TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Industri kokas Indonesia sedang menghadapi tekanan berat akibat kebijakan pembatasan kuota impor oleh Pemerintah India.

Kondisi ini berdampak langsung pada kinerja ekspor nasional, yang hingga Juli 2025 baru mencapai 900 ribu ton—anjlok dibandingkan total ekspor 2,6 juta ton pada 2024.

Kokas adalah produk hasil olahan dari batubara jenis tertentu yang memiliki kadar karbon tinggi dan kadar kotoran rendah.

Kokas digunakan terutama sebagai bahan bakar dan reduktor dalam proses produksi baja di tanur tinggi (blast furnace). Fungsinya sangat penting karena membantu melelehkan bijih besi dan menghasilkan logam cair.

Merespons situasi tersebut, Ketua Asosiasi Pelaku Usaha Kokas Nusantara (APUKN) atau Association of Indonesia Coke Industry (AICI), Elias Ginting, melakukan kunjungan kerja ke empat fasilitas produksi kokas di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Perusahaan yang dikunjungi meliputi PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia, PT Kinxiang New Energy Technologies Indonesia, PT Risun Wei Shan Indonesia, dan PT Detian Cooking Indonesia. Kunjungan ini difokuskan pada pemantauan kondisi produksi, penjualan, serta integrasi tenaga kerja Tiongkok–Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Elias menekankan pentingnya kolaborasi dan transfer teknologi dari tenaga kerja asing asal Tiongkok kepada tenaga kerja lokal.

Menurutnya, proses alih teknologi sangat krusial agar tenaga kerja Indonesia semakin terampil dalam mengoperasikan teknologi kokas modern, sehingga industri dalam negeri bisa mandiri dan berdaya saing global.

Di tengah tekanan pasar, perusahaan kokas di Indonesia mulai menerapkan sejumlah strategi konservatif. Mereka mengalihkan penjualan ke negara lain, menyesuaikan struktur produk, dan mengoperasikan fasilitas dengan beban rendah.

Kenaikan harga batubara kokas global serta penurunan produksi baja juga mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengendalikan produksi.

Berdasarkan survei AICI, tingkat utilisasi kapasitas industri kokas nasional diperkirakan bertahan di bawah 60 persen hingga akhir 2025. Prospek 2026 pun dinilai belum membaik.

Elias menyebut bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan kebijakan impor India, sambil menjajaki potensi pasar baru di Amerika Selatan, Eropa, dan Asia lainnya. Di saat yang sama, pengembangan produk alternatif juga menjadi fokus.

APUKN turut menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah. Salah satunya adalah dorongan agar diplomasi perdagangan dengan India bisa dilakukan, meski tantangannya cukup besar karena menyangkut kepentingan nasional negara tersebut.

Selain itu, izin ekspor untuk 2026 diharapkan sudah terbit sebelum 1 Januari, atau paling lambat pada minggu pertama Januari dari Kemendag, sementara izin dari Kemenperin diharapkan keluar sejak Desember seperti tahun sebelumnya.

APUKN juga meminta agar kuota ekspor untuk produk turunan seperti coal tar bisa diberikan langsung untuk satu tahun, tidak lagi bertahap setiap tiga bulan.

Mereka berharap pencabutan SNI wajib yang telah diwacanakan segera diterbitkan melalui Permenperin, mengingat perusahaan kokas bukanlah industri pupuk, meski by product-nya berupa amonium sulfat dapat dimanfaatkan sebagai pupuk.

Empat perusahaan kokas di Indonesia memiliki kapasitas produksi amonium sulfat sekitar 180 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan pabrik pupuk di Jawa mencapai 1 juta ton per tahun.

Terkait bahan baku, industri kokas Indonesia masih bergantung pada impor coking coal dari Australia, Rusia, dan Amerika, dengan porsi sekitar 80 persen. Pasokan lokal baru mampu memenuhi 20 persen kebutuhan, karena mayoritas batubara Indonesia merupakan jenis thermal untuk pembangkit listrik.