KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Tensi geopolitik dan konflik di Timur Tengah memicu guncangan hebat pada ketahanan energi global. Menyusutnya pasokan gas alam cair alias liquefied natural gas (LNG) secara dramatis langsung mengerek permintaan batubara termal di kawasan Asia-Pasifik (APAC).

Dalam jangka pendek, konsumsi kumulatif tambahan "emas hitam" ini diprediksi sanggup melesat hingga 90 juta ton (Mt) di tahun ini. Namun, di tengah kebijakan tata niaga batubara Indonesia yang belakangan santer diotak-atik pemerintah, mampukah para pengusaha menjaring momentum emas dari lonjakan permintaan tersebut?

Proyeksi kenaikan konsumsi batubara di Asia-Pasifik diikuti dalam riset Rystad Energy yang dipublikasikan pada Senin (8/6/2026).

Analisis tersebut menyoroti bahwa lonjakan konsumsi tambahan ini dipicu oleh defisit pasokan LNG yang diestimasiakan mencetak angka kekurangan hingga 35 Mt tahun ini. Kondisi mendesak ini memaksa berbagai perusahaan yang sebelumnya bergantung pada gas untuk memacu kembali pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara secara lebih masif, terlebih dengan adanya penghapusan batasan regulasi di seluruh Asia Timur Laut.

Seretnya aliran LNG salah satunya bersumber dari kerusakan Fasilitas Ras Laffan di Qatar imbas konflik Timur Tengah. Hal ini memicu penetapan status keadaan kahar (force majeure) dan memangkas pasokan LNG ke Asia hingga 10,2 juta ton per tahun (Mtpa). Diperkirakan, penutupan sebagian fasilitas ini bakal berlanjut hingga penghujung musim panas.

Efek dominonya, pasar gas regional kian tercekik. Harga Japan Korea Marker (JKM) bahkan terbang mendekati level tertingginya dalam tiga tahun terakhir. Hal ini memangkas sebagian permintaan dan mewariskan jurang defisit pasokan sebesar 35 Mtpa pada tahun 2026 yang tak mudah ditambal oleh kawasan tersebut.

Kekurangan daya ini terpaksa diserap melalui injeksi batubara, di mana sekitar 90 terawatt-jam (TWh) kebutuhan energi dialihkan langsung ke PLTU.

Atas dasar itu, Rystad Energy memproyeksikan konsumsi batubara di Asia akan terdongkrak hampir 70 juta ton pada tahun 2026. Sementara itu, proyeksi konsumsi kumulatif tambahan bisa menembus 150 juta ton hingga tahun 2030.

Bahkan, dalam skenario terburuk jika permusuhan di Timur Tengah tak jua berhenti, permintaan batubara dapat melesat sekitar 90 juta ton hanya pada tahun 2026 saja, mengerek permintaan kumulatif jangka pendek menyentuh 190 juta ton — jauh meninggalkan skenario dasar.

Faktanya, utilitas PLTU di seluruh Asia Timur Laut dan Tenggara kini telah melesat tajam. Sebagai gambaran, produksi listrik bertenaga batubara di Jepang tumbuh 11% di saat produksi gas mereka anjlok 13%. Pada bulan Mei, laju impor batubara Korea Selatan dan Jepang masing-masing tercatat melonjak lebih dari 50% dan 20% di atas level tahun lalu.

Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo, menggarisbawahi bahwa berkah permintaan ini sangat mungkin ditangkap oleh pengusaha domestik, asalkan kualitas batubara selaras dengan spesifikasi tambahan 70 juta ton hingga 90 juta ton yang dicari pasar.

“Tapi kalau melihat kebutuhan diakibatkan oleh LNG bisa saja kenaikan kebutuhan lebih untuk pembangkit listrik dan bukan untuk industri non kelistrikan. Bisa saja menambah potensi ekspor batubara Indonesia ke Pasar Pasifik,” jelasnya kepada KONTAN, Rabu (10/6/2026).

Kontradiksi Kondisi Ekspor RI & Rapor Kinerja Emiten

Ironisnya, di tengah melimpahnya potensi cuan global, keran ekspor batubara Indonesia justru tengah menyusut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor batubara nasional merosot -7,27% secara year on year (YoY) menjadi US$ 7,57 miliar sepanjang Januari hingga April 2026. Penurunan nilai ini selaras dengan volume ekspor yang juga menyusut -6,70% YoY menjadi 114,54 juta ton pada periode yang sama.

Di tengah tren lesu tersebut, berembus kabar bahwa sederet importir dari China menunda agenda pembelian batubara dari Indonesia pada bulan Juni 2026. Mengacu pada laporan China Coal Transportation and Distribution Association (CCTD), manuver penundaan ini dipicu oleh rencana pemerintah Indonesia yang hendak menyentralisasi ekspor Sumber Daya Alam (SDA) di bawah kendali PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Kendati dihantui penundaan pembeli China dan rapor merah awal tahun, Direktur Eksekutif Asosiasi Penambang Batubara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani, menegaskan bahwa sinyal kenaikan permintaan akibat kelangkaan LNG sudah mulai terdeteksi dari Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam.

