Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kepastian kebijakan pemerintah akan menjadi faktor penentu pemulihan sektor pertambangan pada paruh kedua 2026.

Pandangan tersebut merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertambangan menjadi satu-satunya lapangan usaha yang mengalami kontraksi pada kuartal II/2026. Sektor ini menyusut 1,64% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Kontraksi dipicu pelemahan subsektor pertambangan bijih logam serta penambangan batu bara dan lignit. Salah satu penyebabnya ialah penataan kuota produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mendukung perbaikan harga batu bara di pasar internasional.

Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro meyakini sektor pertambangan masih berpeluang kembali tumbuh pada semester II/2026, asalkan didukung kepastian regulasi.

"Kami melihatnya kita optimis ya melihatnya. Artinya ini tinggal masalah kebijakan. Salah satu kebijakan yang memang sangat didorong oleh Kadin adalah tentang RKAB ini," ujarnya di sela Grand Seminar Mining Nation Revolution di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Widiyanto mengatakan kepastian RKAB menjadi salah satu isu utama yang disampaikan dunia usaha dalam Strategic Response Meeting Kadin. Menurutnya, kepastian kuota produksi sangat penting karena berkaitan langsung dengan operasional industri pengolahan (smelter) dan prospek ekspor.

Dia mencontohkan rencana pengurangan kuota produksi nikel dalam RKAB 2026 berpotensi menimbulkan kehilangan peluang ekspor (potential lost) produk turunan nikel sebesar 3,5 juta hingga 5 juta ton.

Saat ini, kuota produksi nikel nasional yang beredar untuk 2026 berada pada kisaran 260 juta–270 juta ton, lebih rendah dibandingkan realisasi produksi 2025 yang mencapai 320 juta ton dari kuota 379 juta ton.

"Nah ini menjadi masukan kepada pemerintah. Kita cukup banyak forum dan ruang-ruang diskusi yang kita bisa lakukan untuk menyampaikan itu," katanya.

Widiyanto tetap optimistis sektor pertambangan akan kembali mencatatkan pertumbuhan hingga akhir tahun, meski belum dapat memperkirakan besaran ekspansinya. "Kita yakin tumbuh, ya. Tetapi seberapa besar ya, bagaimana kebijakan pemerintah kan itu masih merupakan diskusi ya, jadi kita tunggu lah," tuturnya.

Sebelumnya, BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% (YoY) pada kuartal II/2026. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan pangsa 18,50%, diikuti pertanian 13,57%, perdagangan 13,02%, konstruksi 9,79%, dan pertambangan 8,87%.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud menjelaskan kontraksi sektor pertambangan dipicu penurunan produksi sejumlah komoditas tambang.

“Kondisi ini disebabkan oleh, pertama, pertambangan bijih logam yang terkontraksi sebesar 9,42% akibat penurunan produksi beberapa komoditas tambang, seperti bijih bauksit, bijih timah, dan bijih nikel,” ujarnya dalam Rilis Berita Resmi Statistik, Rabu (5/8/2026).

Selain itu, operasi tambang bawah tanah Grasberg Block Cave di Papua Tengah belum sepenuhnya pulih setelah insiden longsor atau aliran lumpur pada September 2025.

Edy menambahkan penurunan produksi batu bara dan lignit juga dipengaruhi penataan kuota melalui RKAB 2026.

“Penambangan batu bara dan lignit juga terkontraksi sebesar 1,41%. Hal ini disebabkan oleh penataan kuota produksi melalui rencana kerja dan anggaran biaya [RKAB] tahun 2026 sebagai upaya menjaga keseimbangan pasokan dan mendorong perbaikan harga batu bara di pasar internasional,” ujarnya.