Bloomberg Technoz, Jakarta - Pakar Otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menilai kebijakan mandatori biodiesel B50 terbaru pemerintah yang akan berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang bisa berdampak memberi beban tambahan, khususnya bagi kendaraan bermesin diesel.

Menurut dia, terlebih jika desain mesin, material, dan sistem bahan bakarnya belum sepenuhnya disiapkan untuk campuran biodiesel tinggi.

Di samping itu, kata dia, beberapa aspek juga perlu dicermati antara lain potensi terbentuknya deposit pada injektor, penurunan kestabilan pembakaran, serta sensitivitas bahan bakar terhadap air dan oksidasi selama penyimpanan.

"Dalam jangka panjang dapat memengaruhi performa sistem injeksi, memperberat kerja filter, serta meningkatkan risiko gangguan pada seal, selang, dan komponen elastomer tertentu," kata Yannes kepada Bloomberg Technoz, Jumat (3/4/2026).

Meski demikian, Yannes menekankan dampak tersebut tidak dapat disamaratakan kepada semua jenis kendaraan. Karena, faktor kualitas seperti kualitas B50, kondisi tangki penyimpanan, kedisiplinan perawatan, kecocokan material mesin, hingga rekomendasi pabrikan menjadi penentu utama.

"Lalu, dari sisi biaya, memang ada potensi peningkatan perawatan atau risiko kerusakan dalam jangka panjang, tetapi ini sebaiknya dipahami sebagai risiko yang perlu diantisipasi oleh semua pihak ya, bukan sesuatu yg pasti terjadi," jelasnya.

Di tengah potensi tersebut, lantas kata Yannes muncul pertanyaan mengenai pihak yang akan menanggung risiko tambahan tersebut. Apakah konsumen akan dibebani biaya lebih tinggi, atau pemerintah perlu menyampaikan secara transparan potensi dampak dan mitigasinya sejak awal implementasi kebijakan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan menerapkan B50 pada 1 Juli 2026.

Rencana tersebut menjadi salah satu bagian dari delapan poin transformasi budaya kerja nasional, dalam merespons gejolak harga minyak dunia dampak dari perang di Timur Tengah.

"Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026," kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026) kemarin.

"Dalam satu tahun, tentu ini dalam 6 bulan, ada penghematan dari fosil, ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun," jelasnya.