MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan akan memangkas target produksi batu bara nasional dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026 menjadi sekitar 600 juta ton. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target produksi tahun sebelumnya yang mencapai 735 juta ton.

“Untuk RKAB, Pak Dirjen Minerba masih menghitung. Yang jelas di sekitar 600 juta ton. Bisa sedikit kurang atau lebih,” ujar Bahlil dalam jumpa pers di kantornya pada Kamis, 8 Januari 2026.

Bahlil menyatakan hingga kini pihaknya belum menetapkan angka final produksi batu bara. Ia tidak menjelaskan alasan tertundanya penetapan RKAB tersebut.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, pengurangan produksi ini bertujuan untuk menstabilkan harga batu bara.

Adapun realisasi produksi batu bara nasional sepanjang 2025 mencapai 790 juta ton. Angka ini turun 5,5 persen dibandingkan produksi 2024 yang sebesar 836 juta ton.

Meski menurun, kata Bahlil, realisasi tersebut tetap melampaui target produksi 2025 yang ditetapkan sebesar 739,6 juta ton. “Total produksi batu bara kita pada 2025 sebesar 790 juta ton."

Dari total produksi tersebut, penyaluran untuk pasar ekspor mencapai sekitar 514 juta ton atau 65,1 persen. Sementara penyaluran untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) tercatat sebesar 254 juta ton atau sekitar 32 persen. Sementara sisa produksi yang menjadi stok hingga akhir 2025 mencapai 22 juta ton atau 2,8 persen.

Hingga pekan pertama Januari 2026, Kementerian ESDM belum menerbitkan persetujuan RKAB untuk periode satu tahun ke depan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno menyebut keterlambatan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian pada rencana produksi. “Ada penyesuaian terkait produksi,” ujarnya, Senin, 5 Januari 2026.

Untuk menjaga keberlanjutan operasi, Kementerian ESDM menerbitkan Surat Edaran Nomor 2.E/HK.03/DJB/2025. Aturan ini memberi kelonggaran bagi perusahaan tambang untuk tetap beroperasi hingga 31 Maret 2026 dengan batas produksi maksimal 25 persen dari rencana tahunan.

Kebijakan ini berlaku bagi perusahaan yang telah mengajukan permohonan RKAB 2026, memenuhi persyaratan administratif, dan memiliki jaminan reklamasi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menilai surat edaran tersebut membantu perusahaan menjaga kelangsungan operasi. Namun, ia menekankan pentingnya kepastian penerbitan RKAB 2026 serta transparansi kriteria evaluasi.

“Dengan kepastian dan transparansi, pelaku usaha dapat menyusun rencana operasi dan investasi secara lebih terukur,” ujarnya kepada Tempo, Selasa, 6 Januari 2026.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono menyatakan keterlambatan penerbitan RKAB 2026 tidak terlepas dari perubahan kebijakan kembali ke skema RKAB tahunan. Menurut dia, mekanisme ini menambah beban persetujuan karena jumlah perusahaan tambang sangat besar.

Sudirman mencatat terdapat lebih dari 4.000 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang memerlukan persetujuan RKAB dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Meski pemerintah telah meluncurkan sistem MinerbaOne untuk mempercepat proses, keterlambatan tetap terjadi.

“Kami belum mendapat penjelasan rinci soal penyebab keterlambatan persetujuan RKAB,” katanya, Rabu, 7 Januari 2026.

Ia menambahkan keterlambatan RKAB berdampak langsung pada kepastian operasional dan rencana investasi perusahaan tambang. Meski ada kelonggaran produksi hingga 31 Maret 2026, pelaku usaha tetap membutuhkan kepastian persetujuan RKAB untuk menjalankan kegiatan sepanjang tahun.