KOMPAS.com-Pemerintah memastikan mekanisme ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak akan mengubah hubungan komersial antara perusahaan tambang dan pembeli di luar negeri.

Mulai 1 Januari 2027, DSI akan menjalankan fungsi sebagai perantara tunggal dalam tata kelola ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, termasuk batu bara dan paduan besi atau ferroalloy.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, perusahaan tambang tetap bisa bernegosiasi harga dan melakukan transaksi langsung dengan pembeli. DSI akan berada di tengah proses ekspor untuk memeriksa dokumen transaksi.

“Seller sama buyer tetap berjalan. Dia (DSI) di tengah ngecek beberapa dokumen terkait dengan apakah under-invoicing atau tidak,” ujar Tri saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (6/11/2026).

Pemeriksaan tersebut bertujuan mengantisipasi ketidaksesuaian nilai transaksi ekspor atau under-invoicing.

Dengan demikian, keberadaan DSI tidak dimaksudkan untuk mengambil alih negosiasi maupun transaksi komersial antara eksportir dan pembeli.

Tri menilai, mekanisme baru tersebut tidak perlu dikhawatirkan akan menghambat kegiatan ekspor.

Pemerintah menyiapkan Portal DSI atau National Data Intelligence (NADI) sebagai sarana pengelolaan dokumen ekspor. Sistem tersebut akan terintegrasi dengan sistem kepabeanan dan Indonesia National Single Window.

Pemerintah juga memastikan kewajiban eksportir tetap berlaku sesuai ketentuan. Kewajiban tersebut mencakup domestic market obligation (DMO), pemeriksaan barang, pengiriman, serta devisa hasil ekspor (DHE).

Melalui mekanisme ini, pemerintah berharap tata kelola ekspor komoditas strategis semakin terintegrasi tanpa mengubah proses bisnis antara perusahaan tambang dan pembeli di luar negeri.