KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) menyebut telah menerbitkan 580 juta ton Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) produksi batubara dan 150 juta ton RKAB produksi nikel.

Jika dibandingkan, target RKAB batubara tahun ini adalah 600 juta-an ton diikuti dengan nikel diangka 270 juta ton.

Adapun, dengan angka ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno menyebut, persetujaun RKAB khususnya untuk batubara segera rampung.

“Batubara hampir finish lah, yang 580-an lah. Tapi nikel ada di atas 150,” ungkap Tri saat ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/03/2026).

Di sisi lain, Tri mengamini soal keputusan Kementerian ESDM yang akan menerapkan pajak ekspor pada produk turunan atau produk hilirisasi nikel diantaranya Nickel Pig Iron (NPI) dan MHP (Mixed Hydroxide Precipitate).

“Ada beberapa produk turunan, iya (termasuk MHP),” ungkap Tri.

Sebelumnya, Menteri Bahlil bilang komoditas tambang menjadi salah satu sumber untuk mencari alternatif-alternatif pendapatan negara melalui pengenaan pajak ekspor terhadap hasil hilirisasi.

Saat ini yang dibidik adalah pengenaan pajak untuk ekspor produk Nickel Pig Iron (NPI) yang merupakan produk antara hasil pengolahan bijih nikel laterit kadar rendah.

Dalam industri, NPI merupakan besi mentah (pig iron) yang difungsikan sebagai bahan baku utama dalam industri stainless steel (baja tahan karat) sebagai alternatif feronikel yang lebih murah.

“Seperti NPI. NPI produk daripada nikel lagi kita menghitung. Ini lagi kita menghitung ya. Sekali lagi, saya lagi menghitung tentang formulasi daripada pengenaan pajak NPI-nya,” jelas Bahlil.