Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mengungkapkan 100.000 pekerja sektor pertambangan terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tahun ini.

Hal itu dipicu oleh langkah pemerintah memangkas kuota produksi batu bara melalui rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) pada 2026. Sejatinya, belum ada keputusan resmi berapa kuota RKAB 2026 yang disepakati pemerintah.

Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pernah menyebut, produksi batu bara akan dipangkas menjadi ke level sekitar 600 juta ton pada 2026. Jumlah itu jauh lebih rendah dibanding realisasi produksi batu bara 2025 yang mencapai level 800 juta ton.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menjelaskan, untuk memproduksi 1 juta ton batu bara, membutuhkan 400 hingga 500 tenaga kerja. Adapun tenaga kerja itu mencakup operator, mekanik, insinyur tambang, pengemudi, hingga foreman.

Gita mengatakan, jika produksi batu bara tahun ini hanya berada di level 600 juta ton, maka berpotensi memangkas 100.000 pekerja.

"Jadi kalau hitung-hitungannya, dari 817 juta ton [produksi 2025] ke angka yang sekarang ini [level 600 juta ton], itu lebih dari 100.000. Lebih dari 100.000 [terkena PHK]," ucap Gita dalam acara diskusi yang dihelat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Namun, Gita memberi catatan bahwa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk produksi batu bara itu bervariasi. Menurutnya, jumlah tenaga kerja tergantung pada faktor-faktor seperti teknologi yang digunakan, skala produksi, dan lokasi tambang.

Potensi PHK imbas pemangkasan RKAB batu bara sebelumnya telah diingatkan oleh Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo).

Direktur Eksekutif Aspindo Bambang Tjahjono menuturkan, pemangkasan produksi secara signifikan akan langsung menghantam pelaku usaha jasa pertambangan. Pasalnya, pelaku usaha jasa pertambangan selama ini menjadi ujung tombak operasional tambang batu bara nasional.

“Sekitar 85% hingga 90% tambang batu bara di Indonesia itu dikerjakan oleh kontraktor. Jadi, kami ini ujung tombaknya. Kami yang pertama kali merasakan dampaknya kalau ada pemangkasan kuota yang signifikan,” ujar Bambang di Jakarta dikutip Rabu (25/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa Aspindo menaungi berbagai perusahaan jasa pertambangan, mulai dari kontraktor tambang, supplier, hingga vendor penyedia peralatan dan jasa penunjang lainnya. Dengan struktur industri seperti itu, setiap kebijakan yang menekan volume produksi akan berdampak berantai terhadap seluruh ekosistem usaha.

Bambang menyebut, dampak awal yang paling terasa adalah meningkatnya alat berat yang menganggur (idle). Padahal, sebagian besar peralatan tersebut diperoleh melalui skema pembiayaan atau leasing yang tetap harus dibayar meski tidak beroperasi.

“Enggak semua alat itu bisa dianggurkan begitu saja. Kalau ada kewajiban leasing, imbas keuangannya luar biasa. Tekanan cashflow akan sangat berat,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, pada akhirnya berpotensi memaksa perusahaan melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Meski isu PHK belum mencuat secara masif seperti periode-periode sebelumnya saat industri batu bara tertekan, Bambang menilai risiko tersebut tetap nyata.

“Kalau dulu ada isu PHK itu heboh sekali. Sekarang mungkin belum terlihat, tapi dampaknya pasti ada. Biasanya dirumahkan dulu, kemudian bisa berlanjut ke PHK kalau kondisinya berlarut,” ujarnya.

Menurutnya, kontraktor tambang justru menjadi pihak yang paling rentan karena berada di garis depan operasional. Ketika produksi diturunkan, volume pekerjaan otomatis berkurang, sementara beban biaya tetap berjalan.