Palembang - Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) menggelar seminar bertajuk kontribusi pertambangan batubara untuk membangun Sumatera Selatan. Acara yang berlangsung di Palembang (25/07/2024) yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, BAPPEDA Sumatera Selatan, PT Kereta Api Indonesia, PT Kereta Api Logistik dan sejumlah penambang Batubara.

Seminar ini mengulas dua topik antara lain kontribusi pertambangan batu bara di Sumatera Selatan serta peran penting jalur logistik untuk batu bara di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan sendiri merupakan provinsi ke-3 terbesar penghasil batu bara di Indonesia. Berdasarkan data dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, produksi batubara di Sumatera Selatan pada tahun 2023 mencapai 105,8 juta ton.

"Melalui diskusi ini, ingin mengetahui kesiapan daerah dalam era transisi energi untuk mendukung Pemerintah menuju target emisi nol pada tahun 2060," kata Sekretaris Jenderal APBI-ICMA Haryanto Damanik dalam sambutannya.

Haryanto mengatakan pengelolaan lingkungan memiliki peranan penting dalam upaya mereduksi karbon, peran serta perusahaan pertambangan juga dalam melakukan pengelolaan lingkungan yang baik sudah terbukti dengan capaian reklamasi pasca tambang yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tidak kalah penting, lanjutnya dalam pertambangan di Sumatera Selatan perlu membahas tentang kesiapan logistik. Saat ini ada dua jalur transportasi darat maupun air yang telah berjalan dengan baik dan berkesinambungan. "Tentunya sektor logistik ini juga menjadi peluang investasi yang menarik kedepan dalam menunjang produktivitas perusahaan pertambangan batubara secara khusus di Sumatera Selatan," ujarnya.

APBI-ICMA beranggotakan 161 anggota yang terdiri dari 94 produsen batubara dan 67 jasa penunjang batubara, dimana 26 diantaranya merupakan produsen batubara di Pulau Sumatera dan secara khusus 16 perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan.

Anggota APBI-ICMA berperan dalam penerimaan negara. Hampir 80% penerimaan negara sektor pertambangan merupakan kontribusi dari anggota APBI. Dalam 2 tahun terakhir pada tahun 2022 dan 2023 realisasi penerimaan negara yang disumbangkan oleh sub sektor mineral & batubara melebihi dari penerimaan negara yang dihasilkan oleh sektor minyak dan gas bumi. Sementara itu, target yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2024 target PNBP untuk sektor mineral dan batubara sebesar Rp. 113,5 Triliun dan melihat realisasi PNBP berdasarkan data MODI per semester 1 tahun 2024 mencapai Rp. 73,44 Triliun setara dengan 64,68 persen target PNBP.

Asisten Deputi Pertambangan & Investasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Tubagus Nugraha mengatakan pemerintah terus berupaya memperbaiki tata kelola pertambangan dengan meluncurkan aplikasi SIMBARA. Dengan digitalisasi maka seluruh kegiatan dari hulu hingga hilir tercacat dan berdampak pada peningkatan penerimaan negara. “Kita perbaiki semuanya supaya tata kelola lebih baik dan transparan. Ini mempersempit orang ketemu orang,” ujarnya.

Anggota APBI-ICMA berkontribusi terhadap 65% produksi batubara nasional per tahun 2023 sejumlah 775 juta ton. Untuk anggota di Sumatera Selatan berkontribusi hampir 8% terhadap produksi nasional dan 57,9 persen produksi batubara di Provinsi Sumatera Selatan. Besaran produksi batubara berkolerasi dengan tingkat pengangkutan.

