Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespons temuan Ombudsman RI terkait dengan maladministrasi proses perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan mineral dan batu bara (minerba).  Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan pihaknya terbuka terhadap berbagai masukkan, sembari berupaya memperbaiki regulasi guna memastikan proses perizinan RKAB transparan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.  "Kami sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk Ombudsman RI, dalam upaya menyempurnakan tata kelola sektor pertambangan,” kata Tri, dikutip Minggu (29/12/2024).  Atas dugaan maladminitrasi yang dilaporkan Ombudsman, pihaknya memberikan bantahan sebab selama ini ESDM mengklaim telah melakukan penerbitan RKAB minerba secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan good governance. 

Dia merincikan, mekanisme persetujuan RKAB untuk tahap Operasi Produksi telah diberikan untuk jangka waktu selama 3 tahun melalui sistem digitalisasi, yaitu e-RKAB.  Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 25/2024 tentang Perubahan atas PP No 96/ 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 10/2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Menurut Tri, kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian usaha bagi perusahaan tambang serta menyederhanakan proses administrasi tanpa mengurangi substansi dalam proses evaluasi.  Tak hanya itu, untuk memastikan penerapan yang lebih efektif dan efisien, pihaknya menerbitkan Permen ESDM No 15/2024 tentang Perubahan atas Permen ESDM No 10/2023 yang menyempurnakan tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB serta memberikan kemudahan dalam perubahan studi kelayakan. Dalam hal ini, kewenangan penerbitan RKAB oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) tidak harus langsung berasal dari kewenangan atribusi dari Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pelimpahan kewenangan dapat dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat, sehingga Menteri ESDM yang memiliki kewenangan penerbitan RKAB berdasarkan ketentuan Pasal 177 PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dapat melakukan delegasi atau mandat kepada Dirjen Minerba/Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Minerba/Pelasana Harian (Plh) Dirjen Minerba, sebagaimana saat ini tercantum di dalam Permen ESDM No 7/2020 dan Permen ESDM No 10/2023.  Lebih lanjut, mengenai pendelegasian melalui PP/Peraturan Presiden apabila dikaitkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, telah tepat pemberian delegasi dan mandat penerbitan RKAB kepada Direktur Jenderal melalui peraturan di tingkat Menteri (Permen) sebagaimana kelaziman pendelegasian yang telah dikenal di berbagai instansi saat ini.  Apabila pendelegasian langsung kepada Direktur Jenderal melalui PP/Perpres dianggap berpotensi dapat melampaui materi muatan PP/Perpres yang memberikan pengaturan tata kelola pemerintahan di tingkat Presiden dan Menteri. Tri menegaskan bahwa seluruh perbaikan tata Kelola RKAB pada prinsipnya diperlukan karena adanya penarikan kewenangan sekitar 1.900 izin dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat, sehingga untuk perizinan yang berasal dari daerah diperlukan berbagai penyesuaian untuk dapat mengikuti seluruh ketentuan dan compliance yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hingga 26 Desember 2024, Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba mencatat telah menyelesaikan 830 permohonan perizinan RKAB untuk komoditas mineral periode 2024-2026. Dari jumlah tersebut, 336 izin disetujui untuk produksi, 224 izin disetujui tanpa produksi, 262 ditolak, 6 dalam tahap evaluasi, dan 2 menunggu tanggapan.   Komoditas yang mendapat persetujuan meliputi nikel (207 izin), timah (107), bauksit (37), galena (130), emas dan mineral pengikut (90), besi (74), tembaga (9), dan komoditas lainnya (56). Untuk komoditas batubara, Ditjen Minerba telah menyelesaikan 927 perizinan, dengan rincian 736 izin disetujui, 66 ditolak, 120 dikembalikan, dan 5 permohonan dalam proses evaluasi lebih lanjut.   Ditjen Minerba juga terus memutakhirkan data persetujuan perubahan RKAB. Adapun, per 20 Desember 2024, dari 120 dokumen perubahan RKAB yang sebelumnya dikembalikan untuk perbaikan, 118 telah diperbaiki oleh pemohon.  Dari jumlah tersebut, 79 dokumen disetujui, 19 ditolak, 17 dikembalikan untuk perbaikan lebih lanjut, dan 3 dokumen masih dalam proses evaluasi. Tri menegaskan bahwa seluruh tahapan evaluasi dilakukan secara cermat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.  Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati rekomendasi perbaikan dari Ombudsman RI sebagai upaya konstruktif dalam meningkatkan tata kelola sektor pertambangan.  Sebagai informasi, Ombudsman RI sebelumnya mengungkapkan adanya maladministrasi dalam proses penerbitan persetujuan RKAB untuk usaha pertambangan mineral dan batubara pada periode 2021-2024. Salah satu bentuk maladministrasi yang ditemukan adalah pengabaian kewajiban hukum oleh Menteri ESDM, yang tidak melaksanakan kewenangan untuk menandatangani persetujuan RKAB sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menjelaskan bahwa jika Menteri ESDM mendelegasikan kewenangan penandatanganan RKAB kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, harus ada dasar hukum berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang mengatur pendelegasian tersebut. Namun, dasar hukum yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2023, tidak mencakup peraturan pemerintah atau peraturan presiden, melainkan hanya peraturan menteri.

