JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara yang diterapkan secara fleksibel dan berbasis kebutuhan dinilai penting untuk menjaga ketahanan energi sekaligus stabilitas ekonomi domestik. Pendekatan tersebut dinilai dapat melindungi pasokan dalam negeri dari tekanan fluktuasi pasar global.

Pandangan itu disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, yang menilai kebijakan DMO perlu tetap adaptif agar pasokan energi nasional tidak terganggu.

Menurut dia, batu bara masih memegang peranan strategis bagi pembangkit listrik dan sejumlah industri dasar.

Stabilitas pasokan batu bara domestik, lanjut Dewi, menjadi faktor penting untuk menekan risiko kenaikan biaya produksi, terutama bagi sektor-sektor yang beririsan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Pasokan Domestik Jadi Penyangga Ekonomi

Dewi menilai kinerja pemerintah sepanjang 2025 menunjukkan perkembangan positif. Penyaluran batu bara untuk kebutuhan dalam negeri tercatat mencapai sekitar 32 persen dari total produksi nasional.

Capaian tersebut, menurut dia, mencerminkan bahwa peningkatan porsi pasokan domestik dapat dilakukan melalui tata kelola yang lebih konsisten dan pengawasan yang berkelanjutan.

Dengan pasokan yang lebih terjamin, sektor energi dan industri strategis dinilai memiliki ruang yang lebih stabil untuk beroperasi.

Ia menambahkan, kebijakan DMO yang terukur juga berperan sebagai penyangga ekonomi nasional, terutama di tengah dinamika harga komoditas global yang kerap bergejolak.

Sinkronisasi Produksi dan Kebutuhan Riil

Dewi menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan DMO dengan pengendalian produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Langkah ini dinilai krusial agar produksi batu bara tetap terukur dan kebutuhan domestik dapat terlindungi sesuai kebutuhan riil.

Selain itu, ia mendorong penguatan basis data lintas sektor serta pengawasan distribusi yang lebih ketat, seiring dengan target DMO batu bara 2026 sebesar 184,75 juta ton.

“Fleksibilitas DMO adalah kebijakan strategis untuk menjaga keandalan listrik, keberlangsungan industri, dan stabilitas ekonomi nasional. Komisi XII akan mengawal pelaksanaannya agar disiplin, transparan, dan berkeadilan,” ujar Dewi, melalui keterangannya, Senin (26/1/2026).

Produksi Batu Bara 2025 Tembus 790 Juta Ton, Pemerintah Siapkan Rem

Sebagai informasi, produksi batu bara nasional sepanjang 2025 mencapai 790 juta ton, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk ekspor.

Dari total tersebut, 514 juta ton atau 65,1 persen diekspor, 254 juta ton atau 32 persen diserap pasar domestik, serta 22 juta ton atau 2,8 persen menjadi stok.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri tetap terjaga. “Total produksi batu bara kita di tahun 2025 sebesar 790 juta ton. Di mana ekspor kita 65,1 persen dan domestik 32 persen. Untuk DMO, alhamdulillah semua tercapai,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Namun, tingginya produksi dan dominasi ekspor Indonesia dinilai berdampak pada pelemahan harga batu bara global.

Bahlil mengungkapkan, volume perdagangan batu bara dunia saat ini sekitar 1,3 miliar ton per tahun, sementara kontribusi Indonesia mencapai 514 juta ton atau setara 43 persen.

Kondisi tersebut membuat keseimbangan pasokan dan permintaan terganggu. “Akibatnya apa? Supply and demand itu tidak terjaga. Akhirnya harga batu bara turun,” kata dia.

Merespons kondisi itu, pemerintah berencana menyesuaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan memangkas produksi batu bara pada 2026 menjadi sekitar 600 juta ton.

Kebijakan tersebut masih dalam tahap penghitungan dan kajian Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara.

“Minerba lagi menghitung, yang jelas di sekitar 600 juta lah. Sekitar itu batu bara, kurang lebih lah. Bisa kurang atau bisa lebih sedikit,” ucap Bahlil.

Ia menambahkan, pengendalian produksi diharapkan dapat menopang harga sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya.

“Supaya harga bagus, dan tambang ini juga kita harus wariskan kepada anak cucu kita. Jadi jangan cara berpikir kita mengelola sumber daya alam itu seolah-olah harus selesai semua sekarang,” pungkasnya.