JAKARTA, investor.id – Harga batu bara ambles pada perdagangan Kamis (5/11/2026), di tengah upaya India meningkatkan cadangan batu bara untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan listrik pada musim panas mendatang.

Berdasarkan data perdagangan, harga batu bara Newcastle kontrak November 2026 jatuh US$ 3,55 ke level US$ 140,9 per ton. Kontrak Desember 2026 tercatat ambles US$ 3,85 ke level US$ 141,1 per ton, sedangkan kontrak Januari 2027 ambrol US$ 4,1 menjadi US$ 142 per ton.

Sementara itu, harga batu bara Rotterdam untuk kontrak November 2026 anjlok US$ 3,25 menjadi US$ 134,05 per ton. Kontrak Desember 2026 rontok US$ 3,45 menjadi US$ 133,55 per ton, sementara kontrak Januari 2027 terpangkas US$ 3,45 menjadi US$ 132,35 per ton.

Mengutip oilprice, pemerintah India tengah menggenjot persediaan batu bara hingga 55 juta ton sebelum 31 Maret 2027. Target tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan stok saat ini yang hanya sekitar 18 juta ton.

Menurut laporan Bloomberg, yang mengutip sumber-sumber anonim, kementerian batu bara, listrik, dan perkeretaapian India bekerja sama untuk memperkuat pasokan menjelang musim panas tahun depan.

Persediaan batu bara India saat ini berada di level terendah sejak 2021 dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik selama enam hari. Jumlah tersebut jauh di bawah ketentuan pemerintah yang mengharuskan stok setara konsumsi sedikitnya tiga pekan.

Untuk mempercepat distribusi, Indian Railways meningkatkan kapasitas angkutan batu bara. Kapasitas pengiriman tercatat naik 20% pada bulan lalu dan pemerintah meminta tambahan peningkatan 7% hingga Maret 2027.

International Energy Agency (IEA) memperkirakan permintaan batu bara India meningkat 4,2% menjadi 1,353 miliar ton pada 2026. Kenaikan tersebut didorong oleh pertumbuhan kebutuhan listrik serta gangguan pasokan minyak dan gas di Selat Hormuz

Indonesia Reviosi Aturan Ekspor

Di sisi lain, pemerintah Indonesia akan mengubah aturan ekspor komoditas strategis, termasuk batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan ditegaskan sebagai lembaga pemantau ekspor, bukan eksportir tunggal.

Mengutip Reuters, pemerintah menargetkan revisi aturan tersebut rampung pada pertengahan November 2026. Sejumlah aturan Kementerian Perdagangan juga akan disesuaikan agar eksportir tetap dapat mengirimkan komoditasnya setelah 31 Desember 2026.

DSI dijadwalkan meluncurkan portal pemantauan ekspor pada 1 Januari 2027. Eksportir wajib menyerahkan dokumen komersial untuk pemeriksaan dan analisis, sementara pendaftaran portal dibuka pada Desember 2026.

Khusus eksportir minyak sawit, kewajiban pemenuhan domestic market obligation (DMO) tetap berlaku untuk memperoleh kuota ekspor. DSI diperkirakn mengenakan biaya atas layanan verifikasi tersebut. Namun, besaran tarifnya belum dibahas. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengingatkan agar biaya tidak terlalu tinggi karena berpotensi membebani industri dan petani.