JAKARTA - PT PLN (Persero) melalui Sub Holding PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memastikan telah mengamankan pasokan batu bara untuk tahun 2025.

Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara mengatakan, pihaknya telah menapat komitmen pasokan 80 juta metrik ton (MT) batu bara dari pemasok untuk pembangkit di tahun 2025.

"Kita sudah mendapatkan komitmen 80 juta ton dari pemasok karena kita sudah konfirmasi dari awal," ujarnya dalam Energy Corner yang dikutip Sabtu, 28 Desember.

Iwan menambahkan, kendatipun masih ada kekurangan pasokan batu bara, ia memastikan pada akhir bulan Desember ini kekurangan pasokan tersebut akan diselesaikan sesuai dengan komitmen awal.

Lebih lanjut Iwan menjelaskan, PLN EPI memiliki 3 stakeholder utama antara lain pemasok, konsumen dalam hal ini pembangkit listrik dan terakhir pemangku kebijakan. Iwan menegaskan pihaknya telah memastikan pasokan untuk pembangkit sesuai dengan kebutuhan di lapangan dengan hitungan yang akurat.

Untuk itu sejak awal dirinya telah aktif berkomunikasi dengan pemasok dan pembangkit.

"Kita sampaikan kepada pemasok dalam hal ini yang mendapat penugasan dari Ditjen Minerba, kita sudah lakukan rakor tiap bulan dan pemasok sudah berikan konfirmasi untuk memasok di tahun 2025," beber Iwan.

Iwan juga menyebut PLN EPI aktif berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Ditjen Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas serta Ditjen Ketenagalistrikan.

"Karena energi primer yang kita kelola ini regulated. Harganya sudah ditentukan, kemudian perlu DMO dan sebagainya sehingga komunikasi dan koordinasi baik pemasok, pemangku dan konsumen ini sangat krusial dalam supply chain managemen kami," tandas Iwan.

Tujuan dari pengembangan komoditas batubara dan mineral adalah untuk membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

“Bertumbuhnya PDB dan pendapatan per kapita harus dilakukan dengan strategi terobosan baru. Pengembangan hilir adalah salah satu instrumen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat.

Berdasarkan Rencana Jalan Investasi Strategis untuk Pengembangan Hilir, pemerintah telah memproyeksikan total investasi sebesar US$618 miliar, yang akan dialokasikan ke 28 komoditas hilir, tambahnya.

Sekitar 91 persen investasi tersebut akan difokuskan pada sektor energi dan sumber daya mineral, terutama pada batubara, komoditas mineral, dan minyak dan gas, katanya.

Menurut Lahadalia, Indonesia memiliki sumber daya batubara dan mineral yang sangat besar. Sumber daya ini tidak hanya melimpah tetapi juga strategis penting untuk berbagai industri, termasuk energi, infrastruktur, teknologi, dan manufaktur.

Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, menguasai 42 persen cadangan global. Indonesia juga merupakan produsen timah terbesar, menguasai 34,47 persen cadangan dunia.

Negara ini memiliki 9,8 persen cadangan bauksit dunia, menempati peringkat keempat secara global. Indonesia adalah produsen tembaga terbesar kesembilan, dengan 2 persen cadangan tembaga global. Selain itu, Indonesia memiliki 3 persen cadangan batu bara dunia, menempati peringkat keenam secara global.

Dengan 5,8 persen cadangan emas dunia, Indonesia menempati peringkat keempat secara global.

Liputan6.com, Jakarta - Emiten batu bara milik Low Tuck Kwong, PT Bayan Resources Tbk (BYAN) membidik produksi batu bara akan mencapai 69 juta ton hingga 72 juta ton untuk 2025. Pada 2024, BYAN memperkirakan produksi batu bara mencapai 57 juta ton.

