KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para penambang dan eksportir batubara Indonesia dibayangi kekhawatiran terhadap risiko gangguan pasokan untuk kontrak tahun depan. Sejumlah perusahaan berupaya mengalihkan risiko jika terjadi gangguan pasokan akibat kebijakan pemerintah. Tetapi, para pembeli menolak klausul tersebut.

Mengutip Bloomberg, sejumlah produsen batubara Indonesia berupaya memasukkan klausul pengecualian yang membebaskan mereka dari kewajiban memenuhi volume kontrak jika pemerintah memangkas kuota produksi atau menunda persetujuan ekspor. Tetapi, para pembeli batubara dari China menolak upaya perubahan kontrak pasokan tahun 2027 terkait klausul pengalihan risiko gangguan akibat kebijakan pemerintah kepada pelanggan.

"Sejumlah produsen Indonesia menginginkan klausul pengecualian yang membebaskan mereka dari kewajiban pengiriman sesuai volume kontrak, seandainya pemerintah di Jakarta memangkas kuota produksi atau menunda izin ekspor. Para pembeli dari Tiongkok enggan menerima ketentuan tersebut, terutama setelah perubahan kebijakan pemerintah sempat menyebabkan gangguan pengiriman pada tahun ini," ujar sumber Bloomberg seperti yang diberitakan pada Selasa (10/11/2026).

Presiden Direktur Coalindo Energy, Jimmy Gunarso mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, klausul kontrak penjualan batubara merupakan kesepakatan bisnis antara masing-masing perusahaan dengan pembeli. Namun secara umum, Jimmy menegaskan baik penjual maupun pembeli sama-sama membutuhkan kepastian, terutama terkait volume dan keberlanjutan pasokan.

"Karena itu, perencanaan produksi dan penjualan yang terukur serta komunikasi yang baik antara kedua pihak menjadi penting untuk mengantisipasi berbagai risiko," kata Jimmy kepada KONTAN pada Rabu (11/11/2026).

Dari sisi pemerintah, Jimmy menyoroti kepastian waktu persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta kejelasan dan konsistensi ketentuan ekspor. Faktor ini menjadi hal yang krusial agar pelaku usaha dapat merencanakan kegiatan produksi dan penjualannya dengan baik. "Dengan demikian, kebutuhan pasokan dalam negeri tetap dapat dipenuhi, sekaligus menjaga kepercayaan pembeli di pasar internasional," imbuh Jimmy.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menilai keberatan pembeli asal China terhadap klausul pengecualian dalam kontrak pasokan batubara 2027 merupakan konsekuensi dari ketidakpastian kebijakan pemerintah. Pembeli membutuhkan kepastian volume, harga, dan jadwal pengiriman.

Di sisi lain, produsen batubara juga tidak ingin menanggung risiko apabila pemerintah memangkas kuota produksi atau menunda persetujuan ekspor. "Ini alarm bagi Indonesia, karena menunjukkan kalau ketidakpastian kebijakan dan regulasi sudah menjadi risiko komersial bagi eksportir," ujar Bisman kepada KONTAN, Rabu (11/11/2026).

Menurut Bisman, ketidakpastian tersebut berkaitan langsung dengan mekanisme RKAB, kewajiban pasokan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO), serta persetujuan ekspor. Bisman menilai, ketidakpastian pasokan tersebut dapat mendorong pembeli China mencari alternatif pemasok dari negara lain, seperti Australia dan Mongolia.

Pembeli pada dasarnya membutuhkan kepastian volume dan jadwal pengiriman. Karena itu, apabila ketidakpastian pasokan batubara Indonesia terus berlangsung, pembeli berpotensi mengalihkan pembelian kepada pemasok yang dinilai mampu memberikan kepastian lebih baik.

"Jadi ini merupakan ancaman besar, walaupun Indonesia memiliki keunggulan pada batubara jenis batubara rendah/menengah, tetapi jika terus-terusan dengan kondisi ketidakpastian maka pembeli akan kabur juga," kata Bisman.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menimpali bahwa upaya sejumlah perusahaan mengubah klausul kontrak jual-beli terkait risiko gangguan pasokan merupakan refleksi dari kendala yang dialami pada tahun ini. Dia menyoroti kecepatan pemerintah dalam memberikan persetujuan RKAB serta pemotongan kuota dari rencana produksi yang telah diajukan.

