Jakarta, 14 Juli 2025 — Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) turut ambil bagian dalam rapat koordinasi nasional yang membahas arah kebijakan pengelolaan reklamasi dan pascatambang komoditas batubara. Pertemuan ini digelar secara daring oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno. Hadir pula Surya Herjuna selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Hendra Gunawan selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, serta lebih dari 900 perusahaan pemegang IUP dan PKP2B dari seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, rapat koordinasi ini diikuti oleh 902 perusahaan pertambangan batubara, mencerminkan cakupan nasional serta urgensi topik yang dibahas. Forum ini menjadi wadah konsolidasi untuk memperkuat kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan sekaligus memperjelas arah pengawasan pemerintah ke depan.

Dalam arahannya, Dirjen Minerba memaparkan sejumlah temuan yang menunjukkan masih adanya celah dalam implementasi kewajiban reklamasi dan pascatambang. Hingga pertengahan 2025, tercatat 22,7% atau sekitar 224 perusahaan belum menempatkan jaminan reklamasi, dan 42,8% atau 417 perusahaan belum menempatkan jaminan pascatambang. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan, mengingat jaminan tersebut merupakan salah satu instrumen dasar perlindungan lingkungan.

Dirjen menegaskan bahwa penempatan jaminan hanyalah bagian awal dari proses pemulihan lingkungan. Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang harus tetap dilakukan secara menyeluruh, bahkan dalam kondisi keterbatasan dana sekalipun. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran, termasuk peringatan administratif, pencabutan izin, hingga ancaman pidana berupa hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

Sebagai langkah konkret, sebanyak 24 perusahaan telah menerima sanksi administratif berjenjang, sementara 417 lainnya masih berada dalam pengawasan intensif. Ini menjadi bagian dari penguatan pengawasan agar seluruh pelaku usaha menjalankan kewajibannya secara konsisten dan bertanggung jawab.

Dalam penutupannya, Tri Winarno menekankan bahwa kewajiban reklamasi bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga tanggung jawab sosial industri kepada lingkungan dan generasi mendatang. Ia mengajak seluruh perusahaan tambang untuk menjadikan kepatuhan sebagai bagian dari nilai utama operasional tambang. “Reklamasi dan pascatambang adalah bentuk komitmen industri kepada masa depan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menyampaikan dukungannya terhadap rencana penguatan pengawasan atas RKAB yang akan diberlakukan secara lebih ketat mulai tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari pembaruan tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral menuju sistem yang lebih transparan dan terukur.

Partisipasi APBI-ICMA dalam forum ini mencerminkan komitmen asosiasi untuk terus menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam mendorong praktik pertambangan yang taat aturan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Lewat kehadiran di forum-forum strategis seperti ini, APBI berperan aktif dalam menyuarakan pentingnya sinergi antara dunia usaha dan regulator demi terciptanya industri tambang yang semakin sehat dan berintegritas.