Bisnis.com, YOGYAKARTA — Indonesia dan Australia memerlukan mekanisme pembiayaan transisi yang kuat dan terukur untuk mencapai target penurunan emisi serta bauran energi bersih pada 2030, terutama karena kedua negara masih sangat bergantung pada batu bara sebagai sumber energi utama.

Ryan Cook, Impact Manager for Sustainable Finance di Climateworks Centre, menegaskan bahwa tantangan pendanaan menjadi titik krusial bagi kedua negara.

Indonesia dan Australia merupakan eksportir batu bara terbesar di dunia, masing-masing di peringkat pertama dan kedua, dengan ketergantungan pembangkit listrik terhadap komoditas tersebut yang masih sangat dominan.

Australia menargetkan 82% bauran energi dari sumber terbarukan dalam lima tahun ke depan, sementara Indonesia hanya membidik 23% pada periode yang sama.

Untuk mencapai ambisi tersebut, kata Cook, Australia tengah melakukan investasi besar-besaran pada infrastruktur energi hijau, yang mencakup pembangunan pembangkit, jaringan transmisi baru, serta transformasi industri yang selama ini bertumpu pada listrik berbasis batu bara.

Menurut dia, inti pekerjaan transisi saat ini berada pada transition finance, yakni pendanaan yang dirancang khusus untuk membantu industri beremisi tinggi, termasuk PLTU, bergeser menuju teknologi rendah karbon tanpa menimbulkan guncangan sosial-ekonomi.

“Kita tidak bisa mematikan industri tersebut secara tiba-tiba. Ada dimensi sosial, kebijakan, dan lingkungan yang harus dihitung,” katanya kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Cook menjelaskan bahwa baik Indonesia maupun Australia menghadapi kompleksitas serupa, yakni kebutuhan investasi yang sangat besar, tekanan waktu yang sempit untuk dekarbonisasi, serta keharusan menjaga stabilitas ekonomi dan lapangan kerja di sektor-sektor yang bergantung pada batu bara.

Ia menilai pelajaran transisi yang telah mulai ditempuh Australia dapat diadaptasi oleh Indonesia, meski konteks kebijakan dan kesiapan pasar di kedua negara berbeda.

Australia saat ini mengandalkan safeguard mechanism berupa penetapan batas emisi bagi sektor-sektor penghasil jejak karbon besar. Mekanisme tersebut bekerja serupa dengan skema perdagangan emisi Uni Eropa, di mana industri yang melebihi batas harus membeli offset karbon atau menerapkan langkah pengurangan emisi lain.

Meski baru berjalan dua tahun, kebijakan itu memberi kepastian bagi investor dan pelaku keuangan tentang jalur dekarbonisasi menuju 2030.