Kementerian Keuangan tengah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai bea keluar batu bara yang rencananya akan berlaku pada 1 Januari 2026. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan aturan tersebut akan terbit sebelum akhir tahun.

“Kami sedang siapkan (aturannya). Sesuai dengan hasil di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kemarin kan arahannya demikian,” ucap Febrio di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Selain batu bara, pemerintah juga akan memberlakukan bea keluar emas. Aturan bea keluar emas sudah terbit terlebih dahulu yaitu melalui PMK Nomor 80 tahun 2025. Dalam aturan itu, tarif ekspor emas ditetapkan mulai dari 7,5-15 persen dengan mengacu pada harga referensi emas dunia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyatakan bea keluar batu bara akan berlaku pada awal tahun depan. Sebelumnya, ia menyebut tarif bea keluar batu bara akan dipatok 1-5 persen. “Kami targetnya jelas. Berapa triliun harus dicapai kira-kira gitu. Jadi kami balik ke status yang awal tadi, jangan sampai kami mensubsidi industri batu bara,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan pada Senin, 15 Desember 2025.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR pada Senin, 8 Desember 2025, Purbaya menyoroti rendahnya penerimaan negara dari industri batu bara. Ia menilai UU Cipta Kerja telah mengubah status batu bara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. “Akibatnya industri batu bara bisa meminta restitusi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ke pemerintah. Itu sekitar Rp 25 triliun per tahun,” ujar Purbaya.

Ia menargetkan penerapan bea keluar batu bara bakal menyumbang Rp 20 triliun terhadap penerimaan negara. Sedangkan penerapan bea keluar emas ditargetkan menyumpang Rp 3 triliun. Sehingga total target penerimaan dari penerapan dua kebijakan tersebut berjumlah Rp 23 triliun.