Hal itu mengemuka dalam Diseminasi Dokumen Kebijakan Hasil Dialog Kebijakan Nasional tentang Transformasi Ekonomi di Wilayah Penghasil Batubara Provinsi Sumatera Selatan yang digelar Yayasan Mitra Hijau di Hotel The Zuri Palembang, Selasa (22/9/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Innovation Regions for a Just Energy Transition (IKI-JET) untuk memperkuat perencanaan partisipatif dan dialog multipihak dalam mendukung transisi energi serta transformasi ekonomi di wilayah penghasil batubara.

Koordinator Proyek IKI-JET/Yayasan Mitra Hijau, Dicky Edwin Hindarto mengatakan, transformasi ekonomi di wilayah penghasil batubara perlu dipersiapkan sejak dini.

"Yang dibutuhkan bukan sekadar mengganti sumber energi, tetapi memastikan masyarakat dan ekonomi lokal memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan berkembang dalam perubahan tersebut," ujar Dicky.

Menurutnya, ketergantungan terhadap batubara menjadi salah satu tantangan utama Sumatera Selatan dalam menghadapi proses transisi.

Data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut mencatat produksi batubara Sumsel pada 2025 mencapai sekitar 120,74 juta ton. Sementara cadangan batubara diperkirakan mencapai sekitar 18,13 miliar ton.

Sektor pertambangan juga disebut memberikan kontribusi sekitar 17 persen terhadap APBD. Kondisi tersebut membuat perubahan permintaan batubara berpotensi berdampak terhadap perekonomian daerah.

Risiko yang perlu diantisipasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan sumber energi. Namun juga potensi kehilangan pekerjaan, ketimpangan ekonomi di wilayah tambang, kerusakan lingkungan pascatambang, ketergantungan fiskal daerah, hingga belum siapnya sektor ekonomi pengganti.

"Transisi energi berkeadilan harus memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Manfaat dari perubahan ekonomi perlu diperluas, sementara risiko kehilangan pekerjaan, pendapatan, dan akses terhadap sumber daya harus diantisipasi melalui kebijakan dan program yang konkret," katanya.

Tiga Fokus Kebijakan

Dalam dialog kebijakan tersebut, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian.

Pertama, integrasi prinsip Just Transition dan Just Energy Transition dalam kriteria keberhasilan pascatambang.

Kedua, diversifikasi keterampilan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, khususnya perempuan.

Ketiga, penyusunan skills roadmap untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi transformasi ekonomi.

Sebelum dokumen kebijakan didiseminasikan, peserta melakukan review dan refleksi terhadap pelaksanaan proyek IKI-JET di Sumatera Selatan.

Proses tersebut sebelumnya melibatkan berbagai pihak melalui survei, studi, diskusi, Focus Group Discussion (FGD), pelatihan, interaksi langsung dengan masyarakat, hingga Forum Konsultasi Daerah (FKD).

Masukan yang dihimpun mencakup persoalan sejak tahap pra-tambang, masa operasi hingga pascatambang.

Pada tahap pra-tambang, misalnya, muncul kebutuhan peningkatan literasi publik, perencanaan transisi energi berkeadilan, tata ruang, legalitas dan kepastian lahan, serta penguatan partisipasi masyarakat.

Dalam sesi refleksi, peserta juga mengevaluasi kegiatan peningkatan kapasitas, penguatan ekonomi masyarakat, pelibatan perempuan dan generasi muda, pengembangan green jobs, FKD, serta dialog dengan berbagai pemangku kepentingan.

Peserta menilai proses tersebut telah membuka ruang pertukaran perspektif antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, kelompok perempuan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sejumlah peserta berharap kolaborasi yang telah dibangun dapat dilanjutkan, terutama untuk mengawal rekomendasi kebijakan, memperkuat kapasitas masyarakat, dan mengembangkan sumber ekonomi alternatif di wilayah yang selama ini bergantung pada batubara.

"Yang penting dari proses ini bukan hanya apa yang sudah dilakukan, tetapi bagaimana pembelajaran dan jejaring yang telah terbentuk dapat terus digunakan untuk menjawab kebutuhan Sumatera Selatan ke depan," jelas Dicky.

Ia menekankan kolaborasi antarpihak perlu dijaga agar proses transformasi ekonomi tidak berhenti ketika proyek IKI-JET berakhir.

Rekomendasi Perlu Dikontekstualisasikan

Dalam sesi diseminasi, peserta juga membahas relevansi rekomendasi hasil Dialog Kebijakan Nasional dengan kondisi Sumatera Selatan.

Dokumen kebijakan menempatkan transformasi ekonomi sebagai proses lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, pekerja, masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, perempuan, pemuda, dan kelompok terdampak.

Dicky mengatakan, mekanisme partisipasi masyarakat perlu diperkuat agar tidak berhenti sebatas sosialisasi.

Menurutnya, partisipasi harus berkembang menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif.

Karena itu, penguatan FKD dinilai penting sebagai ruang komunikasi dua arah. Forum tersebut dapat mempertemukan kepentingan berbagai pihak sekaligus memastikan hasil dialog memiliki tindak lanjut.

Selain partisipasi, transformasi ekonomi membutuhkan penguatan sektor baru yang mampu menyediakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat.

Dalam proyek IKI-JET di Sumsel, sejumlah kegiatan telah dilakukan untuk memperkuat kapasitas masyarakat. Di antaranya pelatihan green business dan green jobs, pengembangan UMKM, digital marketing, penguatan produk lokal, pelatihan perempuan, edu-wisata, hingga pengembangan keterampilan masyarakat.

Pengembangan ekonomi hijau dan energi bersih juga masuk dalam rekomendasi kebijakan. Bentuknya antara lain pengembangan green jobs berbasis potensi lokal, energi terbarukan, pemanfaatan biomassa dan tenaga surya, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan energi alternatif.

"Diversifikasi ekonomi harus dimulai dengan melihat potensi yang sudah ada di masyarakat. Green jobs, UMKM, pertanian, ekonomi kreatif, energi terbarukan, hingga ekowisata dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi baru apabila didukung oleh kebijakan, keterampilan, akses pasar, dan pembiayaan," pungkas Dicky.