Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan pengajuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dilakukan melalui aplikasi MinerbaOne mulai 1 Oktober 2025. Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan, modul RKAB di MinerbaOne akan diluncurkan setelah peraturan menteri terkait kebijakan tersebut resmi keluar.

Adapun, saat ini pihaknya masih terus melakukan sosialisasi kepada para pemegang izin usaha pertambangan minerba. "Harapan kami pada tanggal 1 Oktober MinerbaOne ini sudah betul-betul bisa digunakan oleh pelaku usaha dan juga kami di sini untuk submit RKAB tahun 2026," kata Tri dalam Sosialisasi Implementasi Aplikasi MinerbaOne yang disiarkan secara daring, dikutip Kamis (25/9/2025).

Dia menuturkan, sosialisasi saat ini difokuskan pada pembuatan akun, pengisian feasibility study (FS), dan amdal. Hal ini dilakukan agar saat modul RKAB resmi aktif, prosesnya dapat berjalan lancar. Di samping itu, perusahaan yang sudah mendapatkan persetujuan RKAB, tetap wajib mengajukan kembali RKAB tahun 2026 melalui MinerbaOne.

Menurut Tri, kehadiran MinerbaOne dapat menjadi salah satu tahapan awal menuju transformasi digital perizinan, terutama di sektor minerba. Sebab, MinerbaOne akan mengintegrasikan berbagai sistem yang sebelumnya ada seperti MODI (Minerba One Data Indonesia), EPNBP (Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan MOMS (Minerba Online Monitoring System).

"Harapannya dengan MinerbaOne itu betul-betul proses perizinan yang ada di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara utamanya itu dapat berjalan dengan lancar tidak seperti yang tahun-tahun kemarin," ujarnya.

Tri menambahkan bahwa penggabungan akan sistem terpadu menjadi keniscayaan. Terlebih, jumlah RKAB yang harus diproses setiap tahunnya mencapai sekitar 2.000 dokumen. "Maka dengan sistem ini diharapkan penyelesaian terhadap pelayanan yang ada di direktorat jenderal minerba lebih cepat lebih prudent, lebih akurat," katanya.