Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana revisi Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam ke Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Airlangga, pemerintah terus melakukan penyempurnaan bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Airlangga mengatakan, tingkat kepatuhan dari eksportir terhadap DHE sendiri sebenarnya sudah mencapai 90%.

"Sudah dilaporkan ke Bapak Presiden kami lakukan penyempurnaan bersama BI, OJK, dan Kemenkeu. Realisasinya compliance sudah 90%. Kita akan evaluasi teknis detailnya lagi," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Terkait target evaluasi aturan DHE, Airlangga menyebut pemerintah sudah melakukannya. Namun, detail teknis terkait evaluasi masih terus dikerjakan.

"Kita sudah evaluasi, tinggal teknis aja," tuturnya.

Saat dikonfirmasi apakah aturan DHE akan diperluas, Airlangga membantahnya. Menurutnya aturan DHE tetap diberlakukan untuk komoditas SDA namun ada beberapa tambahan fasilitas.

"Nggak, tetap SDA aja. Nanti ada beberapa fasilitas yang diberikan. Ada beberapa fasilitas yang akan diberikan. Nanti kita lihat," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga membenarkan rencana evaluasi aturan DHE. Namun juga ia tak dapat membocorkan apakah akan dilakukan revisi atas aturan tersebut.

"DHE akan ditinjau lagi. Saya nggak tau apa akan direvisi, saya nggak begitu detail," kata Purbaya ditemui di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, salah satu alasan dilakukan evaluasi atas kebijakan DHE ialah lantaran dampaknya belum terlihat pada peningkatan cadangan devisa. Meski dirinya hadir dalam rapat bersama Prabowo semalam, Purbaya sendiri enggan terlalu banyak membocorkan tentang rencana evaluasi kebijakan DHE ini.