Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali mendorong hilirisasi batu bara dengan pendekatan yang berbeda. Batu bara tidak serta-merta diarahkan menjadi bahan bakar minyak, tetapi terlebih dahulu diolah menjadi metanol yang dapat menjadi bahan antara untuk menghasilkan produk energi bernilai tambah seperti Dimethyl Ether (DME) dan bensin.

Strategi itu menempatkan metanol sebagai salah satu simpul penting dalam rantai hilirisasi batu bara. Pemerintah berharap pengolahan tersebut tidak hanya memperluas pemanfaatan batu bara di dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap produk energi yang masih harus dipenuhi dari luar negeri.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah terus mendorong pengembangan hilirisasi batu bara, termasuk untuk menghasilkan bahan bakar minyak dan DME.

Menurut dia, investasi untuk pengolahan batu bara menjadi metanol sudah mulai berjalan. Metanol yang dihasilkan nantinya masih dapat diproses lebih lanjut menjadi produk lain.

"Kami mengharapkan dari metanol itu kan juga bisa dilakukan pengolahan lebih lanjut, ini apakah sebagai bahan baku biodiesel atau ini bisa diolah lebih lanjut dengan proses kimia menjadi metanol [sebagai campuran bensin]," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, akhir pekan lalu (2/10/2026).

Salah satu proyek yang menjadi pijakan pemerintah adalah pembangunan fasilitas PT Bumi Etam Chemical (BEC) di kawasan Batuta Chemical Industrial Park (BCIP), Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

BEC merupakan perusahaan patungan PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal (KPC). Proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol tersebut berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) dan telah memasuki tahap awal pembangunan setelah groundbreaking pada akhir Agustus 2026.

BEC menargetkan produksi sekitar 2 juta ton metanol per tahun. Proyek tersebut juga diproyeksikan berpotensi menghemat devisa hingga Rp7,1 triliun per tahun.

Angka itu menggambarkan ekspektasi pemerintah terhadap hilirisasi batu bara. Nilai batu bara yang selama ini terutama diperoleh dari penjualan sebagai komoditas diharapkan dapat diperbesar melalui pengolahan di dalam negeri.

Namun, perubahan bentuk dari komoditas menjadi produk antara tidak otomatis membuat sebuah proyek menjadi ekonomis. Setelah proyek memasuki tahap pembangunan, tantangan berikutnya adalah memastikan biaya produksi dapat bersaing dengan harga produk yang tersedia di pasar.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menjelaskan, secara teknis terdapat beberapa tahapan yang memungkinkan batu bara diolah menjadi berbagai produk energi.

Proses tersebut diawali dengan mengubah batu bara menjadi synthetic gas atau syngas. Syngas kemudian diproses menjadi metanol. Dari metanol, pengolahan dapat dilanjutkan untuk menghasilkan DME maupun gasoline atau bensin.

Dengan demikian, metanol bukan merupakan titik akhir hilirisasi. Produk itu dapat menjadi bahan antara untuk membangun rantai produk yang lebih panjang.

Persoalannya, semakin panjang rantai pengolahan, semakin banyak pula faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan keekonomian proyek.

Sudirman mengatakan Perhapi tidak memiliki informasi resmi mengenai biaya riil pengolahan batu bara menjadi metanol maupun nilai investasi proyek. Menurut dia, kajian kelayakan atau feasibility study (FS) proyek semacam itu umumnya dilakukan secara tertutup.

"Mengingat kegiatan feasibility study [FS] untuk proyek ini umumnya dilakukan secara tertutup oleh pihak-pihak yang pernah membuat kajian mengenai proyek hilirisasi batu bara ini. Hal ini dapat dimaklumi mengingat mereka tidak ingin teknologi yang dimiliki tersebut diketahui oleh pihak-pihak lain," tutur Sudirman.

Keterbatasan informasi biaya membuat ukuran keekonomian menjadi sulit dipastikan dari sisi investasi semata. Harga produk yang dihasilkan dan kemampuan fasilitas menekan biaya produksi menjadi faktor yang sama pentingnya.

Sudirman menilai salah satu kunci keekonomian proyek adalah kemampuan produk hilirisasi untuk menyamai harga produk sejenis di pasar global. Kondisi pasar metanol pun menjadi variabel yang perlu diperhatikan.

Menurut informasi yang diperoleh Perhapi, harga acuan global metanol berada di kisaran 3.850 CNY per metrik ton atau sekitar 625-700 dollar AS per metrik ton. Harga tersebut setara sekitar Rp5.800-Rp9.000 per kilogram, bergantung pada volume industri.

Harga metanol global disebut mengalami tren bullish dalam beberapa waktu terakhir akibat gangguan pasokan dari Timur Tengah. Iran, misalnya, disebut memasok lebih dari separuh kebutuhan China.

