Bisnis Indonesia
Published at
Cina Tolak Perubahan Klausul Pembebasan Pengiriman Batu Bara RI, Ini Kata Pengusaha
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyebut pencantuman klausul pembebasan kewajiban pengiriman (waiver clause) dalam kontrak penjualan batu bara merupakan praktik yang wajar untuk mengantisipasi risiko perdagangan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kabar penolakan importir batu bara asal Cina terhadap usulan eksportir Indonesia untuk memasukkan klausul tersebut dalam kontrak pasokan baru.
Klausul itu memungkinkan eksportir terbebas dari kewajiban memenuhi volume pengiriman apabila pemerintah membatasi produksi atau kuota ekspor batu bara. Penolakan tersebut dikabarkan terjadi di tengah ketidakpastian pasokan batu bara Indonesia akibat perubahan kebijakan produksi dan ekspor sepanjang tahun ini.
Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan pihaknya belum menerima laporan dari anggota mengenai persoalan kontrak tersebut.
"Sampai sekarang kita belum terima laporan dari anggota soal ini," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (17/11/2026).
Meski demikian, Gita menjelaskan klausul pengecualian dalam kontrak penjualan batu bara antara eksportir Indonesia dan importir Cina merupakan bagian dari manajemen risiko perdagangan.
Menurutnya, klausul perlindungan diperlukan untuk mengantisipasi risiko di luar kendali perusahaan, terutama kemungkinan perubahan persetujuan volume produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) maupun penyesuaian ketentuan ekspor.
"Jadi hal ini tidak serta-merta menunjukkan upaya eksportir untuk menghindari kewajiban pengiriman yang telah disepakati dengan pembeli. Tetapi memang pencantuman klausul tersebut harus melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli," kata Gita.
Dia menambahkan, pengaturan klausul tersebut tetap menjadi bagian dari negosiasi komersial antara masing-masing perusahaan.
Di sisi lain, eksportir batu bara tetap menghadapi risiko finansial apabila gagal memenuhi kewajiban pengiriman sesuai kontrak. Risiko itu dapat berupa denda keterlambatan, klaim akibat kegagalan pengiriman, hingga selisih biaya pengadaan kargo pengganti.
Perusahaan juga berpotensi menanggung biaya tambahan seperti demurrage atau biaya akibat keterlambatan bongkar muat kapal. Selain kerugian finansial, kegagalan pengiriman dapat memengaruhi reputasi dan kepercayaan pembeli terhadap eksportir dalam jangka panjang.
Gita mengatakan besaran penalti maupun potensi kerugian akibat kegagalan pengiriman berbeda-beda pada setiap kontrak, bergantung pada kesepakatan komersial masing-masing perusahaan. APBI juga tidak memiliki perhitungan agregat mengenai potensi kerugian tersebut.
Untuk mengantisipasi risiko gagal kirim dan penalti, strategi yang ditempuh akan bergantung pada kebijakan komersial masing-masing perusahaan. Penyesuaian volume dan jadwal pengiriman hingga pembagian risiko dapat menjadi bagian dari negosiasi.
"Yang terpenting, perusahaan perlu memastikan bahwa komitmen penjualan sejalan dengan kemampuan produksi dan persetujuan RKAB yang diperoleh," jelas Gita.
Source:
Other Article
Liputan 6
Published at
1,76 Juta Metrik Ton Batu Bara Disebar ke 4 PLTU Jaga Listrik di Jawa Tak Padam
Bisnis Indonesia
Published at
10 dari 190 Izin Tambang yang Dibekukan Sudah Bayar Jaminan Reklamasi
Bisnis Indonesia
Published at
10 Emiten Batu Bara dengan Laba Paling Jumbo Semester I/2026, AADI & BYAN Teratas
IDX Channel.com
Published at
10 Emiten Batu Bara Paling Cuan di 2024, Siapa Saja?
METRO
Published at