Bloomberg Technoz, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal akan mengalihkan subsidi liquified petroleum gas (LPG) ke dimetil eter (DME) untuk membuat harga jual pengganti gas minyak cair tersebut lebih ekonomis.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyatakan kementeriannya sedang memperhitungkan harga pokok penjualan (HPP) produk DME.

Dia memastikan jika DME memerlukan subsidi, anggarannya akan berasal dari peralihan dana subsidi LPG 3 kilogram (3 Kg) atau Gas Melon.

“Jadi kita lagi memperhitungkan berapa HPP untuk DME kalau memang ada subsidi itu kan juga merupakan pengalihan subsidi dari untuk LPG yang ada saat ini,” kata Yuliot ditemui awak media, di kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/12/2025).

Adapun, Kementerian ESDM membeberkan konsumsi LPG 3 Kg bakal melebar ke level 8,5 juta ton, terpaut dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta ton.

Alokasi subsidi LPG dalam APBN 2025 adalah Rp87,6 triliun, lebih tinggi dari pagu tahun sebelumnya senilai Rp85,6 triliun.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tengah merampungkan kajian kelayakan proyek gasifikasi batu bara menjadi DME.

Senior Director Oil, Gas, Petrochemical BPI Danantara Wiko Migantoro mengatakan lembagannya tengah berupaya memastikan proyek gasifikasi batu bara itu bisa ekonomis untuk dikembangkan pada skala besar.

Wiko menuturkan kajian kelayakan investasi proyek DME juga telah dibahas bersama dengan satuan tugas (Satgas) percepatan hilirisasi untuk mencari pola distribusi serta komersialisasi yang menarik.

“Tentu saja di situ diperlukan banyak dukungan dari pemerintah ya, agar kelak harga dari DME ini bisa lebih kurang sama dengan LPG yang sekarang,” kata Wiko kepada awak media di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

“Kan kita tahu di negara kita ini affordability ataupun willingness to pay dari masyarakat itu, ya seperti LPG itu, sudah ada di level yang nanti kita ketahui,” kata Wiko.

Di sisi lain, Wiko menegaskan masih mencari skema penyaluran subsidi untuk DME agar optimal dan memiliki nilai keekonomian yang menarik.

“Toh sekarang LPG juga subsidi kan? LPG juga subsidi. Kalau gambarannya sih kira-kira nanti sama, masih akan memerlukan subsidi juga,” ucapnya.

Di sisi lain, dia memastikan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) akan menggarap salah satu proyek DME batu bara di Tanah Air. Nantinya, Danantara Investment Management akan berpartisipasi pada sisi pengelolaan hulu DME.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) akan menjadi penyalur atau distributor dari DME yang digarap oleh PTBA.

“Ya, mereka [PTBA] di upstream-nya, termasuk Danantara Investment Management di situ, itu juga akan diajak untuk partisipasi. Dan channel distribution-nya masih sama rencananya dengan yang sekarang ini, di penyaluran LPG, yaitu Pertamina,” tegas Wiko.

Adapun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan mempermudah izin, termasuk memberi sejumlah insentif terhadap perusahaan yang ingin menggarap proyek hilirisasi batu bara di dalam negeri, sebagai bagian dari program utama pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan saat menyinggung proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether yang tidak kunjung terealisasi dari gagasan awal sejak 2018.

"Untuk hilirisasi, kan ada beberapa usaha hilirisasi dari industri batubara dulu sempat DME. Cuma karena kebijakannya enggak mendukung di pemerintah, enggak tahu yang sebelah mana, proyeknya gagal semua," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Jakarta.