Di Sumatera Selatan, pengangkutan batubara dengan moda kereta api tercatat peningkatan signifikan. Berdasarkan catatan KAI, pada tahun 2020 mengangkut 32,6 juta ton batubara, pada 2021 sebesar 38,3 juta ton, pada 2022 sebesar 45,4 juta ton dan pada 2023 KAI telah mengangkut 49 juta ton batubara. Selanjutnya pada tahun 2027 ditargetkan meningkat menjadi 85 juta ton. “Peningkatan produksi batubara harus memastikan kesiapan pengangkutan. Sesuai arahan gubernur tidak mengganggu transportasi darat,” kata VP Corporate Planning PT Kereta Api Logistik Sitti Choiriah.

Palembang, 25 Juli 2024

Note:

Apabila ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat APBI-ICMA melalui email: secretariat@apbi-icma.org atau Ibu Gita Mahyarani (Plt. Direktur Eksekutif) di nomor whatsapp: 0811 1904 480.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, hari ini, Jumat (12/7), melantik dan mengambil sumpah jabatan para pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian ESDM. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Chairul Saleh, Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM ini, menandakan penguatan jajaran kepemimpinan untuk memacu akselerasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) Indonesia.

Dalam sambutannya, Arifin menyatakan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan jajaran kepemimpinan di Kementerian ESDM. Dia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.

"Saya harap setiap pejabat harus tangguh dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan, namun juga harus mampu bergerak lincah dalam melaksanakan tugas secara profesional," ujar Arifin.

Selain itu, Arifin menekankan menekankan pentingnya melakukan transformasi digital dalam pengelolaan batubara. Beliau mendorong Direktur Pembinaan Pengusaahaan Batubara untuk melaksanakan Tata Kelola Pengusahaan Batubara berbasis online system yang terintegrasi.

Serta menjalin koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di sektor batubara, seperti illegal mining, tata kelola perizinan, dan jaminan pasokan batubara untuk dalam negeri.

"Saya minta untuk Melaksanakan Tata Kelola Pengusahaan Batubara berbasis online system yang terintegrasi dan Menjalin koordinasi yang baik dengan K/L terkait untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada," terangnya.

Lebih lanjut, beliau meminta Inspektur IV terkait dengan pengawalan penggunaan anggaran negara. Beliau menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya di lingkungan Kementerian ESDM.

"Pastikan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menerapkan manajemen resiko yang efektif untuk mengurangi kemungkinan kegagalan terhadap target program capaian, terutama target untuk program strategis nasional seperti CISEM II," tambahnya.

Menteri Arifin optimis bahwa tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai dengan baik berkat kepemimpinan baru dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Kementerian ESDM. Selain itu, beliau mengimbau para pejabat baru untuk selalu menunjukkan profesionalisme dan integritas saat menjalankan tugasnya.

"Saya tak henti-hentinya mengingatkan kembali kepada pejabat yang baru dilantik untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan serta membatasi pergaulan secara proporsional," pungkas arifin.

PT Jasa Mutu Mineral Indonesia menggelar perayaan ulang tahun ke-15 yang dihadiri oleh para pelanggan, mitra bisnis, dan khususnya perwakilan Pemerintah setempat bertempat di Mercure Hotel Samarinda. Serangkaian acara perayaan anniversary ini berlangsung pada tanggal 21-23 Juni 2024, seperti kegiatan donor darah, gala dinner dan puncak acaranya adalah fun run bertema "Run For Energy" yang dibuka oleh Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso.

Turut serta dalam perayaan tersebut adalah para pemangku kepentingan di industri pertambangan batubara, termasuk APBI-ICMA guna memperat hubungan antarpihak. Dalam sambutannya Merza Fernanda selaku Direktur Eksekutif berharap perusahaan terus berkembang dalam mendukung industri pertambangan dan meningkatkan eksistensi di mata publik.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar rapat perdana Tim Koordinasi Strategis Proyek Innovation Regions for a Just Energy Transition (IKI-JET) di Movenpick Jakarta (13/06). APBI-ICMA menjadi salah satu asosiasi yang dilibatkan dalam tim koordinasi strategis proyek IKI-JET.