"Yang menjadi catatan begini, meskipun minat pembeli meningkat, kemampuan pengusaha untuk merespon cepat masih terhambat adanya pembatasan produksi melalui kebijakan RKAB. Beberapa hari lalu memang pemerintah sempat menyebut akan mengevaluasi ini, jadi kami harap ini dapat dilakukan dengan tetap terukur," ujarnya saat dihubungi secara terpisah.

Jika membedah kinerja kuartal I-2026, rapor emiten batubara menampilkan wajah ganda. Sebagian sukses mencetak pertumbuhan double digit, namun tak sedikit yang terjerembap.

Manajemen PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan, kenaikan kinerja yang dicatatkan di awal tahun ini karena adanya peningkatan volume produksi dan penjualan. Perinciannya volume produksi naik 12% YoY menjadi 19,2 juta ton dan penjualan batubara meningkat 14% YoY menjadi 19,1 juta ton.

Perbaikan strip ratio dari 8,4x menjadi 7,7x mencerminkan mine sequencing dan turut menekan biaya penambangan per ton meskipun pengupasan tanah penutup (overburden removal) meningkat 3% YoY.

Di kubu yang berbeda, PT Harum Energy Tbk (HRUM) babak belur. Volume penjualan batubara HRUM pada kuartal I-2026 anjlok -94% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi segmen batubara ke total penjualan tergerus tajam, hanya menyumbang 3% di kuartal I-2026 dari yang sebelumnya. mendominasi 42% pada kuartal I-2025.

Manajemen HRUM berdalih, pukulan telak ini dipicu oleh rendahnya produksi imbas penundaan perizinan di awal tahun. Kini, izin tersebut telah dikantongi, dan produksi siap dipacu kembali.

Penurunan serupa dialami PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Meski tak merinci nilai finansialnya, volume ekspor PTBA diakui susut 6% YoY menjadi 4.792.705 ton dari sebelumnya 5.091.740 ton di kuartal I-2025. Terkikisnya volume ekspor ini berjalan beriringan dengan produksi yang merosot -22% YoY menjadi 6.623.885 ton.

Kendati demikian, PTBA masih diselamatkan oleh penjualan domestik yang merangkak naik 4% YoY menjadi 5.374.208 ton, sehingga volume penjualan keseluruhan (domestik dan ekspor) hanya terkoreksi tipis -1% YoY ke posisi 10.166.913 ton.

Dilema RKAB dan Status Cadangan Batubara

Ke depan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menggelar relaksasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) secara terukur dengan merujuk pada fluktuasi harga komoditas di pasar global.

Tahun ini, Kementerian ESDM mematok target produksi batubara lewat RKAB 2026 sebesar 600 juta ton. Angka ini dipangkas drastis dari RKAB 2025 yang menembus 1,2 miliar ton (dengan realisasi produksi nasional bertengger di kisaran 790 juta ton).

Merespons potensi ledakan permintaan di Asia-Pasifik, IMEF menilai kesanggupan Indonesia sepenuhnya terkunci pada produksi nasional dan porsi RKAB masing-masing korporasi.

“Jika sekarang pemerintah melakukan relaksasi, tentu akan memperbaiki volume ekspor. Namun tergantung dari persetujuan relaksasi sendiri, apakah lebih untuk kebutuhan di dalam negeri atau terbuka untuk ekspor,” terang Singgih.

Ia menegaskan, nyawa bisnis ekspor berada di tangan regulasi RKAB, terutama terkait ketepatan waktu penerbitan izin. Guna menjamin kepastian bagi pengusaha dan buyer, serta mengamankan pasokan listrik dalam negeri, IMEF merekomendasikan agar siklus RKAB dikembalikan ke format tiga tahunan.

Dari sisi APBI, perhatian utama tertuju pada dua beleid krusial: wacana sentralisasi ekspor lewat PT DSI serta pemangkasan kuota RKAB.

“Dari sisi pembatasan produksi, dampaknya sangat langsung. Pelaku usaha tidak bisa serta-merta menaikkan volume meskipun ada lonjakan permintaan global akibat kelangkaan LNG,” ujar Gita.

Situasi ini melahirkan buah simalakama. Di satu sisi, pembatasan produksi wajib ditegakkan demi menjaga umur cadangan dan stabilitas domestik. Di sisi lain, lambatnya manuver pengusaha berisiko menghilangkan momentum emas merebut pangsa pasar global.

Sebagai pamungkas, Torbjørn Taltavik, Analis Riset Batubara Rystad Energy mewanti-wanti bahwa lonjakan permintaan geopolitik ini bukanlah tanda-tanda “kebangkitan murni” batubara. Batubara sekadar difungsikan sebagai ban serep untuk menghidupkan PLTU sementara waktu di kala harga gas melambung dan pasokan tipis.

“Respons sejauh ini masih lebih terkendali daripada krisis Rusia-Ukraina tahun 2022 ketika gangguan pasokan gas Rusia memicu lonjakan tajam permintaan batubara global. Pada saat itu, penambahan kapasitas energi terbarukan terbatas, dan persediaan batubara termal di pasar-pasar utama Asia jauh lebih rendah,” jelasnya.

Berbeda dengan krisis terdahulu, kokohnya persediaan batubara dan tingginya adopsi energi alternatif di negara raksasa seperti Tiongkok, India, dan negara Asia lainnya telah membentengi pasar dari kepanikan struktural pada momentum kali ini.