KALTIM — Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji meminta semua perusahaan tambang batubara menyelaraskan program sosialnya.

Seno menegaskan, perusahaan mesti menyampaikan rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) mereka ke pemerintah.

Termasuk juga untuk Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau corporate social responsibility (CSR). Jangan sampai mereka lupa.

Kenapa Seno Aji sampaikan begitu, sebab pelaporan perusahaan jadi langkah penting agar tidak muncul tumpang tindih kegiatan.

Apabila perusahaan jalankan program sosialnya secara terpisah dengan pemerintah, maka sangat mungkin sasaran program mereka sama dengan pemerintah.

"Kita perlu sinergi dengan perusahaan. Kami minta agar perusahaan melaporkan apa rencana PPM-nya ke depan. Kita sejalan dan tidak saling tumpang tindih," kata Seno dalam forum Konsultasi Publik Blueprint PPM di Jakarta, Kamis 4 Desember 2025 lalu.

Politisi Gerindra itu mencontohkan program beasiswa yang sering diberikan industri tambang untuk warga sekitar operasional perusahaan.

Sementara Pemprov Kaltim sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,4 triliun di 2026 untuk program Gratispol Pendidikan dari jenjang SMA/SMK hingga S3.

Seno Aji lebih jauh mengingatkan, kontribusi perusahaan tidak melulu harus berupa beasiswa. Pembangunan fasilitas pendidikan pun juga penting sekali.

Misalnya perusahaan bisa benahi sekolah di Buffer zone atau area penyangga perusahaan supaya mereka tetap nyaman.

"Jadi, sekolah-sekolah rusak di ring 1, ring 2 dan ring 3, bisa jadi tanggung jawab perusahaan,” harap Seno.

Kata Seno, eksistensi atau keberadaan perusahaan harusnya membawa manfaat konkret bagi masyarakat. Termasuk para pekerja dan komunitas di sekitar area tambang.

Begitu juga dukungan untuk penyediaan rumah layak huni bagi warga. “Kita sangat mengharapkan itu,” tandasnya.