PT PLN Energi Primer Indonesia punya tugas berat memastikan keandalan pasokan batu bara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada 2027. Dari proyeksi kebutuhan batu bara untuk PLTU mencapai 174 juta ton dalam setahun, lebih dari setengahnya didominasi produk berkalori rendah hingga menengah. “Tantangan utama pemenuhan kebutuhan tersebut adalah ketidaksesuaian antara spesifikasi batu bara yang dibutuhkan pembangkit dan karakteristik cadangan batu bara yang ada,” kata Pelaksana Harian Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia Rakhmad Dewanto melalui keterangan tertulis, Selasa, 10 November 2026.

Rakhmad menjelaskan, mayoritas teknologi pembakaran PLTU saat ini dirancang menggunakan batu bara berkalori menengah hingga tinggi. “Kondisi ini menjadi tantangan yang perlu kita atasi bersama,” ujarnya.

Berdasarkan perhitungan PLN EPI, kebutuhan batu bara pada 2027 meliputi 89 juta ton medium rank coal, 76 juta ton low rank coal, dan 8,51 juta ton high rank coal. Untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut, Rakhmad mengatakan, PLN menyiapkan program switching coal atau penggantian penggunaan batu bara berkalori tinggi menjadi kalor rendah secara bertahap di 16 PLTU.

Langkah ini diambil agar pembangkit dapat menggunakan batu bara berkalori rendah yang mendominasi cadangan nasional. “Strategi ini diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan energi primer pembangkit dengan karakteristik sumber daya batu bara domestik sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik nasional,” katanya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Gita Mahyarani mengatakan kepastian pasokan batu bara pada 2027 bergantung pada kuota produksi yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Gita belum bisa memastikan kemampuan perusahaan pemasok PLN dalam memenuhi kebutuhan batu bara berkalori tinggi. Menurut dia, kepastian pasokan mempertimbangkan kapasitas produksi setiap perusahaan berdasarkan spesifikasi batu bara yang dimiliki dan kuota produksi yang disetujui pemerintah melalui rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). “Penting diselaraskan sejak awal antara kebutuhan PLN, kemampuan produksi perusahaan, dan alokasi produksi,” ujar Gita kepada Tempo, Selasa, 10 November 2026.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tri Winarno belum dapat memastikan besaran kuota produksi batu bara pada 2027. Pemerintah, kata dia, masih mengevaluasi pengajuan produksi dari perusahaan tambang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pasar agar kuota yang ditetapkan tidak berlebihan. “Kalau kita mengikuti pengajuan yang terlalu tinggi, kemungkinan akan kita evaluasi lagi. Kita perlu menentukan berapa kebutuhan yang sebenarnya,” kata Tri kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat, 6 November 2026.

Peneliti energi dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, memperkirakan risiko pemadaman bergilir pada 2027 berada pada tingkat sedang. Risiko tersebut dapat meningkat jika kekurangan pasokan batu bara berkalori menengah melampaui 15 persen, kondisi keuangan PLN, keterlambatan pengiriman batu bara, atau terjadi gangguan pada PLTU berkapasitas besar.

Menurut Yayan, kekhawatiran terhadap potensi pemadaman listrik atau byar-pet di sejumlah daerah beralasan jika melihat kondisi pada Juni-Juli 2026, ketika sejumlah daerah di Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Saat itu, PLN kekurangan pasokan batu bara berkalori menengah 13-20 juta ton dari total kebutuhan 154 juta ton. “Pemadaman total secara nasional kecil kemungkinannya. Risiko yang lebih besar adalah pemadaman bergilir di wilayah tertentu jika kekurangan pasokan terjadi bersamaan dengan gangguan pembangkit,” kata Yayan.

Berdasarkan model yang disusun dengan mengacu pada rencana pembangkit pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Yayan memperkirakan produksi listrik dari batu bara pada 2027 mencapai 243,5 terawatt-hour (TWh). Angka ini lebih rendah dibanding target RUPTL sebesar 250,7 TWh. Dengan asumsi konsumsi batu bara sebesar 0,69 ton per megawatt-hour (MWh), Yayan memperkirakan kebutuhan batu bara 2027 sebanyak 169 juta ton atau 3 persen lebih rendah dibanding proyeksi PLN sebesar 174 juta ton.

Yayan menemukan kenaikan kebutuhan batu bara jauh lebih besar dibanding pertumbuhan produksi listrik dari sumber energi tersebut. Dari 2026 ke 2027, kebutuhan batu bara diproyeksikan meningkat 15,7 persen, sedangkan produksi listrik dari batu bara dalam RUPTL hanya naik 4,1 persen.

Yayan menduga kenaikan kebutuhan batu bara tersebut berkaitan dengan rencana PLN menerapkan switching coal di 16 PLTU. Sebab, kata dia, strategi ini membuat pembangkit yang semula dirancang menggunakan batu bara berkalori menengah harus membakar lebih banyak bahan bakar berkalori rendah untuk menghasilkan listrik dalam jumlah yang sama.

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai risiko pemadaman listrik atau byar-pet berpotensi kembali terjadi jika pemerintah mempertahankan harga batu bara untuk kewajiban pasokan domestik atau DMO sebesar US$ 70 per ton, serta tetap membatasi produksi melalui RKAB.

Adapun kalangan pengusaha mengusulkan kenaikan harga menjadi US$ 90 per ton. Namun, kata Fabby, pemerintah menolak usul itu karena bisa mengerek biaya produksi listrik. Karena itu, kata dia, harga DMO yang murah ini membuat PLN makin bergantung pada batu bara untuk menjaga tarif listrik tetap terjangkau. “Kebijakan DMO membuat sistem kelistrikan kita makin bergantung pada batu bara. PLN seolah-olah terikat oleh kebijakan tersebut. Akibatnya, pengembangan listrik dari energi terbarukan berjalan lambat dan tidak kompetitif,” ujarnya.