KALTIMPOST.ID-Kenaikan harga batu bara di tengah konflik Timur Tengah belum sepenuhnya menjadi kabar baik bagi pelaku usaha tambang di Kaltim. Di lapangan, pengusaha justru menghadapi tekanan dari sisi biaya operasional dan keterbatasan produksi akibat regulasi.

Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Batubara Samarinda (APBS) Umar Vaturusi menilai eskalasi geopolitik memang berpotensi mendorong harga batu bara ke level yang lebih tinggi.

“Dengan kondisi geopolitik sekarang, sentimen pasar memang mendorong harga batu bara naik. Itu peluang sebenarnya,” ujarnya.

Namun, menurutnya, peluang tersebut tidak bisa sepenuhnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Salah satu kendala utama adalah pembatasan produksi melalui kebijakan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).

“Sayangnya, dengan pembatasan RKAB dari pemerintah pusat, teman-teman penambang bekerja seadanya. Jadi tidak bisa berbuat banyak,” jelasnya.

Kondisi itu membuat sebagian perusahaan tambang tidak dapat meningkatkan produksi meskipun harga sedang menguat. Artinya, momentum kenaikan harga tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan.

Selain itu, struktur kontrak penjualan juga menjadi faktor pembatas. Banyak perusahaan telah terikat kontrak jangka panjang dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya.

“Ada juga yang tidak bisa menikmati lonjakan harga karena sudah terikat long term contract. Harganya sudah disepakati dari awal,” katanya.

Di sisi lain, konflik Timur Tengah juga membawa dampak langsung terhadap biaya operasional tambang. Lonjakan harga minyak global berdampak pada kenaikan harga bahan bakar industri, yang menjadi komponen utama dalam kegiatan pertambangan.

Umar menyebut harga solar untuk kebutuhan operasional tambang kini mengalami kenaikan signifikan.

“Informasi yang kami terima, harga solar untuk operasional sudah tembus sekitar Rp 30 ribu per liter. Padahal sebelumnya di kisaran Rp 13 ribu sampai Rp 15 ribu. Ini kenaikan yang sangat besar,” ungkapnya.

Kenaikan biaya bahan bakar tersebut berdampak langsung pada struktur biaya produksi tambang, mulai kegiatan penggalian hingga pengangkutan.

Dengan kondisi tersebut, menurutnya, tekanan terhadap pelaku usaha justru semakin besar meskipun harga batu bara menunjukkan tren positif. “Jadi memang tidak sesederhana harga naik lalu semuanya untung. Biaya juga ikut naik,” katanya.

Ia menilai dampak konflik Timur Tengah saat ini berpotensi lebih luas dibandingkan konflik Rusia–Ukraina sebelumnya. Itu karena melibatkan lebih banyak negara dan berpengaruh langsung terhadap jalur distribusi energi global.

“Kalau Rusia–Ukraina itu terbatas. Sekarang ini dampaknya lebih luas karena melibatkan banyak negara dan memengaruhi harga energi secara global,” jelasnya.

Di tengah kondisi tersebut, pelaku usaha berharap adanya penyesuaian kebijakan dari pemerintah, khususnya terkait kuota produksi.

Menurut Umar, terdapat sinyal dari pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali pembatasan RKAB seiring meningkatnya kebutuhan energi global.

“Ada informasi jika Presiden Prabowo Subianto akan meninjau ulang RKAB. Itu menjadi harapan bagi pelaku usaha agar bisa menangkap peluang pasar,” ujarnya.

Jika kebijakan tersebut direalisasikan, pelaku usaha menilai produksi batu bara nasional bisa kembali ditingkatkan untuk memenuhi permintaan domestik maupun ekspor. “Harapannya, kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan produksi dan memenuhi keperluan energi, baik dalam negeri maupun luar negeri,” katanya.

Meski demikian, hingga saat ini pelaku usaha masih menunggu kepastian kebijakan tersebut. Di tengah ketidakpastian global dan domestik, strategi yang diambil sebagian besar perusahaan adalah menjaga operasi tetap berjalan sambil menahan ekspansi.