Proyek IKI-JET merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman, yang bertujuan mendukung transisi energi yang adil di dua wilayah pertambangan batubara, yaitu Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Kerja sama ini dimulai dari hasil negosiasi pada 18 November 2021 dan diperkuat dengan perjanjian implementasi yang ditandatangani pada 11 Agustus 2023.

Agenda ini dibuka oleh Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi dimana dalam sambutannya disampaikan terkait kebijakan transisi energi dalam rencana pembangunan nasional. Arah kebijakan transisi energi dalam RPJPN 2025-2045 mencakup penerapan ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon. Kebijakan ini mencakup peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). Beberapa poin utama dalam kebijakan ini:

1. Pemanfaatan Energi Bersih dan Terbarukan

2. Retirement PLTU Bertahap

3. Pengembangan Kendaraan Energi Bersih

4. Pengembangan Sistem Kelistrikan

5. Implementasi CCS/CCUS

6. Pengalihan Subsidi Fosil ke EBT

7. Pengembangan Ekosistem Energi Baru

Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat transisi energi di Indonesia menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi hijau di masa depan.

Dalam agenda ini GIZ menyampaikan progres kerja sama dari Januari 2023 hingga Mei 2024, dimana sudah terdapat pencapaian selama tahun 2023, yaitu peningkatan pemanfaatan biometana, studi perencanaan energi daerah di Sumatera Selatan, dan identifikasi model usaha berkelanjutan pada lahan bekas tambang di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan.

Dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur telah mengadopsi beberapa elemen transisi energi berkeadilan. Dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) 2025-2045 untuk Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan telah mengadopsi elemen penting, meliputi:

1. Kebijakan Transisi Berkeadilan dengan pengembangan kebijakan yang memastikan keadilan dalam proses transisi energi, termasuk partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pengembangan kebijakan dan pengawasan pembangunan daerah.

2. Diversifikasi dan Transformasi Ekonomi Hijau

    - Pengembangan industri hijau terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

   - Peningkatan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dari 7% pada tahun 2022 menjadi 79% pada tahun 2045 untuk Kalimantan Timur, dan dari 23% pada tahun 2022 menjadi 50% pada tahun 2045 untuk Sumatera Selatan.

   - Optimalisasi prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan pengembangan ekonomi sirkular.

   - Restorasi dan pengembangan aktivitas ekonomi di lahan bekas tambang.

   - Proteksi keanekaragaman hayati dan konektivitas habitat.

   - Pengembangan kawasan industri ramah lingkungan dan listrik rendah karbon.

3. Pasar Tenaga Kerja Aktif, Peningkatan Keterampilan, dan Perlindungan Sosial:

  - Peningkatan kapasitas vokasi, keterampilan dan reskilling, serta keterkaitan kebutuhan  keterampilan dari sektor bisnis.

  - Perlindungan sosial untuk kelompok rentan dan pekerja

  - Dukungan untuk kelompok dan daerah rentan

4. Keadilan Secara Proses dengan berpartisipasi perwakilan masyarakat yang bermakna dalam pengembangan kebijakan dan pengawasan pembangunan daerah.

Elemen ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan transisi energi yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat yang terlibat.

Proyek IKI-JET juga berencana untuk memperkuat kapasitas pekerja melalui workshop dan training bersama serikat pekerja serta mengadakan FGD dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengidentifikasi kegiatan transisi energi berkeadilan yang dibutuhkan. Selain itu, identifikasi sumber pembiayaan untuk pelaksanaan rencana diversifikasi dan transformasi ekonomi menjadi tantangan yang akan dihadapi. Hal ini terkait erat dengan koherensi antara rencana pembangunan nasional dan daerah serta pelibatan perusahaan tambang dalam kerjasama ekonomi berkelanjutan.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan koordinasi antar berbagai pihak terkait dapat semakin solid dalam mengimplementasikan transisi energi yang adil dan berkelanjutan, serta mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.