Melansir laman resmi Bayan Resources, Minggu (29/12/2024), BYAN mengungkapkan bahwa volume produksi batu bara pada tahun 2025 mendatang diperkirakan meningkat antara 20% hingga 25%.

Peningkatan ini didukung oleh ekspansi yang berlanjut di konsesi Tabang.

"Total produksi tahun 2025 dianggarkan berada pada kisaran 69 hingga 72 juta ton dengan penjualan juga diantisipasi berada pada kisaran 70 hingga 72 juta ton," ungkap manajemen Bayan Resource dalam keterangan resmi.

Kemudian EBITDA diperkirakan berada pada kisaran USD 1,4 miliar hingga USD 1,6 miliar.

"Belanja modal dianggarkan pada kisaran USD 200 hingga USD 300 juta," tulis BYAN.

Adapun harga jual rata-rata atau average selling price (ASP) batu bara BYAN diperkirakan berkisar USD 58 hingga USD 60 per ton berdasarkan harga acuan tolak ukur Newcastle, yang rata-rata sebesar USD 125 dan untuk ICI4 rata-rata sebesar USD 55 per ton di 2025.

Dengan volume produksi, penjualan, serta proyeksi harga tersebut, BYAN membidik capaian pendapatan tahun 2025 akan mencapai USD 4,1 miliar hingga USD 4,4 miliar.

Selama periode Januari-September 2024, BYAN telah memproduksi 40 juta ton batu bara. Namun, produksi di kuartal ketiga tahun ini hanya menyentuh 14,4 juta ton, tidak mencapai target perseroan sebesar 16,8 juta ton.

Diwartakan sebelumnya, Bayan Resources akan membagikan dividen interim untuk tahun berjalan 2024 senilai USD 300.000.015 atau USD 300 juta. Dividen interim 2024 itu setara USD 0,009.

Pembagian dividen Bayan Resources sesuai keputusan direksi yang telah disetujui dewan komisaris pada 5 Desember 2024. Perseroan akan memakai kurs tengah Bank Indonesia pada recording date untuk pembagian dividen itu. Demikian dikutip dari keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (9/12/2024).

Perseroan membagikan dividen itu berdasarkan data keuangan per 30 September 2024 antara lain laba bersih yang didapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar USD 620,80 juta, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar USD 2,07 miliar dan total ekuitas sebesar USD 2,30 miliar.

Berikut jadwal pembagian dividen interim 2024:

Tanggal cum dividen di pasar regular dan pasar negosiasi pada 17 Desember 2024

Tanggal ex dividen di pasar regular dan pasar negosiasi pada 18 Desember 2024

Tanggal cum dividen di pasar tunai pada 19 Desember 2024

Tanggal ex dividen di pasar tunai pada 20 Desember 2024

Tanggal daftar pemegang saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai (recording date) pada 19 Desember 2024

Tanggal pembayaran dividen pada 8 Januari 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Pertambangan masih menjadi primadona bagi Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, sektor di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan kontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai setidaknya Rp1.800 triliun.

Salah satu hasil tambang terbesar adalah batu bara. Indonesia merupakan pengekspor besar batu bara di dunia dengan total ekspor hampir 600 juta metrik ton per tahun. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa batu bara Indonesia terus diminati oleh pasar internasional, termasuk negara-negara di Eropa.

Meski fokus pada pengembangan energi terbarukan semakin meningkat, Bahlil menyatakan bahwa kontrak ekspor batu bara dengan negara-negara Eropa masih berjalan hingga saat ini.

Berdasarkan data ekspor yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 17 September 2024, sektor pertambangan masih memberi kontribusi yang tinggi. Sektor migas, yang terdiri atas minyak mentah, hasil minyak, dan gas alam menyumbang 6,16 persen dari total ekspor Indonesia pada Januari–Agustus 2024.

Sektor pertambangan menempati posisi kedua tertinggi dalam kategori ekspor nonmigas, dengan menyumbang 18,22 persen dari total ekspor Indonesia pada Januari–Agustus 2024.

Berikut catatan penting perjalanan sektor pertambangan sepanjang 2024"

1. Akuisisi PT Vale Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui holding BUMN pertambangan MIND ID mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia pada 26 Februari 2024. Dengan penandatanganan tersebut, MIND ID saat ini memegang  34 persen saham Vale Indonesia.

