Jakarta - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani buka suara soal Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mengelola devisa US$ 10,5 miliar setelah beroperasi sebulan lebih. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Rosan menjelaskan angka tersebut berasal dari integrasi data ekspor yang mulai dijalankan sejak 1 Juni 2026. Melalui sistem tersebut, pemerintah kini dapat mengonsolidasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga sehingga aktivitas ekspor dapat dipantau secara menyeluruh.

"Jadi kita mulai dari 1 Juni sampai Juli, tepatnya per minggu lalu, kita sudah bisa menarik data dari semua instansi atau kementerian. Dari Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan terus beberapa instansi lainnya," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).

Sebelumnya data ekspor berada di masing-masing instansi sehingga tidak saling terhubung. Kini seluruh data dapat dipantau dalam satu platform, mulai dari volume ekspor, pelabuhan keberangkatan, pembayaran bea dan pajak, hingga harga yang dilaporkan eksportir.

Salah satu temuan pemerintah berasal dari ekspor produk kelapa sawit. Rosan mengatakan selama ini terdapat selisih cukup besar antara harga yang dilaporkan eksportir atau declared price dengan harga acuan atau indeks pasar.

"Nah, jadi sekarang kita bisa menarik data itu semua, kemudian kita bisa, kemudian kena platform kita, kita bisa melihat bahwa yang namanya contohnya ya, tadi RBD Olein atau Kelapa Sawit. Biasanya itu antara declared price, jadi harga yang dideklarasi pada saat penjualan itu, dan indeks itu selama ini ternyata selalu ada gap," tuturnya.

"Jadi kita bisa lihat tuh, karena sekarang, dan kita bisa tarik datanya semua kan dulu kan, ekspornya ini berapa, pembayaran beanya berapa, kemudian kan beda-beda nih datanya dari setiap instansi," sambung Rosan.

Menurut Rosan, setelah sistem pemantauan diterapkan, selisih harga tersebut mulai menyempit. Pemerintah juga telah memasang sistem peringatan yang akan memberikan peringatan apabila ditemukan indikasi perbedaan data maupun harga yang tidak wajar.

"Nah, sekarang semenjak kemarin kita mulai berlakukan, gap yang tadinya average kurang lebih 30% lebih itu, sekarang sudah dengan indeks ini sudah berdekatan. Sudah sangat berdekatan, gitu ya," imbuhnya.

Ia menambahkan, tahap awal implementasi masih difokuskan pada evaluasi terhadap tiga komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy beserta produk turunannya. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian, informasi tersebut akan diteruskan kepada instansi terkait.

"Jadi dengan itu kita tahu dari dermaga mana saja mereka berjalan, kemudian volumenya berapa, pembayaran beanya berapa, pajaknya berapa. Nah, jadi kita bisa bandingkan, oh kok ada gap-gap di sini. Nah ini yang kita bisa dapatkan datanya dan kita kasih alert ke misalnya, oh ke Bea Cukainya, atau ya ke Kementerian Keuangan, atau Kementerian ESDM, atau Kementerian Perdagangan," beber Rosan.