Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyoroti dominasi ketergantungan sistem kelistrikan nasional pada pembangkit listrik tenaga uap batu bara hingga 67 persen yang dinilai berdampak negatif pada kualitas udara.

Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Gedung Parlemen Jakarta, Senin, Sugeng mengungkapkan bahwa kapasitas PLTU batu bara mencapai sekitar 103 gigawatt, membakar rata‑rata 4,6 juta ton batu bara per gigawatt setiap tahun tanpa teknologi carbon capture.

“Mayoritas PLTU kita masih menggunakan teknologi konvensional; emisi karbonnya sangat besar,” kata dia.

Sugeng memaparkan bahwa hanya 14,3 persen bauran energi nasional yang berasal dari sumber terbarukan, sementara 86 persen lainnya masih mengandalkan bahan bakar fosil.

Untuk itu, ia mengusulkan percepatan peningkatan porsi energi terbarukan melalui insentif fiskal bagi proyek panel surya atap, pembangkit bioenergi, dan perluasan pembangkit panas bumi.

Sugeng juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan subsidi energi agar tidak lagi memberi keuntungan berlebih bagi pembangkit fosil, melainkan dialihkan untuk mendukung green recovery dan teknologi rendah emisi.

“Transformasi energi bukan hanya soal iklim, tetapi juga kualitas hidup. Kita perlu langkah berani untuk melindungi warga dari dampak pencemaran,” ujarnya.

Pada akhir pembahasan rapat tersebut, Sugeng berharap Komisi XII dan pemerintah dapat bersama memformulasikan regulasi baru yang mendorong percepatan transisi energi demi udara bersih dan masa depan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridho Sani, menekankan bahwa pemerintah sangat mendukung semua upaya untuk menjadikan iklim yang keberlanjutan, termasuk dengan percepatan transisi energi secara utuh dari penggunaan energi fosil ke sumber energi baru terbarukan.

Komitmen percepatan transisi energi itu juga dinilai bagian upaya pemerintah untuk memitigasi jangan sampai kualitas udara global semakin memburuk dan mempengaruhi kerentanan kesehatan, khususnya masyarakat di perkotaan dalam negeri.

Berdasarkan laporan State of Global Air 2023, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan paparan PM2,5 tertinggi di dunia, dengan rerata tahunan di atas 30 mikrogram per meter kubik yang jauh melebihi ambang batas WHO sebesar 5 mikrogram per meter kubik. Jakarta sendiri tercatat memiliki indeks kualitas udara (AQI) harian yang sering masuk kategori “tidak sehat” hingga “sangat tidak sehat” pada musim kemarau.

Untuk itu, kata Ridho, KLH menargetkan adanya sebuah sistem peringatan dini yang terintegrasi berbasis data dari Air Quality Monitoring System (AQMS) nasional. Penerapannya akan dibarengi dengan protokol tanggap darurat kualitas udara.

Sistem ini merupakan bagian dari peta jalan nasional mitigasi pencemaran udara 2025–2030, dan akan menjadi model awal bagi replikasi di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Bandung, Semarang, dan Medan.