The US is eyeing emergency authority to bring back coal-fired plants that have closed and stop others from shutting, Interior Secretary Doug Burgum said Monday.

“Under the national energy emergency, which President Trump has declared, we’ve got to keep every coal plant open,” Burgum told Bloomberg Television in an interview on the sidelines of the CERAWeek by S&P Global conference in Houston. “And if there had been units at a coal plant that have been shut down, we need to bring those back.”

Burgum, who also serves as the chair of the White House’s National Energy Dominance Council, said Biden-era policies were threatening the US power grid, necessitating emergency action.

Since 2000, about 770 individual coal-fired units have retired, according to data from Global Energy Monitor, amid competition from cheaper natural gas and to a lesser-extent renewables.

Coal accounts for about 15% of power generation in the US today, down from more than half in 2000, according to the US Energy Information Administration. An additional 120 coal-fired power plants are scheduled to shutdown in the next five years in part because of environmental regulations that have made them uneconomic, according to the America’s Power trade group representing utilities and miners such as Peabody Energy Corp. and Core Natural Resources Inc.

The effort was panned by environmental groups, such as the Sierra Club, which has said coal-fired electricity is more expensive than renewable electricity and a source of dangerous global warming greenhouse gas as well as other dangerous pollutants.

“The retired coal plants that Burgum wants to restart closed because they were expensive, polluting dinosaurs,” said Laurie Williams, director of the Sierra Club’s Beyond Coal Campaign. “Restarting them would drive up people’s electricity rates when they can least afford it”

The remarks from Burgum, who previously served as the governor of North Dakota, a major coal producing state, come as Energy Secretary Chris Wright said in an interview Friday the administration was crafting a “market-based” plan to stem the closure of US coal-fired power plants as it seeks to supply more electricity before an expected boom in demand from artificial intelligence.

President Donald Trump said today he intends to declare a "National Emergency on Electricity" in states that could be affected by Ontario's imposition of a 25pc surcharge on electricity exports and further threat to cut off exports entirely.

The emergency declaration will allow the US to alleviate the "abusive threat" from losing electricity imports from Canada, Trump wrote in a post on social media. Trump said in response to the surcharge, he would double existing tariffs on Canadian steel and aluminum, and warned Canada that it would pay a high cost if Ontario cuts off the flow of electricity to the US.

"Can you imagine Canada stooping so low as to use ELECTRICITY, that so affects the life of innocent people, as a bargaining chip and threat?" Trump wrote. "They will pay a financial price for this so big that it will be read about in History Books for many years to come!"

On Monday, Ontario put a 25pc fee on its electricity exports to New York, Michigan and Minnesota in response to Trump's tariffs on Canada. Ontario premier Doug Ford said he was applying "maximum pressure" on the US over its tariff war, and threatened to cut off exports entirely if Trump increased tariffs further. Ontario was the largest exporter of electricity to the US in 2023, sending 15.2 TWh to the US.

Trump already declared a national energy emergency on 20 January, unlocking emergency authorities to fast-track permitting and seek to retain production of baseload power plants. Trump has yet to offer more details on the electricity emergency, but the US Department of Energy (DOE) can issue emergency orders that would allow power plants to run at maximum capacity or waive some environmental regulations. DOE did not immediately respond to a request for comment.

The New York Independent System Operator, which runs the state's electric grid, said it was analyzing the effects of Ontario's orders and expects to have "adequate reserves to meet reliability criteria and forecast demand for New York."

By Chris Knight

Bloomberg Technoz, Jakarta - PT RMK Energy Tbk (RMKE) mencatatkan laba bersih sebesar Rp274,7 miliar sepanjang 2024, turun 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga batu bara, yang sempat anjlok 19,6% secara tahunan (yoy) pada kuartal IV 2024.

Meski demikian, sepanjang 2024, perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp2,46 triliun, turun 3,6% secara tahunan. Segmen penjualan batu bara menyumbang 69,5?ri total pendapatan, sementara layanan jasa muatan batu bara berkontribusi sebesar 30,5%.

Presiden Direktur RMKE, Vincent Saputra, menegaskan bahwa perusahaan fokus pada peningkatan efisiensi operasional untuk menghadapi tantangan industri. Salah satu langkah yang ditempuh adalah beralih ke energi listrik PLN, yang lebih ramah lingkungan dibandingkan penggunaan bahan bakar diesel.

Di sisi operasional, RMKE berhasil meningkatkan volume pemuatan batu bara menjadi sembilan juta ton sepanjang 2024, tumbuh 19,3% secara tahunan. Volume penjualan batu bara juga mengalami kenaikan 18,8% menjadi 2,8 juta ton.

Selain itu, efisiensi perusahaan juga tercermin dalam peningkatan ketepatan waktu bongkar muat kereta, yang kini rata-rata berlangsung 3 jam 34 menit. Penggunaan bahan bakar juga lebih hemat, dengan rasio konsumsi turun 9,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Capaian ini menunjukkan efektivitas strategi operasional RMKE dalam beradaptasi dengan perubahan pasar dan regulasi industri,” ujar Vincent dalam konferensi pers RMKE, Selasa (11/3).

(rtd)

JAKARTA, investor.id – Harga batu bara jatuh pada Selasa (11/3/2025). Hal itu dipicu penurunan impor batu bara India sebesar 8,4%.

