PRESIDEN Prabowo Subianto resmi mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. UU tersebut sebelumnya telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 6 Oktober 2026.

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Edy Wuryanto yang terlibat dalam pembahasan UU ini mengatakan substansi aturan ini sekadar menata ulang regulasi ketenagakerjaan. Undang-undang ini juga menghadirkan sejumlah terobosan yang memperkuat posisi pekerja dalam hubungan industrial.

"Kami ingin pekerja mendapatkan upah yang lebih layak, jaminan ketika menghadapi pemutusan hubungan kerja, perlindungan sosial, serta pengawasan yang benar-benar mampu menegakkan hukum ketenagakerjaan," ujar Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan penataan ulang serta pemisahan klaster ketenagakerjaan agar materi hukum ketenagakerjaan kembali utuh, sinkron, dan tidak lagi tersebar.

Aturan soal ketenagakerjaan selama ini terpisah dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Dalam dokumen UU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan setidaknya ada 313 pasal yang dikelompokkan ke dalam 23 Bab. Menurut Edy, salah satu capaian penting dalam undang-undang ini adalah perbaikan mekanisme penetapan upah minimum.

mula pengupahan yang sebelumnya menggunakan rentang indeks tertentu sebesar 0,1 hingga 0,3 kini ditingkatkan menjadi 0,5 hingga 1,0. Perubahan tersebut memberikan ruang kenaikan upah minimum yang lebih besar melalui perhitungan formula dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Tidak hanya itu, kata Edy, UU ini juga memperkuat pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) melalui survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebelumnya, survei KHL dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah yang masih berpotensi menghadapi konflik kepentingan.

"Dengan melibatkan BPS, survei KHL diharapkan lebih objektif dan memiliki standar pengukuran yang lebih terukur. Ini penting agar penetapan upah minimum benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup pekerja dan mengurangi kesenjangan upah antardaerah," kata Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III ini.

Edy menjelaskan hasil survei KHL akan menjadi bahan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah kepada gubernur. Dalam prosesnya, akan dibandingkan besaran upah minimum berdasarkan formula dengan hasil perhitungan KHL. Nilai yang lebih tinggi menjadi dasar rekomendasi penetapan upah minimum.

Dengan demikian, baik melalui formula maupun pendekatan KHL, pekerja mendapatkan mekanisme perlindungan yang lebih baik. Negara tidak boleh membiarkan upah minimum ditetapkan tanpa mempertimbangkan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidupnya," kata dia.

Menurut Edy, UU terbaru ini juga mengatur dana cadangan pesangon. Melalui ketentuan ini, pemberi kerja diwajibkan menyediakan dana cadangan untuk memastikan hak pekerja atas pesangon dapat dibayarkan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Edy menambahkan, persoalan pesangon selama ini tidak hanya berkaitan dengan besaran hak yang diterima pekerja, tetapi kemampuan dan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. “Pengusaha wajib menyiapkan dana cadangan pesangon. Ini merupakan bentuk antisipasi agar hak pekerja tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar bisa dibayarkan ketika terjadi PHK," ungkapnya.

Edy mengatakan dana cadangan tersebut akan dikelola oleh lembaga pemerintah. Adapun bentuk kelembagaan dan mekanisme pengelolaannya akan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah. Politisi PDI Perjuangan itu meminta agar pemerintah segera merumuskan aturan teknis terkait dana cadangan PHK ini.

“Undang-undang juga memberikan konsekuensi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon, berupa sanksi administratif hingga penghentian kegiatan usaha,” katanya.

Tak hanya itu, jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan bagi pekerja sektor informal serta hubungan pekerjaan tertentu juga diatur dalam UU ini. Edy mengatakan, perkembangan dunia kerja telah melahirkan berbagai bentuk pekerjaan yang tidak selalu terikat hubungan kerja konvensional. Pekerja platform digital, termasuk kurir dan pekerja layanan berbasis aplikasi, menjadi kelompok yang membutuhkan kepastian perlindungan.

“Pekerja informal dan mereka yang bekerja melalui platform digital juga memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Pemberi kerja, termasuk platform digital, wajib memberikan perlindungan tersebut sesuai ketentuan undang-undang," katanya.