Sementara itu, harga metanol dengan kemurnian 99 persen di tingkat eceran atau teknis lokal Indonesia berada pada kisaran Rp23.000-Rp38.000 per liter. Untuk kebutuhan industri dalam skala besar, harga mengikuti perkembangan pasar internasional dan pergerakan kurs dollar AS.

"Di tingkat eceran/teknis lokal di Indonesia, harga metanol [purity 99%] berkisar antara Rp23.000–Rp38.000 per liter, sementara skala industri besar mengikuti tren harga internasional dan kurs dolar AS," jelas Sudirman.

Perbedaan harga tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menghitung keuntungan proyek karena karakteristik pasar industri berbeda dengan harga eceran. Namun, pergerakan harga menjadi gambaran bahwa produk hasil hilirisasi tetap harus berhadapan dengan mekanisme pasar.

Di sinilah tantangan hilirisasi batu bara menjadi lebih kompleks. Pemerintah tidak hanya perlu memastikan bahan baku tersedia, tetapi juga memastikan teknologi yang digunakan, skala produksi, infrastruktur, harga batu bara, biaya modal, serta harga produk akhirnya membentuk struktur biaya yang kompetitif.

Ketua Komite Pertambangan Minerba Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hendra Sinadia mengatakan biaya proyek coal-to-methanol tidak dapat dipukul rata.

Menurut dia, biaya akan sangat bergantung pada teknologi yang digunakan, cadangan batu bara, infrastruktur, dan berbagai faktor lain.

"Untuk biaya riil kami tidak bisa membuat proyeksi biaya karena proyek coal to methanol sangat bervariasi dan banyak faktor yang perlu diperhitungkan, seperti teknologi, cadangan, infrastruktur dan lain-lain," tutur Hendra.

Pengalaman proyek gasifikasi batu bara yang pernah direncanakan sebelumnya juga memperlihatkan besarnya kebutuhan modal yang dapat muncul dalam proyek semacam ini.

Hendra merujuk rencana investasi proyek gasifikasi Air Products yang bekerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk. Proyek tersebut pada akhirnya berhenti, dengan nilai investasi yang menurut dia berada di atas 2 miliar dollar AS.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan ketika pemerintah kembali mendorong gasifikasi batu bara. Persoalan hilirisasi bukan hanya bagaimana mengubah batu bara menjadi produk lain, tetapi bagaimana membuat fasilitas tersebut dapat beroperasi secara berkelanjutan setelah investasi ditanamkan.

Karena itu, dukungan pemerintah masih dinilai diperlukan untuk mencapai tingkat keekonomian yang memadai.

"Untuk tingkat keekonomian juga banyak sekali faktor yang perlu dipertimbangkan. Dukungan pemerintah ya harus ada. Saat ini kan sudah ada insentif untuk perpanjangan masa kontrak bagi pemegang IUPK-Kelanjutan Operasi Produksi yang melaksanakan proyek gasifikasi, insentif fiskal tarif royalti 0% dan lain-lain," tuturnya.

Pemerintah juga menyiapkan ruang insentif dari sisi perpajakan. Yuliot mengatakan investor mendapatkan keringanan pajak seiring penerapan Global Minimum Tax (GMT) yang menetapkan tarif pajak efektif minimum 15 persen bagi perusahaan multinasional.

Menurut Yuliot, mekanisme tersebut membuka ruang pemberian fasilitas pajak karena tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan Indonesia sebesar 22 persen.

"Jadi kalau dari tarif pajak kita sekitar 22%, pajak penghasilan, jadi kalau kita sesuaikan dengan global minimum tax berarti masih bisa kita berikan ini fasilitas sekitar 7%," jelas Yuliot.

Dengan demikian, proyek metanol BEC menjadi lebih dari sekadar pembangunan fasilitas pengolahan batu bara. Proyek itu menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun rantai industri yang menghubungkan batu bara, syngas, metanol, hingga produk energi berikutnya.

Akan tetapi, keberhasilan strategi tersebut pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknologi mengubah batu bara menjadi metanol. Setelah fasilitas berdiri, proyek harus berhadapan dengan harga produk global, kebutuhan modal yang besar, ketersediaan infrastruktur, biaya produksi, dan perubahan harga energi.

Jika mata rantai tersebut dapat membentuk struktur biaya yang kompetitif, metanol dapat menjadi pijakan bagi pengembangan produk hilir seperti DME dan bensin. Sebaliknya, jika biaya produksi tetap lebih tinggi daripada harga produk di pasar, hilirisasi akan terus membutuhkan dukungan kebijakan agar dapat bertahan secara komersial.