Harga batu bara Newcastle untuk Maret 2025 naik US$ 0,3 menjadi US$ 104,9 per ton. Sedangkan April 2025 jatuh US$ 1,35 menjadi US$ 110,75 per ton. Sementara itu, Mei 2025 anjlok US$ 2,3 menjadi US$ 114 per ton.

Sementara itu, harga batu bara Rotterdam untuk Maret 2025 turun US$ 0,9 menjadi US$ 99,1. Sedangkan, April 2025 melemah US$ 0,7 menjadi US$ 99,35. Sedangkan pada Mei 2025 terkoreksi US$ 0,7 menjadi US$ 99,1.

Dikutip dari Business Standard, Impor batu bara India selama periode April hingga Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 8,4% menjadi 183,42 juta ton (MT), dibandingkan 200,19 MT pada periode yang sama tahun fiskal sebelumnya. Penurunan ini berkontribusi pada penghematan devisa sekitar US$5,43 miliar.

Sektor Non-Regulated, yang mencakup industri di luar sektor kelistrikan, mencatat penurunan impor lebih tajam, yakni 12,01% secara tahunan. Sementara itu, meskipun pembangkitan listrik berbasis batu bara tumbuh sebesar 3,53?lam periode yang sama, impor batu bara untuk campuran di pembangkit listrik tenaga uap anjlok hingga 29,8%.

Pemerintah India telah menerapkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan produksi batu bara domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor. Program seperti Commercial Coal Mining dan Mission Coking Coal mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri, yang tercatat meningkat 6,11% selama April-Desember 2024 dibandingkan periode yang sama pada tahun fiskal 2023-24.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaku usaha batu bara menyampaikan terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Hal tersebut seiring diterapkannya aturan terkait eksportir batu bara wajib menggunakan Harga Batu Bara Acuan (HBA) mulai 1 Maret 2025.

Direktur Bayan Resources Alexander Ery Wibowo menilai tantangan terbesar dalam penerapan aturan tersebut adalah kondisi pasar global yang saat ini berada dalam fase buyers market. Oleh sebab itu, perlu bagi industri batu bara RI mempertahankan daya saing di pasar global.

Alex menilai, apabila harga batu bara RI kurang kompetitif dibandingkan dengan negara pesaing seperti Rusia dan Australia, maka ini dapat menyebabkan para pembeli utama, termasuk China, Jepang beralih ke negara tersebut yang menawarkan harga lebih menarik.

"Kompetitor itu dari Rusia, Australia. Nah, pilihannya kan bagi buyers itu adalah mencari yang murah. Artinya yang paling kompetitif. Saat ini pilihannya bagi mereka ada alternatifnya. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan batu bara Indonesia yang kompetitif di saat kondisi tantangan global seperti ini," ungkap Alex dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia, dikutip Selasa (11/3/2025).

Lebih lanjut, Alex mengatakan bahwa faktor utama dalam persaingan ini adalah harga dan kualitas. Namun demikian, harga batu bara tetap menjadi penentu utama.

Sebagai contoh, batu bara dengan kalori tinggi saat ini berdasarkan Newcastle Index dihargai sekitar US$ 125-128 per metrik ton untuk GAR 6300. Sementara, Harga Batu Bara Acuan (HBA) Indonesia masih berada di level US$ 100 per metrik ton.

"Nah, itu buyers kemungkinan besar bisa juga dia men-divert dan mengambil harga yang lebih murah kompetitif," jelasnya.

Bahkan, Alex mengatakan beralihnya pembeli batu bara kalori tinggi pihaknya itu sudah dirasakan selama sepekan terakhir ini. Pelanggan khususnya dari Jepang yang memasok batu bara kalori tinggi dari Indonesia, saat ini beralih ke Australia untuk mendapatkan harga yang terhitung lebih murah.

"Pak Dirjen, sehingga itu dari pengalaman kami nih seminggu terakhir ini, buyer beralih ke Australia karena harganya mereka US$ 100 (per ton) Newcastle, Pak Dirjen. Pas kita telusuri itu memang karena ada formulasinya yang menyebabkan hal itu," ungkap Alex.

"Di Indonesia dengan HBA yang saat ini 100 dolar. Nah, itu buyers kemungkinan besar bisa juga dia mengambil harga yang lebih murah kompetitif. Nah, memang inilah tantangannya. Karena ini international commodity. Jadi, competitiveness-nya itu tetap bagaimana bisa kita jaga bersama," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah mulai mewajibkan eksportir batu bara menggunakan Harga Batu Bara Acuan (HBA) mulai 1 Maret 2025.

Hal itu seperti yang sudah tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 72.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara.

Beleid anyar tersebut berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tahap kegiatan operasi produksi, pemegang IUP khusus tahap kegiatan operasi produksi, serta pemegang IUP khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, termasuk pemegang kontrak karya dan pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara.

Salah satu perubahan signifikan dalam aturan ini adalah penetapan Harga Mineral Acuan (HMA) dan HBA yang sebelumnya dilakukan setiap bulan, kini ditetapkan sebanyak dua kali dalam sebulan, yakni setiap tanggal 1 dan tanggal 15.

"Penetapan harga mineral acuan dan harga batu bara acuan dilakukan pada tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulan berjalan," demikian bunyi poin kelima dalam aturan tersebut, dikutip Selasa (4/3/2025).