Bisnis.com, DENPASAR - Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) angkat bicara terkait dengan tata kelola ekspor komoditas batu bara yang akan dilakukan pemerintah.

Ketua APBI Priyadi Sutarso menjelaskan secara prinsip asosiasi dan pengusaha batu bara mendukung tata kelola yang akan dilakukan pemerintah bersama Danantara selama tata kelola tersebut bertujuan membuat proses ekspor lebih baik dari sebelumnya.

"Sebagai sebuah asosiasi, kami menyambut baik tujuannya (yakni) memperkuat transparansi, koordinasi, dan akuntabilitas dalam ekspor komoditas strategis. (Tata kelola) adalah sesuatu yang kami dukung dan sesuatu yang harus disambut oleh industri yang bertanggung jawab," jelas Priyadi di acara CT Asia, Senin (28/9/2026).

Priyadi memberikan catatan, dalam proses tata kelola batu bara, pemerintah harus melibatkan pelaku industri, mengakomodasi masukan-masukan dari pelaku industri, dan penataan dilakukan secara bertahap.

Kebijakan tata kelola produksi dan ekspor batu bara yang baik menurut Priyadi akan membantu perusahaan dalam perencanaan bisnis, membangun kepercayaan industri dan pasar.

"Aturan yang jelas membantu perusahaan membuat perencanaan, transparansi yang lebih besar membangun kepercayaan, dan industri dengan tata kelola yang baik pada akhirnya adalah mitra yang lebih kuat dan lebih dapat diandalkan," jelas Priyadi.

APBI mencatat Indonesia tetap menjadi eksportir batu bara termal terbesar di dunia selama dua dekade. Pada 2024 produksi batu bara lebih dari 800 juta ton batu bara. "Ini adalah komoditas ekspor tunggal terbesar Indonesia, bernilai lebih dari US$20 miliar per tahun," kata Priyadi.

Menurutnya, ekspor batu bara Indonesia menyumbang sepertiga dari perdagangan batu bara termal dunia. Batu bara juga telah memasok listrik untuk rumah-rumah, pabrik-pabrik, dan pertumbuhan ekonomi di seluruh Tiongkok, India, Jepang, Korea, serta ekonomi yang berkembang pesat di Asia Tenggara.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah mulai menata kelola komoditas mineral dan batu bara (minerba), khususnya nikel dan batu bara. Upaya itu dilakukan agar harga komoditas tersebut bisa dikontrol oleh Indonesia.

Adapun, langkah yang dilakukan dengan membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) dan ekspor satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (SDI).