Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengungkap adanya selisih mencolok antara data ekspor batu bara Indonesia dan data impor yang dicatat oleh negara mitra utama seperti India dan China.

Temuan ini dinilai menimbulkan potensi kerugian signifikan bagi penerimaan negara. Adapun, perbedaan data tersebut terlihat jelas dari catatan ekspor-impor kedua negara.

Dalam catatannya, untuk China, selisihnya masih tergolong kecil, sekitar US$150 juta–US$160 juta pada 2024. Namun, untuk India gapnya jauh lebih besar.

“Yang cukup mengagetkan adalah selisih antara data ekspor kita ke India dan data impor yang dicatat India. Nilainya mencapai US$2,3 miliar pada 2024, bahkan pernah US$3,8 miliar pada 2022,” kata Faisal dikutip Rabu (22/10/2025).

Menurut Faisal, data mirroring tersebut kerap digunakan untuk mengidentifikasi potensi kebocoran atau aktivitas ilegal, seperti yang pernah dilakukan pemerintah dalam menelusuri impor tekstil dan produk tekstil (TPT) ilegal.

Namun, beda data itu kini terjadi pada ekspor batu bara RI. Dia membandingkan pencatatan ekspor batu bara Indonesia di BPS dengan pencatatan ekspor dari sejumlah negara, dalam hal ini China dan India.

"Kalau benar data India lebih akurat, berarti sekitar 26% ekspor batu bara kita ke India tidak tercatat dalam data Indonesia. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar soal akurasi pencatatan dan potensi kebocoran," ujarnya.

Dia melakukan simulasi perhitungan untuk membuat melihat potensi kerugian negara dari selisih tersebut, dengan asumsi tarif PPh 22 ekspor sebesar 1,5%.

Berdasarkan data gap US$3,8 miliar pada 2022, potensi kehilangan penerimaan negara bisa mencapai US$57 juta atau hampir Rp1 triliun per tahun.

“Kalau dikonversi, hanya dari India saja potensi kehilangan pajak ekspor kita hampir Rp1 triliun per tahun. Ini baru dari satu negara, belum dari mitra dagang lainnya," tuturnya.

Dia menegaskan, penyebab pasti dari selisih besar ini masih perlu ditelusuri. Namun, yang mencurigakan perbedaan data antara ekspor Indonesia dan impor India terjadi secara konsisten sejak 2015.

“Kalau dilihat trennya, gap ini sudah muncul sejak 2015 sekitar US$800 juta, lalu naik terus hingga 2022. Setelah itu memang turun sedikit pada 2023–2024, tapi tetap di atas US$2 miliar. Artinya, ini bukan fenomena sesaat," tambahnya.

Menurut Faisal, kondisi ini memperkuat urgensi perbaikan tata kelola dan transparansi data ekspor minerba, termasuk dengan penerapan sistem digital dan integrasi lintas lembaga.

Apalagi, dia menyebut akurasi data menjadi kunci agar kebijakan fiskal dan pengawasan sektor batu bara berjalan optimal.

"Pemerintah perlu memperkuat sistem pencatatan ekspor-impor secara digital agar bisa di-cross check langsung dengan data negara mitra. Ini penting untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara," tutupnya.