As part of the Indian government's plans to actively scout for critical mineral assets overseas state-owned Coal India is planning to start the mining of critical minerals, including lithium, nickel, cobalt, molybdenum, graphite, phosphorus and potash, the company's director of Business Development Debasish Nanda said on September 5.

While speaking at the BloombergNEF Summit. Nanda said that Coal India is looking at Australia for mining of lithium and nickel and is also searching parts of Africa.

In May 2024, the central government had asked Coal India, NMDC, and ONGC Videsh to actively scout for critical mineral assets overseas. Such minerals include lithium, cobalt, copper, graphite, gallium, and others used in technology-intensive sectors

Lithium is a crucial mineral for the country's energy security plans, and it is seen as a game-changer in achieving net-zero goals in the future.

In addition to its use in electric vehicles, lithium is utilised in medical technology, the electronics industry, mobile phones, solar panels, wind turbines, and other renewable technologies. Last year, India's Minister of Coal and Mines, Pralhad Joshi, initiated the auction of 20 critical minerals valued at Rs 45,000 crore. Among the minerals up for auction, two blocks are dedicated to lithium mining. One block is located in Jammu & Kashmir, while the other is in Chhattisgarh.

Argentina's lithium reserves are estimated at 19 mn tn, accounting for 20% of the world's overall lithium reserves of 98 mn tn. Bolivia holds the largest reserves, estimated at 23 mln tn, and Chile's estimated reserves of 9.3 mn tn are the third-largest. China accounts for 41 percent of Argentina's total lithium exports and Japan accounts for another 31 percent. South Korea accounts for 13 percent and the US 9 percent.

Nanda also said that Coal India completed the acquisition of a graphite route in Madhya Pradesh through an auction held by the Ministry of Mines. He added that the steps taken by Coal India highlight how Coal India is planning to diversify from its core operations.

He also said that 5 Giga Watt of solar energy is needed by Coal India to achieve its target of net-zero carbon emission by 2030. Nanda added that the target will be achieved earlier by 2028-29.

Nanda also said that as part of Coal India's plan to added solar power capacity the company has identified four states--Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, and Karnataka where it will look to add solar capacity.

"We are signing joint venture agreements with state governments so that we put solar panels, or we get the solar panels and give it to them," Nanda said.

Critical minerals such as copper, lithium, nickel and cobalt are important components in rapidly growing clean energy technologies –- from wind turbines and electricity networks to electric vehicles.

DINAS Energi Sumber Daya Mineral Aceh seharusnya bertindak lebih serius untuk mencegah ceceran batu bara mencemari laut Aceh. Apalagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Barat melaporkan tumpahan batu bara di laut ini terjadi sejak 2022.  Namun hingga saat ini tidak ada perusahaan yang menyatakan bertanggung jawab atas pencemaran di Aceh Barat itu. Perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten itu hanya bersepakat untuk sama-sama membersihkan ceceran batu bara. 

Saking banyaknya, batu bara yang tercecer itu memenuhi dasar lautan dan pantai. Secara kasat mata, tumpahan batu bara itu menimbulkan polusi yang melanggar aturan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut.

Zat-zat berbahaya yang terkandung dalam batu bara mencemari pesisir dan ekosistem laut. Dan sejak tiga tahun lalu, zat berbahaya dalam batu bara dibiarkan meracuni ikan dan biota laut. 

Anehnya, tidak ada upaya serius dari Pemerintah Aceh untuk melindungi wilayah itu dari kecerobohan aktivitas pengangkutan batu bara. Bahkan dinas itu cenderung membiarkan meski rakyat berulang kali menyampaikan protes. 

Jika terus dibiarkan, logam berat yang meracuni ikan dan sumber makanan dari laut lain bakal meracuni warga. Dan ini sangat berefek pada kesehatan dan kecerdasan anak. Banyak lagi dampak buruk racun batu bara yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup, tapi apakah pemerintah peduli? Ini pertanyaan yang harus mereka jawab. 

