Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) memproyeksi industri batu bara masih menghadapi sejumlah tekanan pada 2026. Melemahnya permintaan global hingga kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) menjadi sorotan.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menuturkan, terdapat beragam tantangan yang dihadapi industri saat ini antara melemahnya permintaan dan tekanan harga. Menurutnya, hal ini juga bakal berlanjut pada tahun depan.

"Dinamika pasar di Tiongkok dan India, serta berbagai faktor eksternal lainnya, mengubah pola permintaan global sehingga berdampak pada kinerja ekspor dan menekan harga global," ucap Gita kepada Bisnis, Kamis (4/12/2025).

Asal tahu saja, kinerja ekspor emas hitam RI belakangan lesu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor batu bara mencapai US$20,09 miliar pada Januari-Oktober 2025. Realisasi itu turun 20,25% year-on-year/yoy dibandingkan periode sama tahun lalu, yakni US$25,19 miliar.

Sementara itu, volumenya juga menurun 4,10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 334,19 juta ton menjadi 320,47 juta ton. Adapun, pangsa untuk komoditas ini adalah 9% dari total ekspor nonmigas.

Di samping itu, harga batu bara global pun kian melempem. BPS mencatat harga batu bara anjlok 21,57% yoy ke level US$110,46 per metrik ton pada kuartal III/2025. Pertumbuhan industri pertambangan batu bara dan lignit pada kuartal III/2025 juga mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -7,29%.

Lebih lanjut, Gita juga menyoroti tantangan industri batu bara dari sisi internal atau dalam negeri. Menurutnya, harga DMO yang belum pernah naik sejak 2018 juga menjadi tantangan tersendiri.

Adapun, harga DMO untuk kelistrikan dipatok sebesar US$70 per ton dan untuk industri semen dan pupuk sebesar US$90 per ton. Dengan harga tersebut, implikasi keekonomian bagi pelaku usaha perlu diperhitungkan secara hati-hati. Apalagi, dengan terus bertambahnya biaya produksi.

Oleh karena itu, Gita mengatakan, pemerintah perlu meninjau ulang harga DMO batu bara. Terlebih, pemerintah berencana menaikkan porsi DMO menjadi lebih dari 25% pada tahun depan.

"Sementara itu, tantangan di dalam negeri, harga DMO kelistrikan yang tetap di US$70 per ton sejak 2018 memang perlu ditinjau kembali atau setidaknya ada ruang evaluasi, terutama karena biaya produksi terus meningkat seiring dinamika industri selama 8 tahun terakhir," tutur Gita.

Dia juga merespons pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap potensi pembengkakan anggaran subsidi listrik hingga Rp22 triliun jika harga DMO batu bara dilepas ke mekanisme pasar.

Menurut Gita, pihaknya memahami hal tersebut. Namun, ruang untuk berdiskusi harus tetap terbuka.

"Pelaku usaha memahami pentingnya menjaga harga kelistrikan tetap realistis namun yang diharapkan adanya ruang penyesuaian yang wajar mengingat harga DMO tidak berubah hampir 8 tahun," katanya.