oleh BPDP, sehingga turunnya ekspor CPO akan membuat storan PE turut menurun.

“Tidak tertutup kemungkinan ada sistem kuota berbasis wilayah atau sektor, agar ‘subsidi’ tidak bocor ke penggunaan nonprioritas,” kata Akhmad, ketika dihubungi Jumat (26/9/2025).

Lebih jauh, potensi ditekannya ekspor CPO tersebut membuka potensi dana insentif yang sebelumnya berasal dari PE CPO dialihkan menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Jika hal tersebut terjadi, Akhmad memprediksi akan timbul tekanan baru terhadap anggaran negara, terutama jika harga minyak dunia sedang tinggi.

“Alternatif lain adalah pemerintah menyesuaikan formula pungutan [tarif progresiif] agar tetap ada ruang fiskal, meski ekspor ditekan,” usulnya.

Untuk biodiesel tahun ini, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menyatakan alokasi dana BPDP demi pembiayaan produksi B40 saja resmi ditambah Rp16,8 triliun.

Eniya menegaskan tak terdapat dana tambahan yang disetorkan pemerintah ke BPDP. Menurutnya, Kementerian ESDM hanya meminta tambahan alokasi penggunaan anggaran BPDPKS untuk pelaksanaan B40 sejumlah Rp16,8 triliun untuk tahun ini.

“Rp16,8 triliun untuk digunakan sampai dengan Desember, dan memastikan keberlanjutan B40,” kata Eniya melalui pesan singkat kepada Bloomberg Technoz, Selasa (12/8/2025).

Eniya mengelaborasi kebutuhan biaya produksi biodiesel saat ini makin meningkat seiring dengan tahapan pengembangan yang telah mencapai B40 dan akan segera ditingkatkan mandatori ke level B50.

Selain karena disparitas antara harga solar dan CPO yang makin lebar, dia mengatakan kenaikan PE CPO menjadi sebesar 10% juga berdampak pada turunnya setoran dana PE kepada BPDPKS yang digunakan untuk membiayai produksi biodiesel.

Sekadar catatan, pendanaan biodiesel untuk program B40 pada tahun ini diproyeksikan sekitar Rp35,5 triliun, naik dari realisasi sepanjang 2023 senilai Rp26,23 triliun untuk menyokong program B35.

Alokasi ‘subsidi’ biodiesel pada 2025 hanya dibatasi untuk segmen PSO sebanyak 7,55 juta kiloliter (kl) dari total target produksi B40 tahun ini sebanyak 15,6 juta kl.