JAKARTA, investor.id – Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan komitmen untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). Pada saat yang sama, PLN didorong mempercepat penyelesaian kontrak pasokan agar kebutuhan batu bara pembangkit listrik pada 2026 tetap terjaga.

Untuk memenuhi kebutuhan batu bara PT PLN (Persero) sebesar 154 juta metrik ton pada 2026, Ditjen Minerba telah menugaskan badan usaha pertambangan yang memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan total volume mencapai 212 juta metrik ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno, mengatakan bahwa penugasan tersebut merupakan langkah pemerintah untuk memastikan kecukupan dan keberlanjutan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN.

“Ditjen Minerba secara berkala melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan DMO, baik untuk sektor kelistrikan maupun nonkelistrikan. Untuk memenuhi kebutuhan PLN sebesar 154 juta metrik ton, kami telah memberikan penugasan kepada badan usaha pertambangan dengan total volume 212 juta metrik ton,” tegas Tri Winarno, seperti dikutip dalam keterangannya pada Minggu (12/7/2026).

Hingga Mei 2026, sebanyak 144 juta metrik ton dari total penugasan tersebut telah dikontrakkan, dengan estimasi realisasi pengiriman mencapai 130,5 juta metrik ton.

Menurut Tri, percepatan penyelesaian kontrak oleh PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menjadi kunci agar penugasan yang telah diberikan dapat segera direalisasikan menjadi pengiriman batu bara ke PLTU.

“Kontrak menjadi dasar pelaksanaan pengiriman batu bara ke PLTU. Karena itu, kami terus mendorong PLN EPI (Energi Primer Indonesia) untuk mempercepat proses kontrak sehingga penugasan yang telah diberikan dapat segera direalisasikan menjadi pengiriman,” katanya.

Ditjen Minerba juga terus berkoordinasi dengan PLN EPI dan badan usaha pertambangan guna memastikan pasokan batu bara ke PLTU tersedia tepat waktu, sesuai volume, dan memenuhi spesifikasi pembangkit.

“Pemerintah terus memastikan agar kebutuhan batu bara PLN pada semester II-2026 dapat dipenuhi sesuai jadwal dan spesifikasi pembangkit. Untuk itu, koordinasi dan percepatan penyelesaian kontrak perlu terus dilakukan,” tegas Tri.

Melalui penguatan pengawasan DMO dan percepatan penyelesaian kontrak, Kementerian ESDM berkomitmen menjaga keandalan pasokan batu bara bagi sektor ketenagalistrikan nasional sekaligus memastikan pelaksanaan DMO berjalan secara konsisten, efektif, dan terukur.