Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sejumlah catatan kepada Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) menjelang operasional lembaga tersebut dalam mengawasi ekspor komoditas strategis, yakni kelapa sawit, batu bara, dan besi paduan (ferroalloy).

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Asep Kurnia Permana mengatakan pihaknya secara prinsip mendukung rencana DSI melakukan verifikasi ekspor batu bara dan mineral. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan komoditas sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara, termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan devisa hasil ekspor (DHE).

Meski demikian, Asep mengingatkan DSI perlu mencermati karakteristik transaksi dan kontrak penjualan komoditas saat melakukan verifikasi. Pemahaman terhadap faktor komersial dinilai penting untuk mengidentifikasi potensi praktik under invoicing dan transfer pricing tanpa keliru menilai perbedaan harga dalam transaksi.

Khusus untuk batu bara, Asep menjelaskan terdapat beragam model perdagangan yang memengaruhi harga jual. Karena itu, perbedaan nilai dalam kontrak tidak serta-merta menunjukkan adanya manipulasi nilai ekspor.

"Hal ini menjadi bagian penting, bagaimana nanti DSI memverifikasi terkait dengan kontrak untuk mengidentifikasi adanya isu yang terkait dengan under invoicing ataupun transfer pricing," ujarnya dalam acara Minerba Convex 2026 di Jakarta pada Selasa (3/11/2026).

Dia menjelaskan sejumlah variabel dapat memengaruhi harga transaksi batu bara, mulai dari dinamika pasar global, biaya logistik, hingga penanganan komoditas (handling).

Selain itu, perusahaan dengan kontrak jangka panjang berpotensi memperoleh harga premium. Sebaliknya, skema pembayaran lebih awal juga dapat membuat perusahaan memberikan diskon harga kepada pembeli.

"Apakah perusahaan dibayar lebih awal sehingga mendapatkan diskon itu juga termasuk yang diharapkan terkait dengan under invoicing? Ini yang perlu dilihat," katanya.

Di luar mekanisme verifikasi kontrak, Asep turut menyoroti perlunya kejelasan pembagian kewenangan dalam penetapan harga komoditas. Hal ini menyusul rencana operasional DSI yang berjalan bersamaan dengan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).

Menurutnya, pemerintah saat ini telah memiliki mekanisme penetapan harga acuan mineral dan Harga Batubara Acuan (HBA). Sementara itu, DSI diperkirakan akan memiliki peran dalam menganalisis dan menetapkan harga komoditas.

Di sisi lain, BMKS juga memiliki fungsi verifikasi dan penetapan harga dalam regulasinya. Kondisi tersebut dinilai perlu dibahas lebih lanjut agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun perbedaan mekanisme penetapan harga.

Asep menilai keselarasan kerangka acuan antara pemerintah, DSI, dan BMKS diperlukan agar proses verifikasi serta pengawasan transaksi ekspor komoditas strategis dapat berjalan secara terintegrasi.