Selain itu, UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur perlindungan bagi pekerja informal rentan melalui bantuan iuran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Paling sedikit, perlindungan yang diberikan mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Bagi Edy, ketentuan ini penting untuk memastikan perlindungan sosial tidak hanya dinikmati pekerja formal yang memiliki penghasilan relatif tetap. Pekerja informal yang rentan juga harus mendapatkan perhatian negara karena mereka menghadapi risiko pekerjaan dan ketidakpastian penghasilan.

Selain itu, UU ini mengatur penguatan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan. Edy mengatakan UU ini menempatkan pengawas ketenagakerjaan sebagai aparat yang harus memiliki kompetensi dan independensi dalam menjalankan fungsi negara untuk menegakkan hukum.

Edy menjelaskan, selama ini pengawasan ketenagakerjaan masih menghadapi persoalan keterbatasan jumlah personel dan potensi konflik kepentingan. Dengan pengaturan baru, pengawas ketenagakerjaan berada di bawah pembinaan dan penetapan Menteri Ketenagakerjaan, bukan lagi pemerintah daerah.

"Pengawas ketenagakerjaan harus independen dan memiliki kompetensi. Negara harus memastikan pengawas bisa bekerja secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan," ujarnya.

Penguatan juga dilakukan melalui distribusi pengawas hingga tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan rasio antara jumlah pengawas, pekerja, dan perusahaan. Dengan demikian, kata Edy, pengawasan diharapkan tidak hanya terpusat di tingkat provinsi sehingga jangkauan pengawasan menjadi lebih luas. Selain itu, penguatan penegakan hukum dilakukan melalui keterlibatan penyidik kepolisian yang memiliki kewenangan khusus di bidang ketenagakerjaan.

Edy juga menyoroti pengaturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan pembatasan pekerjaan yang dapat dialihdayakan atau outsourcing. Dalam UU ini, jangka waktu PKWT paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang dua kali, dengan setiap perpanjangan paling lama satu tahun.

Sementara itu, pekerjaan yang dapat dialihdayakan dibatasi pada empat jenis kegiatan jasa penunjang, yakni layanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, tenaga pengamanan, serta penyediaan angkutan bagi pekerja. Khusus perusahaan BUMN serta sektor pertambangan dan perminyakan, alih daya hanya diperbolehkan untuk kegiatan jasa penunjang di bidang tersebut dan harus melalui anak perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Edy, pembatasan ini merupakan upaya mengembalikan kepastian hubungan kerja dan mencegah praktik alih daya yang terlalu luas sehingga berpotensi mengurangi kepastian perlindungan pekerja.

Edy mengatakan seluruh capaian tersebut menunjukkan bahwa perjuangan legislasi harus diukur dari seberapa jauh undang-undang mampu memperbaiki kehidupan rakyat, khususnya kelompok pekerja yang selama ini berada dalam posisi tawar lebih lemah.

“Ukurannya adalah apakah pekerja memperoleh upah yang lebih layak, apakah pesangonnya terlindungi, apakah pekerja informal mendapatkan jaminan sosial, dan apakah pelanggaran hak-hak pekerja bisa ditindak. Itulah keberpihakan yang harus kita perjuangkan," kata Edy.

Edy berharap pemerintah segera menerbitkan seluruh peraturan pelaksanaan, terutama yang berkaitan dengan mekanisme pengupahan, pengelolaan dana cadangan pesangon, jaminan sosial pekerja informal, dan penguatan pengawasan ketenagakerjaan. "Undang-undang ini sudah menjadi landasan baru. Jangan sampai implementasinya justru lambat karena peraturan turunannya tidak segera disiapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat sebelumnya mempertanyakan kelanjutan proses administrasi dan pengundangan undang-undang tersebut. Pekerja atau buruh maupun kalangan pengusaha masih membutuhkan kejelasan mengenai status naskah resmi UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Mirah mengatakan persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. “Keterbukaan informasi mengenai suatu undang-undang merupakan bagian penting dari transparansi penyelenggaraan negara dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat,” kata dia.

Mirah mengatakan jangan sampai undang-undangnya sudah disahkan, tetapi pekerja dan pengusaha justru belum mengetahui secara pasti aturan hukum yang harus dijadikan pedoman. Kondisi ini, kata dia, menjadi semakin mendesak karena banyak anggota organisasinya saat ini sedang dan akan berunding serta penyusunan maupun pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan masing-masing.

“Dalam proses tersebut, muncul kebingungan, baik dari pihak pekerja/buruh maupun pengusaha, mengenai regulasi mana yang harus dijadikan rujukan,” kata dia.