Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan informasi terbaru terkait nasib proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pihaknya telah mengadakan beberapa diskusi dengan sejumlah pengusaha. Menurutnya, terdapat satu perusahaan yang siap menjalankan proyek DME. Tri mengklaim, proposal yang diajukan oleh perusahaan itu cukup menarik. Sebab, tingkat pengembalian internal (internal rate of return/IRR) dari perusahaan itu untuk proyek DME sudah di atas 15%. Selain itu, perusahaan tersebut mampu mengerjakan proyek DME dengan investasi yang tak begitu besar. Adapun investasi itu pun sepenuhnya bakal berasal dari dana perusahaan.

"Artinya negara tidak chip in atau tidak menginvestasikan sesuatu, dan perusahaan itu akan jalan. Dengan IRR yang cukup menarik, mungkin dalam waktu tak terlalu lama kita akan mulai industri DME ini," ucap Tri dalam acara Energi & Mineral Festival di Jakarta, Kamis (31/7/2025). Kendati demikian, dia tak membocorkan siapa perusahaan yang dimaksud. Tri hanya mengatakan saat ini proses studi kelayakan atau feasibility study (FS) tengah dilakukan.

Menurutnya, jika proses FS itu rampung, proyek DME bisa segera dieksekusi. Tri menambahkan bahwa perusahaan itu mampu menjalankan proyek DME dari batu bara berkalori rendah. "Dari yang disampaikan dari beberapa pertemuan, dari banyak sekali perusahaan yang propose untuk pengembangan DME, rasanya yang paling logis adalah perusahaan itu," kata Tri. Dia pun berharap proses yang dilakukan perusahaan itu bisa berhasil. Dengan begitu, skema pengembangan DME itu bisa ditiru oleh perusahaan lain. Tri mengatakan, jika proyek itu berhasil, maka Indonesia bisa mengurangi impor LPG. Dia menyebut kebutuhan LPG di Tanah Air mencapai 8 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,5 juta hingga 7 juta ton masih berasal dari impor. Oleh karena itu, DME diharapkan bisa menekan kebutuhan impor tersebut. "Dengan DME itu kita mengurangi ketergantungan dari impor dan swasembada energi bisa kita laksanakan," katanya. Program hilirisasi batu bara menjadi DME ini telah dicetuskan sejak era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, hingga saat ini, program tersebut masih belum berjalan. Terlebih, usai investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products, memutuskan untuk mundur dari kerja sama dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) pada 2023 silam. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah terus memberikan kemudahan bagi perusahaan demi menjalankan proyek DME. Dia menyebut, pemerintah memberikan fasilitas berupa kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk pengembangan proyek tersebut. KEK sendiri menawarkan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi investor, baik di bidang fiskal seperti perpajakan dan bea cukai, maupun non-fiskal seperti birokrasi, ketenagakerjaan, hingga imigrasi.

"Ini penting, beberapa proyek sudah kami berikan KEK untuk DME," ucap Airlangga dalam acara Indonesia Mining Forum 2025, Kamis (31/7/2025). Airlangga pun berharap dengan sejumlah kemudahan yang diberikan pemerintah, proyek DME batu bara bisa segera dimulai. Sebab, pemberian KEK berarti pemerintah memberikan fasilitas perpajakan hingga capex. Dia berharap program DME bisa dimulai dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Apalagi, pemerintah bisa menugaskan PT Pertamina (Persero) sebagai offtaker dari DME yang dihasilkan. "Undang-undangnya sudah siap, pemerintah berikan kemudahan KEK. Artinya fasilitas perpajakan diberikan, fasilitas capex untuk permesinan diberikan, offtaker harusnya bisa diberikan pemerintah dalam hal ini Pertamina," ucap Airlangga.