JAKARTA – Pemerintah diminta melakukan evaluasi terhadap skema Domestic Market Obligation (DMO) batu bara yang dinilai turut berkontribusi dalam mandegnya pertumbuhan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Ateng Sutisna, Anggota Komisi XII DPR RI , mengungkapkan kebijakan energi nasional perlu dibenahi agar lebih efisien, adil, dan mendukung percepatan transisi ke EBT.

Salah satu hal yang disorot adalah kebijakan DMO batu bara yang menetapkan harga dalam negeri sebesar US$70 per ton. Menurutnya, skema ini membuat energi fosil tampak murah secara semu dan menghambat perkembangan EBT.

“Ketika harga pasar global sudah menyentuh USD 110 per ton, kita justru menjual murah ke dalam negeri. Ini menciptakan distorsi dan membuat energi bersih sulit bersaing,” ujar Ateng, Selasa (9/12).

Ateng mengusulkan agar harga batu bara dalam negeri disesuaikan dengan harga pasar global. Selisih harga sekitar US$40 per ton dapat menjadi pendapatan negara untuk dialokasikan sebagai subsidi silang bagi pengembangan EBT.

“Solusi ini tidak membebani APBN. Negara mendapat ruang fiskal tambahan, sementara EBT bisa tumbuh lebih cepat,” jelasnya.

Ateng juga menekankan perlunya kebijakan yang mendorong kawasan industri membangun pembangkit EBT secara mandiri. Menurutnya, industri memiliki kapasitas investasi yang cukup untuk memanfaatkan teknologi waste-to-energy maupun sumber energi alternatif lainnya.

“Jika industri punya pembangkit sendiri, beban jaringan listrik nasional akan berkurang dan emisi dapat ditekan,” katanya.

Ateng menegaskan bahwa pembenahan kebijakan energi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan dengan pendekatan jangka pendek.

“Kita punya potensi energi terbarukan yang besar. Yang dibutuhkan adalah koreksi kebijakan dan keberanian meninggalkan pola lama yang tidak lagi relevan. Transisi energi harus menjadi agenda nasional,” pungkasnya.