Bisnis.com, SURABAYA – Pemanfaatan sumber energi bersih seperti pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dinilai perlu segera direalisasikan untuk menekan ketergantungan terhadap energi fosil, terutama batu bara.

Dosen Departemen Manajemen Bisnis Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Gogor Arif Handiwibowo mengatakan, sekitar 60% pasokan listrik nasional saat ini masih ditopang oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Menurutnya, ketergantungan pada batu bara menghadapi tantangan serius karena cadangan komoditas tersebut diperkirakan akan habis dalam 30 tahun ke depan.

"Batu bara Indonesia juga punya masa. Seingat saya kira-kira 30 tahun habis lah batu bara kita ini. Kalau selama 30 tahun kita enggak punya diversifikasi energi yang lain, habis juga kita. Kita punya komitmen net zero emission tahun 2060. Sekarang tahun 2026, 30 tahun lagi batu bara kita habis, kita mau apa dan apa pertanggungjawabannya?" ujar Gogor dalam agenda Focus Group Discussion bertajuk ‘Kupas Tuntas Energi Masa Depan’ di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Selasa (27/10/2026).

Di sisi lain, PLTU juga seringkali menghadapi kendala pasokan batu bara. Hal ini lantaran pemasok cenderung lebih memilih untuk ekspor ketika harga batu bara di pasar global tinggi ketimbang memasok untuk PLTU yang harganya dipatok sebesar US$70 per ton. "Akhirnya kalau kita bicara prinsip ekonomi, kalau saya boleh jualan ke PLN, mohon maaf ya, ngapain saya jual ke PLN? Saya jual ke luar [negeri] dong lebih untung lebih gede. Akhirnya kan teman-teman PLN agak susah untuk dapat batu bara dari dalam negeri. Itu contoh bagaimana mekanisme pasar," kata Gogor.

Namun, untuk pengembangan PLTN, Gogor juga menyoroti masuknya penawaran teknologi dari berbagai negara adidaya, seperti Rusia, Jepang, Korea Selatan, Cina, Amerika Serikat, hingga Kanada.

Ia khawatir bila Indonesia memilih satu dari sekian negara yang secara tak kasat mata telah terpolarisasi menjadi mitra tunggal, maka akan berpotensi mengunci negara dalam kesepakatan-kesepakatan tertentu.

"Artinya, ketika kita mencoba untuk mengambil salah satu teknologi dari salah satu negara, itu pasti akan terkait dengan bahan bakarnya bagaimana next-nya, kemudian pembiayaan bagaimana. Kalau kita mau bawa itu ke sisi ekonomi, bayangkan hal yang akan mengunci," ungkapnya.

Sementara itu, mengenai opsi pengembangan PLTN dengan teknologi small modular reactor (SMR) berkapasitas 250 megawatt (MW), ia mengingatkan walau berukuran lebih kecil, teknologi yang beroperasi belum teruji secara luas serta memiliki ekosistem logistik yang mahal. Gogor menyebut, hal tersebut berpotensi membuat levelized cost of electricity (LCOE) tetap tinggi.

"Contoh lagi misalnya kita mau ambil small modular reactor, murah memang secara kecil karena skalanya kecil 250 megawatt. Pasti LCOE-nya akan tinggi, tetapi itu teknologi baru, secara logistik belum banyak yang punya dan belum banyak proven. Artinya, kalau teknologi itu belum banyak proven, secara ekosistem ekonomi pasti akan tinggi," kata dia.