Bisnis Indonesia

Published at

Kontrak Batu Bara RI Disoal Cina, DEN Soroti Ketidakpastian Kebijakan

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) mewanti-wanti ketidakpastian kebijakan pengendalian produksi batu bara yang berkepanjangan berisiko membuat Indonesia kehilangan pasar ekspor.

Perubahan kebijakan pemerintah yang memengaruhi produksi dan pengiriman batu bara belakangan ini mendorong eksportir Indonesia memasukkan klausul pembebasan kewajiban pengiriman (waiver clause) dalam kontrak ekspor batu bara.

Klausul tersebut memungkinkan eksportir Indonesia terbebas dari kewajiban memenuhi volume pengiriman apabila pemerintah kembali membatasi produksi maupun kuota ekspor emas hitam. Baru-baru ini, importir Cina dikabarkan menolak usulan eksportir Indonesia untuk memasukkan waiver clause tersebut.

Praktisi Kebijakan Energi sekaligus Anggota DEN Muhammad Kholid Syeirazi mengatakan, waiver clause merupakan instrumen mitigasi risiko bagi eksportir. Ini seiring perubahan kebijakan pemerintah yang memengaruhi produksi dan pengiriman batu bara.

Dia mengingatkan, klausul tersebut dapat melemahkan daya saing eksportir jika risiko ketidakpastian pasokan justru dialihkan secara sepihak kepada pembeli.

Kholid menyebut bahwa dalam perdagangan internasional, daya saing tidak hanya ditentukan oleh harga dan kualitas komoditas, tetapi juga keandalan pasokan (reliability of supply).

"Risiko kehilangan pasar ekspor terjadi jika ketidakpastian regulasi berlangsung berkepanjangan. Importir Cina memiliki alternatif pemasok dari negara lain, seperti Australia, Rusia, dan Mongolia," kata Kholid kepada Bisnis, Selasa (17/11/2026).

Oleh karena itu, pengendalian produksi untuk menjaga harga batu bara perlu dilakukan secara hati-hati. Kholid mengingatkan, jangan sampai keuntungan dari kenaikan harga justru tergerus oleh penurunan volume ekspor dan hilangnya pangsa pasar.

Menurutnya, kuncinya terletak pada kepastian regulasi, khususnya penetapan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2027 secara tepat waktu, transparan, dan terukur.

Dia mengatakan, penetapan kuota produksi harus mempertimbangkan kebutuhan domestik melalui domestic market obligation (DMO), proyeksi permintaan ekspor, kapasitas produksi perusahaan, serta kontrak penjualan yang telah disepakati.

Kholid menilai pemerintah perlu memastikan konsistensi kebijakan dan menghindari perubahan kuota produksi secara mendadak tanpa mekanisme transisi yang memadai.

"Pengendalian produksi batu bara adalah kewenangan pemerintah, tetapi harus tetap memperhatikan kepastian usaha dan keberlanjutan hubungan perdagangan," imbuhnya.

Dia menambahkan, kepentingan domestik harus menjadi prioritas, tetapi kredibilitas Indonesia sebagai pemasok batu bara global juga harus dijaga.

Sebelumnya, importir batu bara Cina dikabarkan menolak usulan eksportir Indonesia untuk memasukkan klausul pembebasan kewajiban pengiriman atau waiver clause dalam kontrak pasokan baru.

Penolakan tersebut mencuat di tengah meningkatnya ketidakpastian pasokan batu bara Indonesia akibat perubahan kebijakan produksi dan ekspor yang dilakukan pemerintah sepanjang tahun ini.

Mengutip laporan SX Coal, eksportir batu bara Indonesia berupaya memasukkan klausul tersebut ke dalam kontrak baru dengan pembeli asal Cina.

Adapun, langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan intervensi pemerintah berupa pemangkasan kuota produksi, pembatasan ekspor, hingga keterlambatan persetujuan ekspor.

Dengan klausul tersebut, eksportir tidak diwajibkan memenuhi volume pengiriman sesuai kontrak apabila kebijakan pemerintah menghambat realisasi pasokan.

Namun, pembeli Cina enggan menerima persyaratan tersebut. Penolakan itu membuat negosiasi kontrak pasokan baru antara eksportir Indonesia dan importir Cina menemui jalan buntu. Indonesia merupakan eksportir batu bara termal terbesar di dunia, sedangkan Cina menjadi konsumen batu bara terbesar secara global.

Source:

Other Article

Liputan 6

Published at

1,76 Juta Metrik Ton Batu Bara Disebar ke 4 PLTU Jaga Listrik di Jawa Tak Padam

Bisnis Indonesia

Published at

10 dari 190 Izin Tambang yang Dibekukan Sudah Bayar Jaminan Reklamasi

Bisnis Indonesia

Published at

10 Emiten Batu Bara dengan Laba Paling Jumbo Semester I/2026, AADI & BYAN Teratas

IDX Channel.com

Published at

10 Emiten Batu Bara Paling Cuan di 2024, Siapa Saja?

METRO

Published at

10 Negara Pengguna Bahan Bakar Fosil Terbesar di Dunia

Secretariat's Address.

Menara Kuningan Building.

Jl. H.R. Rasuna Said Block X-7 Kav.5,

1st Floor, Suite A, M & N.

Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Secretariat's Email.

secretariat@apbi-icma.org

admin@apbi-icma.org

© 2025 APBI-ICMA

Website created by

Secretariat's Address.

Menara Kuningan Building.

Jl. H.R. Rasuna Said Block X-7 Kav.5,

1st Floor, Suite A, M & N.

Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Secretariat's Email.

secretariat@apbi-icma.org

admin@apbi-icma.org

© 2025 APBI-ICMA

Website created by

Secretariat's Address.

Menara Kuningan Building.

Jl. H.R. Rasuna Said Block X-7 Kav.5,

1st Floor, Suite A, M & N.

Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Secretariat's Email.

secretariat@apbi-icma.org

admin@apbi-icma.org

© 2025 APBI-ICMA

Website created by