Jakarta, VIVA – PT Bukit Asam Tbk (Persero) alias PTBA dinilai masih memiliki pekerjaan rumah dalam hal hilirisasi batu bara. Hal itu termasuk soal proyek gasifikasi batu bara menjadi gas Dimethyl Ether (DME), yang telah masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 109 Tahun 2020.

Bahkan, pengamat BUMN dari NEXT Indonesia, Herry Gunawan mengatakan, saat ini proyek DME tersebut sudah tertera dalam daftar 18 proyek hilirisasi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden memiliki concern yang sangat kuat untuk merealisasikannya, mengingat ketergantungan kita terhadap impor LPG sangat tinggi," kata Herry di Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025.

Menurutnya, impor terhadap Liquefied Natural Gas (LPG) semakin memberatkan anggaran pemerintah, yang harus dialokasikan untuk subsidi LPG 3 kilogram. Pada 2024, Kementerian Keuangan mencatat bahwa nilainya mencapai sekitar Rp 85,6 triliun, kemudian dianggarkan sebesar Rp 87,6 triliun di tahun 2025. Jumlah itu setara dengan 43 persen terhadap total subsidi energi.

Mengingat pentingnya hilirisasi batu bara sebagai substitusi LPG yang selama ini masih bersubsidi, Herry menegaskan bahwa pemegang saham PTBA sebaiknya menjadikannya sebagai salah satu pembahasan, dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTBA yang akan digelar pada 12 Juni 2025. "Proyek DME ini harus menjadi concern pemegang saham, karena sangat penting bagi ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Sesuai dengan keterbukaan informasi PTBA, salah satu agenda RUPS tersebut adalah perubahan pengurus Perseroan. Pada kesempatan tersebut, pemegang saham harus mengevaluasi alasan tidak terlaksananya mandat yang diamanatkan kepada manajemen Perseroan, untuk merealisasikan proyek gasifikasi batu bara menjadi gas DME.

“Memang diperlukan manajemen baru untuk merealisasikan program penting tersebut, dan kalau melihat agenda RUPS, pemegang saham memang akan melakukan perubahan manajemen,” kata Herry. Saat ini, pemegang saham mayoritas PTBA dikuasai oleh MIND ID, yakni holding BUMN di sektor pertambangan. Dengan adanya manajemen baru yang mengelola gasifikasi batu bara menjadi gas DME, Herry pun mengusulkan agar realisasi proyek strategis itu menjadi salah satu indikator dalam Key Performance Indicator (KPI) manajemen, khususnya Direksi.

“Sudah puluhan tahun Indonesia bergantung pada LPG impor untuk memenuhi kebutuhan domestik, dan sudah saatnya dimulai proses penghentiannya mengingat produksi gas alam Indonesia selalu surplus dibandingkan kebutuhan domestik,” ujarnya.