KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap penyebab turunnya ekspor batubara Indonesia sepanjang Januari hingga April 2025.

Data terbaru menunjukkan, volume ekspor batubara dalam periode tersebut mencapai sekitar 160 juta ton, turun dari 171 juta ton pada periode yang sama tahun lalu.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Ditjen Minerba Surya Herjuna mengatakan, penurunan ini bukan semata-mata disebabkan oleh kebijakan Harga Batu Bara Acuan (HBA), melainkan karena perlambatan permintaan dari negara tujuan utama seperti China dan India.

“Sekarang turun jadi 160 juta ton. Saya sudah dilirik sama Bu Gita (APBI), katanya ini gara-gara HBA dari ESDM ekspor batu bara turun. Tapi kami kira bukan itu penyebab utama. Ini lebih karena dampak perang dagang dan perlambatan mesin produksi di China dan India,” ungkap Surya di Jakarta, Rabu (28/5).

Surya menambahkan, penurunan juga terjadi pada realisasi pasokan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). Ia mencatat, realisasi DMO pada kuartal I-2025 menurun menjadi sekitar 12 juta ton, dari sebelumnya mencapai 16 juta ton pada Januari-Februari 2024.

“Jadi bukan hanya ekspor yang turun, tapi DMO juga. Artinya memang permintaan secara umum sedang melambat,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, impor batubara China dari Indonesia—pemasok terbesar batubara bagi China—anjlok 20% secara bulanan menjadi 14,28 juta ton pada April 2025. Secara tahunan, penurunan impor tercatat sebesar 16%.

Menurut laporan Reuters, penurunan ini dipengaruhi oleh penerapan HBA baru oleh pemerintah Indonesia serta harga batubara domestik di China yang relatif lebih rendah.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan pihaknya terbuka untuk mengevaluasi kebijakan HBA bersama pelaku usaha.

“Kalau evaluasi pasti kita lakukan,” ujar Tri.

Sekretaris Ditjen Minerba Siti Sumilah Rita Susilawati menyampaikan, penurunan ekspor tidak semata dipicu HBA, melainkan juga faktor pasar dan preferensi kontrak di negara tujuan. Ia menegaskan, HBA tetap diperlukan untuk menjamin transparansi dan penerimaan negara.

“HBA adalah instrumen penting. Tapi tentu akan terus kami sempurnakan agar tetap relevan dan mendukung daya saing batu bara Indonesia,” kata Rita.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengungkapkan, pelemahan ekspor batu bara lebih banyak disebabkan oleh dinamika supply-demand di pasar global, terutama akibat kontraksi ekonomi China.

“Awal kebijakan HBA memang menantang, tapi mayoritas transaksi dilakukan B to B dengan merujuk harga pasar. Beberapa level HBA sudah reflektif, tapi masih ada ruang perbaikan,” jelas Gita.

Ia menambahkan, penurunan ekspor berdampak langsung pada operasional perusahaan tambang yang kini cenderung menunda ekspansi, fokus pada efisiensi, serta menghindari proyek berisiko tinggi.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menilai kebijakan HBA dapat menjadi bumerang jika tidak fleksibel. Menurutnya, ketidakfleksibelan harga menyebabkan batu bara Indonesia menjadi kurang kompetitif.

“Pemerintah perlu evaluasi, bahkan bila perlu memberi ruang diskresi agar pelaku usaha tidak selalu terikat HBA. Fleksibilitas harga sangat penting agar batu bara Indonesia tetap kompetitif,” tandas Bisman.