Warta Ekonomi, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan memulai proyek gasifikasi batu bara menjadi LPG tanpa memastikan kelayakan ekonominya. Ia menekankan bahwa seluruh investasi energi berskala besar wajib melalui perhitungan bisnis yang ketat sebelum masuk tahap konstruksi.

“Tidak ada sebuah investasi bisnis yang dilakukan tanpa melihat dari sisi keekonomian. Jadi pasti ekonominya salah satu yang kita akan perhitungkan,” tegas Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Bahlil mengingatkan bahwa pengalaman proyek Dimethyl Ether (DME) sebelumnya menjadi pelajaran penting. Proyek yang digarap PT Bukit Asam bersama Air Product dan PT Pertamina itu berhenti setelah Air Product, penyediteknologi asal Amerika Serikat, menarik diri karena aspek keekonomian dinilai tidak tercapai.

Meski begitu, minat investor global terhadap proyek gasifikasi dinilai tetap kuat. Pemerintah mencatat perusahaan-perusahaan dari China, Eropa hingga Amerika Serikat telah menyatakan ketertarikan untuk terlibat sebagai mitra teknologi maupun penyedia pendanaan, terutama untuk pengembangan DME sebagai substitusi LPG impor.

Menurut Bahlil, kolaborasi internasional memang diperlukan mengingat Indonesia masih membutuhkan transfer teknologi untuk memperkuat industri DME dalam negeri.

“Teknologinya itu salah satu dari Cina, dari Eropa, dari Amerika Serikat. Teknologinya kan, bangsa kita ini kita harus jujur, kita masih butuh teknologi luar,” jelasnya.

Bahlil menambahkan, Badan Pengelola Investasi Danantara akan menjadi pihak yang memimpin proyek hilirisasi ini. Proyek tersebut membutuhkan pendanaan besar dan pasar yang terjamin (‘captive market’), sehingga memerlukan institusi yang memiliki kapasitas finansial kuat.

“Tapi perusahaannya saya menyerahkan untuk BUMN dan Danantara yang masuk. Kenapa? Karena itu marketnya captive gitu loh,” ujar Bahlil.

Saat ini Danantara tengah menyelesaikan Feasibility Study (FS) yang ditargetkan rampung pada Desember 2025. Dengan begitu, pemerintah berharap seluruh proses bisa langsung beranjak ke konstruksi pada 2026.

“Kemarin kita ratas di Presiden, Presiden memberikan waktu paling lambat Desember awal ini selesai,” tegas Bahlil.

Proyek gasifikasi batu bara menjadi LPG dan DME ini disebut menjadi salah satu program strategis nasional untuk mengurangi ketergantungan impor energi sekaligus memperkuat hilirisasi minerba.