Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan alasan pemerintah bersikeras mengenakan bea keluar terhadap komoditas batu bara pada 2026.

Ia mengatakan, kebijakan itu didasari pada upaya pemerintah untuk menciptakan transisi energi Indonesia lebih cepat mencapai energi bersih dan berkelanjutan tanpa harus mengganggu ketahanan energi nasional.

"Pemerintah tetap berkomitmen terhadap transisi energi lebih bersih secara bertahap, berkeadilan, dan sustain. Pendekatan ini penting dan tidak mengganggu ketahanan energi nasional," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Tren global pun ia tegaskan juga telah mengarahkan kebijakan transisi energi khusus untuk sektor batu bara, degan cara memanfaatkan komoditas ekspor itu untuk menjadi nilai tambah tinggi dengan memanfaatkan teknologi yang lebih maju.

Sementara itu, Indonesia kata dia masih tercatat sebagai produsen batu bara terbesar ke-3 di dunia namun sebagai besar produksinya masih diekspor dalam bentuk mentah dengan nilai tambah rendah.

Oleh sebab itu, untuk medorong hilirisasi dan dekarbonisasi batu bara di Indonesia, pemerintah kata dia memperkenalkan kebijakan pengenaan tarif bea keluar terhadap komoditas batu bara.

"Kebijakan bea keluar batu bara masih dalam proses pembahasan dengan kementerian atau lembaga terkait, termasuk tentan mekanisme pemeriksaan atau pengawasan. Penerapan bea keluar batu bara juga harus meningkatkan penerimaan negara," paparnya.