KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap penyebab menyusutnya ekspor batubara Indonesia sepanjang Januari hingga April 2025. Data terkini menunjukkan, volume ekspor batubara di periode tersebut mencapai 160 juta ton, turun 6,43% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 171 juta ton.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Ditjen Minerba Kementerian ESDM Surya Herjuna mengatakan, penurunan ini bukan semata-mata disebabkan kebijakan harga batubara acuan (HBA), melainkan akibat perlambatan permintaan dari negara tujuan utama seperti China dan India.

"Sekarang turun menjadi 160 juta ton. Saya sudah dilirik sama bu Gita (APBI), katanya ini gara-gara HBA dari ESDM, sehingga ekspor batubara turun. Tapi kami kira bukan itu penyebab utamanya. Kondisi ini lebih karena dampak perang dagang dan perlambatan mesin produksi di China dan India," kata Surya di Jakarta, Rabu (28/5).

Menurut dia, penurunan juga terjadi pada realisasi pasokan batubara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Realisasi DMO pada kuartal 1-2025 menurun menjadi sekitar 12 juta ton, dari tahun sebelumnya mencapai 16 juta ton. "Jadi bukan hanya ekspor yang turun, DMO juga. Artinya memang permintaan secara umum sedang melambat," tutur Surya.

Sebelumnya diberitakan, impor batubara China dari Indonesia, selaku pemasok terbesar batubara bagi China, merosot 20% secara bulanan menjadi 14,28 juta ton pada April tahun ini. Secara tahunan, penurunan impor tercatat sebesar 16%.

Merujuk laporan Reuters, penurunan ini dipengaruhi oleh penerapan HBA baru oleh Pemerintah Indonesia serta harga batubara domestik di China yang relatif lebih rendah dibandingkan harga impor. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan, pihaknya terbuka untuk mengevaluasi kebijakan HBA bersama pelaku usaha. "Kalau evaluasi pasti kita lakukan," kata dia, belum lama ini.

Senada, Sekretaris Ditjen Minerba Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati menyampaikan, penurunan ekspor tidak semata-mata dipicu HBA, melainkan faktor pasar dan preferensi kontrak di negara tujuan.

Ia menegaskan, HBA tetap diperlukan untuk menjamin transparansi dan penerimaan negara. "HBA adalah instrumen penting. Tapi tentu akan terus kami sempurnakan agar tetap relevan dan mendukung daya saing batubara Indonesia," sebut Rita.

Kontraksi ekonomi

Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengungkapkan, pelemahan ekspor batubara lebih banyak disebabkan dinamika supply-demand di pasar global, terutama akibat kontraksi ekonomi China. "

Awal kebijakan HBA memang menantang, tapi mayoritas transaksi dilakukan business to business (B to B) dengan merujuk harga pasar. Beberapa level HBA sudah reflektif, namun masih ada ruang perbaikan," terang dia.

Gita menambahkan, penurunan ekspor berdampak langsung pada operasional perusahaan tambang yang kini cenderung menunda ekspansi, fokus pada efisiensi serta menghindari proyek yang berisiko tinggi.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menilai, kebijakan HBA dapat menjadi bumerang jika tidak fleksibel. Pasalnya, ketidakfleksibelan harga menyebabkan batubara Indonesia menjadi kurang kompetitif.

"Pemerintah perlu evaluasi, bahkan bila perlu memberikan ruang diskresi agar pelaku usaha tidak selalu terikat HBA. Fleksibilitas harga sangat penting agar batu bara Indonesia tetap kompetitif," tegas Bisman.

Sebelumnya, pengusaha batubara menilai mandatori penggunaan HBA untuk ekspor rawan berdampak pada menurunnya minat pembelilan oleh negara tujuan utama, seperti China dan India.