KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia masih akan menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sebesar 6,3 gigawatt (GW) dalam 10 tahun ke depan. Penambahan itu tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pembangunan PLTU tetap dilakukan karena arah transisi energi global saat ini berubah. Ia bahkan menyinggung langkah Amerika Serikat yang keluar dari Perjanjian Paris.

“Oh, dia saja sudah keluar kok [dari Perjanjian Paris]. Pertanyaan itu harus saya jawab secara geopolitik seperti itu,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/5).

Bahlil menilai, komitmen sejumlah negara untuk meninggalkan batubara kini makin diragukan. Bahkan, menurut Bahlil, masih ada negara-negara maju yang lantang mengkampanyekan transisi energi, tetapi tetap membeli batubara dari Indonesia.

“Kalau [negara itu] masih mau [pakai] batubara, kenapa dia paksa kita tidak pakai batubara,” ujarnya.

Secara total, pemerintah dan PLN berencana membangun tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW selama periode RUPTL 2025–2034.

Dari total itu, sekitar 76% akan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT), dengan rincian 42,6 GW dari pembangkit EBT dan 10,3 GW dari teknologi penyimpanan (storage).

Adapun rincian pembangkit EBT dalam RUPTL terbaru meliputi energi surya sebesar 17,1 GW, hidro 11,7 GW, angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, serta pembangkit nuklir sebesar 0,5 GW. Sementara itu, pembangkit storage akan terdiri dari PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6 GW.

Sisa kapasitas sebesar 16 GW akan berasal dari pembangkit fosil, yaitu gas 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.

Rencana penambahan pembangkit ini akan dibagi ke dalam dua tahap. Pada lima tahun pertama, kapasitas tambahan mencapai 27,9 GW, sedangkan sisanya 41,6 GW akan dibangun pada lima tahun kedua.