"Hal ini (perubahan klausul kontrak untuk 2027) didasarkan atas kejadian yang dialami pada awal tahun 2026. Rencana produksi yang sudah diajukan mendapatkan pemotongan sebagai bagian dari kebijakan untuk membatasi kuota produksi batubara," ujar Sudirman.

Ketua Komite Tetap Kajian Hilirisasi dan Investasi Kadin Indonesia, Chandra Wahjudi memandang bahwa kabar yang beredar tersebut mencerminkan adanya ketidakpastian yang dihadapi, baik dari produsen Indonesia maupun pembeli di luar negeri. Menurut Chandra, hal yang menjadi perhatian utama bukan ketersediaan batubara nasional, melainkan kepastian volume produksi yang disetujui dalam RKAB serta kelancaran proses persetujuan ekspor.

Chandra menyoroti keinginan produsen untuk mengantisipasi risiko apabila terjadi perubahan kuota atau keterlambatan perizinan. Sementara pembeli di luar negeri menghendaki kepastian pengiriman sesuai kontrak yang telah disepakati.

"Intinya, yang dibutuhkan pasar adalah kepastian dan prediktabilitas. Jika RKAB dan perizinan ekspor dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat serta kebijakan dijalankan secara konsisten, maka risiko gangguan kontrak dan transaksi ekspor dapat diminimalkan," kata Chandra.

Persetujuan RKAB 2027

Saat ini, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang membuka pengajuan RKAB untuk tahun 2027, dengan batas waktu penyampaian hingga 15 November 2026. Kadin Indonesia meminta agar pemerintah memastikan persetujuan RKAB 2027 dilakukan secara cepat dan tepat waktu.

Dengan begitu, perusahaan memiliki kepastian volume produksi saat bernegosiasi kontrak dengan pembeli luar negeri. "Sangat penting menjaga konsistensi kebijakan ekspor dan menghindari perubahan aturan yang mendadak, karena kepastian regulasi merupakan faktor utama dalam kontrak jangka panjang," tegas Chandra.

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira punya catatan serupa. Dia mendorong agar pemerintah menjaga proses persetujuan RKAB 2027 tepat waktu dan memberikan perkembangan informasi secara berkala.

Menurut Anggawira, evaluasi kuota memang diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasar, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, dan keberlanjutan usaha. "Namun, kriteria serta jadwal keputusan perlu disampaikan dengan jelas agar pelaku usaha dapat merencanakan produksi, DMO dan ekspor secara realistis," ujarnya.

Selain persetujuan RKAB 2027, Anggawira menyoroti kesiapan tata kelola ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2027. Supaya kepercayaan pasar terjaga, Anggawira memandang mekanismenya perlu disertai prosedur yang sederhana dengan waktu layanan yang terukur. Selain itu, status permohonan harus dapat dipantau serta kejelasan dokumen dan pembagian tanggung jawab antara DSI, produsen, dan pembeli.

Anggawira juga menekankan perubahan kebijakan sebaiknya tidak diberlakukan secara mendadak atau surut terhadap kontrak yang sudah berjalan. Kecuali, memang ada alasan kepentingan nasional yang jelas, dan disertai dengan tata cara transisi.

"Kepastian kontrak dan tata kelola bukan berarti pemerintah kehilangan kewenangan untuk mengatur produksi maupun ekspor. Yang diperlukan adalah kebijakan yang terukur, transparan, dan dapat diprediksi," kata Anggawira.

Sementara itu, Sudirman menilai sebaiknya para produsen batubara tetap menunggu terlebih dahulu kepastian persetujuan rencana produksi di dalam dokumen RKAB 2027 yang akan disetujui pemerintah. "Hal ini agar produsen mendapatkan kepastian akan kuota produksi tahun 2027 yang akan mereka dapatkan," katanya.

Meski, Sudirman juga memberikan catatan hal tersebut relatif bisa memicu gangguan di dalam mengamankan kontrak jangka panjang, khususnya dengan harga batubara yang sedang cukup tinggi saat ini. "Namun langkah ini masih cukup aman mengingat kebutuhan batubara global tahun mendatang diperkirakan juga masih tetap tinggi akibat kondisi geopolitik yang masih cukup hangat di beberapa kawasan," tandas Sudirman.