Dinas ESDM Aceh seharusnya menghentikan seluruh aktivitas pengangkutan batu bara, dari dan ke Aceh Barat sampai perusahaan-perusahaan yang berurusan dengan pengangkutan ini memastikan aktivitas mereka benar-benar aman dan tidak mencemari lingkungan. Pencemaran ini dapat dicegah jika pemerintah benar-benar serius bekerja melindungi daerah dan warganya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) melalui proyek “Accelerating Clean Energy Access to Reduce Inequality (Access).

Program ini telah mencapai tonggak penting dalam misinya memperluas energi bersih dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ke-22 desa terpencil di empat provinsi di Indonesia.

Keempatnya adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat (Sulbar), Sulawesi Tenggara (Sultra), dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

Dengan dukungan dari Korea International Cooperation Agency (KOICA), proyek proyek Access telah berhasil membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) off-grid, memberdayakan operator lokal melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta memperkuat lembaga lokal.

Ini khususnya Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa, untuk memastikan keberlangsungan pengoprasian dari PLTS seraya membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal sekitar.

Menurut Sekretaris Direktur Jenderal (Sesdirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Sahid Junaidi mengatakan, hasil dari pembangunan PLTS yang diresmikan ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam mencari solusi untuk mencapai target elektrifikasi nasional.

"Secara rasio tahun 2023, pelayanan listrik PLN telah menjangkau 98,3 persen penduduk Indonesia, namun masih ada tersisa 1,7 persen yang belum mendapatkan akses," terang Sahid dalam rilis, Senin (2/9/2024). Sahid melanjutkan, di beberapa wilayah dengan kondisi geografis yang sulit, PLN menghadapi tantangan dalam membangun jaringan listrik.

Sehingga, energi terbarukan menjadi alternatif yang sangat penting. Program Access merupakan contoh kolaborasi strategis antara Pemerintah, KOICA, dan UNDP Indonesia dalam mengatasi tantangan tersebut. "Besar harapan kami program serupa dapat direplikasi di daerah lainnya," tuntas Sahid.

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan komitmen energi hijau melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Hingga 2040, akan ada penambahan kapasitas pembangkit listrik menjadi 62 gigawatt (GW).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF 2024). Acara ini digelar pada 5-6 September, menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan agenda transisi energi dunia.

Menurut Luhut, target RUPTL energi baru terbarukan (EBT) 62 GW ini dua kali lipat dari listrik yang ada di Indonesia saat ini. Ia menilai, transisi energi merupakan suatu inisiatif penting dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat.

"Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa Presiden akan segera mengumumkan juga RUPTL kita tentang Energi Terbarukan 62 Gigawatt hingga 2040. Ini, menurut saya, dua kali lipat dari listrik yang ada di negara ini," kata Luhut, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Kamis (5/9/2024).

Indonesia telah menetapkan RUPTL PLN 2020-2030 sebesar 41 GW selama 10 tahun. Dengan demikian, targetnya akan bertambah 21 GW menjadi 62 GW hingga 2040.

"Forum ini mengingatkan kita bahwa kolaborasi, izinkan saya ulangi, kolaborasi sangat penting untuk agenda keberlanjutan kita," kata dia.

Luhut mengatakan, posisi Indonesia sebagai negara berkembang memiliki peranan penting dalam mendukung aksi iklim global. Forum ini digelar untuk mendukung kebutuhan tersebut.

"Saya tersadar bahwa ekonomi yang sedang berkembang harus dimulai dengan menyusun narasi kita sendiri. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki kisah-kisah unik untuk dibagikan dan peran penting dalam mendukung aksi Iklim Global, mengingat banyaknya kontribusi dari kita. Lebih masuk akal untuk membawa percakapan ini lebih dekat ke rumah. Menyelenggarakan dialog ini di Indonesia," ujar Luhut.

Sebagai tambahan informasi, pengembangan sektor ketenagalistrikan tercermin lewat dokumen RUPTL Hijau 2021-2030 PLN dengan total projek pembangkit sekitar 41 Giga Watt (GW). Terdapat di dalamnya 21 GW atau 52% proyek yang berasal dari pembangkit EBT.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu mengatakan, telah ada 12 GW proyek pembangkit yang telah selesai, sedangkan sisanya sebesar 18,7 GW proyek masih dalam tahap perencanaan.

