Bloomberg Technoz, Jakarta – Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyebut mandatori biodiesel B40 yang berlaku pada tahun ini membuat rancangan belanja operasional perusahaan batu bara menjadi terdisrupsi.

“Kami pada 2025 cukup mendapatkan tambahan biaya tinggi dari harga B40. Harga B40 itu sendiri, setelah subsidinya hilang, naiknya cukup signifikan. Belum lagi ada ongkos angkut,” kata Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani, dikutip Jumat (30/5/2025).

Kenaikan biaya bahan bakar akibat mandatori biodiesel B40 tersebut disebutnya beragam pada masing-masing perusahaan batu bara.

Akan tetapi, Gita menyebut, kenaikan harga biodiesel—yang wajib digunakan untuk sektor pertambangan — telah mengerek beban biaya produksi tambang batu bara sekitar US$2/ton.

“Kenaikannya [harga B40] itu bervariasi Rp2.000—Rp3.000 per liter. Tentunya ini langsung berdampak, karena ini untuk biaya opex [operating expense/belanja operasional] juga. Jadi sangat memengaruhi,” kata Gita.

Dia bahkan menyebut mandatori B40 menjadi salah satu tantangan yang paling nyata bagi kinerja sektor pertambangan batu bara tahun ini, selain kewajiban retensi 100% devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) selama setahun.

Produksi Turun

Lebih lanjut, Gita memproyeksikan target produksi batu bara pada 2025 sebanyak 735 juta ton masih memungkinkan untuk digapai, tetapi capaian kumulatif tahun ini akan terpelanting cukup jauh dari realisasi 2024.

Pada 2024, produksi batu bara Indonesia menembus 836 juta ton. Angka tersebut 117% di atas target yang ditetapkan pemerintah sebanyak 710 juta ton.

Sampai dengan kuartal I-2025, produksi batu bara nasional baru tercapai 183,45 juta ton alias masih jauh dari target anual yang ditetapkan pemerintah tahun ini.

“Jadi kami memprediksi, kalau bicara dengan angka [realisasi] 836 juta ton tahun lalu, tahun ini sepertinya tidak akan mencapai di angka tersebut lagi,” ujarnya.

“Akan tetapi, apakah [produksi 2025] akan mencapai target pemerintah? Bisa dikatakan mungkin masih feasibele untuk angka segitu [735 juta ton]. Namun, kalau sampai 800 juta ton, kami rasa dengan 4 bulan pertama yang cukup sulit, rasanya tidak akan tercapai.”

Sekadar catatan, mandatori biodiesel B40 telah beberapa kali dikeluhkan oleh berbagai pelaku industri sektor pertambangan mineral dan batu bara. Mandatori tersebut padahal akan makin ditingkatkan menjadi B50 awal tahun depan.

Berbeda dengan B35, B40 tidak sepenuhnya didanai olehBadan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui dana hasil pungutan ekspor (PE) CPO.

Sebagai perbandingan, pendanaan biodiesel B40 dari BPDPKS hanya diberikan untuk sektor pelayanan publik atau public service obligation (PSO) dengan volume sebanyak 7,55 juta kiloliter (kl).

Adapun, sisanya untuk segmen biodiesel B40 non-PSO sebanyak 8,07 juta kl dijual dengan harga nonsubsidi. Hal ini berbeda dengan skema pendanaan program biodiesel sebelumnya yang diberikan untuk seluruh volume produksi, tidak hanya untuk PSO.

(wdh)