MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia optimistis perubahan kebijakan pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang menjadi setiap tahun dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan harga batu bara. Sebelumnya, pengajuan RKAB mineral dan batu bara dilakukan sekali tiga tahun.

“Dengan perubahan ini, pemerintah bisa lebih cepat melakukan evaluasi dan pengendalian volume produksi agar harga batu bara dunia bisa ikut kita kendalikan dari Indonesia,” kata Bahlil saat membuka Minerba Convex 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.

Ia menilai kebijakan baru ini memberi fleksibilitas bagi pemerintah dalam menyesuaikan volume produksi sesuai kondisi pasar global. Kebijakan perubahan skema RKAB ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025.

Menurut Bahlil, harga batu bara global terus mengalami tekanan akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ia mengatakan konsumsi batu bara dunia mencapai sekitar 8 higga 9 miliar ton per tahun, sedangka volume perdagangan internasional hanya 1,3 hingga 1,4 miliar ton per tahun. "Begitu ketersediaan barang terlalu banyak sementara penerima sedikit, harga pasti anjlok,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan dalam RKAB 2025, pemerintah menargetkan produksi batu bara nasional sebesar 800–900 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 500–600 juta ton dialokasikan untuk ekspor. Ia mengatakan jumlah itu setara dengan 40 hingga 49 persen total perdagangan batu bara dunia.

Dengan porsi ekspor sebesar itu, Bahlil menilai Indonesia punya posisi strategis dalam menentukan arah harga global. “Kalau kita bisa mengatur volume ekspor dengan tepat, Indonesia bisa menjadi salah satu pengendali harga batu bara dunia,” katanya.

Mengacu pada data Refinitiv, harga batu bara pada perdagangan Selasa, 14 Oktober 2025, tercatat sebesar US$105,55 per ton, turun 0,52 persen. Penurunan ini memperpanjang tren pelemahan harga batu bara yang sudah berlangsung tiga hari berturut-turut dengan total koreksi 0,66 persen.