PT Vale Indonesia adalah salah satu perusahaan nikel terbesar di Indonesia.

Oleh karenanya, Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menekankan bahwa selesainya proses divestasi tersebut merupakan pertanda penting dalam program hilirisasi nikel, terutama untuk memasok kebutuhan nikel pada pasar Eropa dan Amerika Serikat.

Adapun komitmen investasi PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mencapai Rp178,58 triliun atau 11,2 miliar dolar AS dengan kurs dolar Rp15.944.

Dengan rampungnya proses divestasi tersebut, maka syarat bagi Vale untuk bisa memperpanjang kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan (IUPK) telah terpenuhi.

Pada 13 Mei 2024, PT Vale Indonesia pun resmi menerima perpanjangan izin operasi untuk periode sampai dengan 28 Desember 2035 setelah diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Berdasarkan IUPK, PT Vale wajib menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian baru, termasuk fasilitas hilir lebih lanjut, dalam jangka waktu yang ditentukan.

2. Tambang Batu Bara untuk Ormas Keagamaan

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang membuka peluang bagi badan usaha milik organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola usaha pertambangan batu bara selama periode 2024–2029.

Aturan tersebut memicu kekhawatiran akan lahirnya konflik horizontal, sebagaimana yang telah disuarakan oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) maupun Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

Meskipun demikian, Bahlil yang saat itu menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), memandang kekhawatiran itu berlebihan.

Pemerintah menyiapkan enam wilayah yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara untuk badan usaha ormas agama.

Keenam WIUPK yang dipersiapkan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Muhammadiyah berpotensi besar untuk mengelola tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk. Nahdlatul Ulama (NU) sudah terlebih dahulu mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyatakan tidak akan menggunakan kesempatan untuk mengelola tambang, karena tugas mereka bukan di bidang itu.

Pemerintah berpandangan bahwa pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan merupakan upaya untuk menyokong pemerataan ekonomi.

 3. Optimalisasi Hulu Migas

Pemerintah mengaktifkan ladang minyak dan gas yang menganggur atau idle, meskipun pengerjaannya sudah disepakati dalam bentuk kontrak kerja.

Menteri ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 110.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan dalam Rangka Optimalisasi Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Kementerian ESDM juga menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang baru dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto menjelaskan pembaruan aturan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan Pemerintah. Salah satu poin penting pada aturan ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75–95 persen.

Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga nol persen pada kondisi tertentu.

Selain itu, aturan gross split baru ini juga membuat wilayah kerja migas nonkonvensional lebih menarik, sebab bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93–95 persen di awal. Hal ini dapat segera diterapkan pada WK GMB Tanjung Enim dan MNK Rokan.

Kemudian, parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor disederhanakan dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter, agar lebih implementatif perhitungannya dan menarik di lapangan.

Pada 3 Desember 2024, Bahlil menyaksikan penandatanganan Kontrak Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) Central Andaman, WK Migas pertama dengan skema New Gross Split.

Tanda tangan dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Konsorsium Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yakni Harbour Energy Central Andaman Ltd. dan Mubadala Energy (Central Andaman) Rsc Ltd.

Penandatanganan Kontrak WK Migas ini menandai upaya pemerintah dalam peningkatan lifting minyak dan gas bumi, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo dalam upaya mencapai swasembada energi.

Sepanjang 2024, berbagai elemen menjadi pertimbangan Pemerintah dalam membuat kebijakan di sektor pertambangan.

Berbagai pertimbangan tersebut yang meliputi terobosan Pemerintah untuk mendongkrak hilirisasi nikel, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut mengelola tambang melalui badan usaha ormas keagamaan, hingga menghadirkan kemudahan bagi para aktor di sektor hulu migas.

4. 61 Persen Saham Freeport Indonesia

Pemerintah Indonesia sedang berjuang menguasai 61 persen saham PT Freeport Indonesia. “Jika berhasil porsi saham pemerintah akan meningkat dari 51 persen menjadi 61 persen,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, 1 November 2024.

Bahlil berharap penambahan saham ini memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola sumber daya alam strategis di kawasan tambang Papua, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan manfaat yang optimal bagi negara.

Sampai akhir 2024, rencana itu belum terwujud. “Beberapa waktu lalu ada insiden kebakaran di pabrik asam sulfat mereka, jadi setelah tim selesai menangani ini, kami akan lanjutkan pembicaraan soal tambahan saham,” tuturnya.