Bloomberg Technoz, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mensinyalir revisi kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 bakal disesuaikan dengan kebutuhan domestik.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan revisi RKAB bakal menyesuaikan kebutuhan di dalam negeri, termasuk pasokan untuk domestic market obligation (DMO) atau program wajib pasok domestik.

“Ya pasti. Menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri, itu kan ada DMO yang ditetapkan,” kata Yuliot kepada awak media, di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (17/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Yuliot menambahkan bahwa kebutuhan batu bara PT PLN (Persero) untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) masih kurang sekitar 20 juta ton.

Yuliot menyatakan total kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta ton dan sudah terpenuhi sekitar 134 juta ton. Walhasil, terdapat kekurangan stok batu bara untuk pembangkit PLN sekitar 20 juta ton.

“Jadi kemarin kan disampaikan kebutuhan PLN itu adalah 154 juta yang sudah dipenuhi berdasarkan kontrak 134 juta. Itu kekurangan 20 [juta ton] itu lagi diusahakan,” ucapnya.

Sekadar informasi, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan revisi RKAB 2026 bakal dimulai Juli 2026.

Nantinya porsi kuota produksi yang disetujui bakal mempertimbangkan potensi penerimaan negara yang didapat.

Tri memberikan kisi-kisi, untuk komoditas batu bara hingga 15 Mei 2026, produksinya diklaim menurun, tetapi penerimaan negara yang didapat tergolong stabil.

Kondisi tersebut, kata Tri, terjadi di tengah kenaikan harga batu bara yang belakangan terjadi.

“Poin yang kita sampaikan kan kita akan menjual mineral dan batu bara sesuai dengan harga yang seharusnya, kira-kira gitu. Jangan juga obral terlalu murah, tetapi jangan juga sampai kebutuhan kita terganggu,” kata Tri kepada awak media di kompleks parlemen, akhir pekan lalu.

Tri juga menjelaskan pengajuan revisi RKAB yang dimulai bulan depan bakal ditutup pada 31 Juli 2026. Namun, dia masih belum dapat mengungkapkan tenggat waktu persetujuan yang diberikan Kementerian ESDM.

Kementerian ESDM memangkas target produksi batu bara pada tahun ini di dalam RKAB 2026. Produksi batu bara pada RKAB 2026 menjadi sekitar 600 juta ton, turun dari realisasi produksi pada 2025 sebanyak 817,48 juta ton.

Dalam perkembangannya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan akan melakukan relaksasi terhadap target RKAB batu bara sepanjang 2026.

“Kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi [RKAB] yang terukur. Artinya, kalau harganya bagus kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di gedung DPR, Senin (8/6/2026).

Adapun, Ditjen Ketenagalistrikan (Gatrik) Kementerian ESDM mencatat total kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Pulau Jawa—Bali mencapai 152,54 juta ton.

Direktur Manajemen Pembangkit PLN Rizal Calvary Marimbo mengumumkan perseroan telah mengamankan pasokan batu bara sebanyak 163 juta ton untuk kebutuhan PLTU sepanjang tahun ini.

Rizal menyatakan mulanya perseroan mendapatkan komitmen pasokan batu bara sekitar 152 juta ton, tetapi dalam perkembangannya kini meningkat menjadi 163 juta ton.

“Sekarang saja kita sudah dapat komitmen RKAB itu 160 juta. Dari awalnya cuma sekitar 152 [juta ton], sekarang jadi 163 [juta ton]. Betul [pasokan aman hingga Desember 2026],” kata Rizal ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (13/4/2026).

Sebelumnya, Rizal menyatakan pasokan batu bara untuk PLTU milik perseroan dan independent power producer (IPP) dalam kondisi memadai hingga Agustus 2026, usai PLN mengamankan kontrak pasokan batu bara sebesar 84 juta ton.

Rizal menyatakan PLN telah mendapatkan kepastian stok tersebut dari delapan pemasok, antara lain; PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, PT Indominco Harapan Mandiri, dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).