"Pembangkit EBT yang dapat dikembangkan terdiri dari PLTA 7 GW, PLTS 4,4 GW, PLTP 2,2 GW dan sisanya 2,3 GW pembangkit EBT lainnya. "Total kebutuhan investasi diperlukan sebesar USD28 miliar," tutur Jisman, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9/2024).

Pemerintah dan PLN sedang membahas target pengembangan pembangkit EBT yang baru yang diperkirakan akan meningkat dari 21 GW di dalam RUPTL eksisting menjadi 33 GW di dalam Draft RUPTL yang baru sehingga meningkatkan bauran EBT dari 52% menjadi 76%.

Berdasarkan proyeksi normal, demand listrik saat ini akan meningkat sampai 72 GW pada 2033. Proyeksi tersebut mengalami peningkatan lewat penambahan demand baru yang signifikan dari Industri Smelter dan Data Center. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan di Pulau Jawa yang umumnya tumbuh sebesar 1 GW per tahun berubah menjadi 3 GW per tahun.

"Untuk memenuhi demand tersebut, kita membutuhkan percepatan pengembangan pembangkit EBT yang masif. Kita memiliki potensi EBT yang besar lewat tenaga surya, bioenergi, angin, dan panas bumi dengan total 1.233 GW di Sumatera dan 518 GW di Kalimantan," ujarnya.

(shc/ara)

Jakarta - Indonesia akan segera mengekspor listrik ke Singapura. Energy Market Authority (EMA) Singapura telah memberikan Persetujuan Bersyarat (Conditional Approval/CA) kepada TotalEnergies dan RGE untuk memasok 1,0 gigawatt (GW) tenaga surya Photovoltaic (PV) dari Indonesia ke Singapura melalui perusahaan patungannya Singa Renewables Pte Ltd (Singa).

Persetujuan Bersyarat tersebut diumumkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024.

Proyek ini akan memanfaatkan tenaga surya dari Indonesia untuk menghasilkan energi bersih yang akan dipasok ke Singapura. Selain itu, Singa juga akan memasok tenaga surya PV untuk penggunaan domestik di kompleks industri hijau di Provinsi Riau, Indonesia.

Langkah ini mendukung rencana nasional dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan dari 13% pada 2023 menjadi 31% pada 2050 dan mendukung transisi menuju net zero emission pada 2060.

"TotalEnergies sangat senang dapat bermitra dengan RGE dan ikut berkontribusi pada tujuan transisi energi di Singapura dan Indonesia. Proyek ini selaras dengan strategi energi terintegrasi TotalEnergies yang bertujuan untuk menyediakan tenaga listrik yang bersih dan andal melalui kombinasi Tenaga Surya dan Sistem Penyimpanan Baterai bagi pelanggan korporat melalui skema Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik," kata Senior Vice President Renewables TotalEnergies, Olivier Jouny dalam keterangan tertulis, Kamis (5/9/2024).

Global Head of Renewable Energy RGE William Goh mengatakan, langkah ini diharapkan dapat mengurangi emisi karbon. Selain, proyek ini diharapkan mendorong pertumbuhan investasi dan lapangan kerja.

"Bersama dengan TotalEnergies, kami menawarkan solusi yang memberikan manfaat bagi Indonesia dan Singapura dengan memasok listrik ramah lingkungan ke kedua negara demi mengurangi emisi karbon dan mencapai tujuan transisi energi bersih. Proyek ini turut mendorong pertumbuhan investasi, menciptakan lapangan kerja serta berkontribusi pada pengembangan rantai pasokan tenaga surya di Indonesia," ujarnya.

Dengan diterimanya Persetujuan Bersyarat dari EMA, TotalEnergies dan RGE akan mempercepat pengembangan proyek ini dan bekerja untuk mencapai keberhasilan dalam penyediaan listrik ramah lingkungan di Indonesia dan Singapura.