Warta Ekonomi, Jakarta -

Rencana pemerintah untuk mengubah skema Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor mineral dan batubara dari tiga tahun menjadi satu tahun menuai perhatian pelaku industri.

Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani, menilai perubahan ini tidak bisa dilakukan tergesa-gesa tanpa kepastian dan mekanisme yang jelas.

Gita mengatakan, sampai dengan saat pelaku usaha masih menunggu sikap resmi pemerintah. Pasalnya, beleid yang mengatur RKAB tiga tahunan masih berlaku hingga 2026.

“Saat ini kami masih menunggu informasi resmi dari Pemerintah, karena masih berlaku sampai tahun 2026. Jika ada perubahan harus ada adjustment administrasi lagi,” ujar Gita pada Warta Ekonomi, Rabu (3/7/2025).

Gita menegaskan bahwa skema tiga tahunan sejauh ini telah memberikan kepastian berusaha dan ruang perencanaan yang lebih stabil.

“Sejauh ini yang 3 tahun cukup memudahkan dan lebih efektif. Namun kembali lagi nanti kita masih tunggu mekanisme dari pemerintah," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, perubahan skema tersebut berawal dari desakan Komisi XII DPR RI yang menilai skema RKAB jangka panjang justru menjadi penyebab ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, mencontohkan kelebihan pasokan bauksit yang terjadi akibat target produksi dalam RKAB tidak disertai kemampuan serapan industri.

“Contoh bauksit itu antara RKAB dan daya serap industri jauh. RKAB-nya sekitar 45 juta ton, sedangkan serapannya hanya 20 juta ton,” kata Bambang dalam RDP di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengakui bahwa RKAB tiga tahunan telah menjadi biang keladi melonjaknya produksi mineral dan batubara tanpa kontrol terhadap permintaan global.

“Kita tidak bisa kendalikan produksi batubara. Dunia butuh 1,2–1,3 miliar ton, Indonesia suplai hampir separuh. Akibatnya harga jatuh,” kata Bahlil.

Ia menyatakan menyetujui usulan DPR agar RKAB kembali menjadi tahunan.

Untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan produksi batubara sebesar 735 juta ton—lebih rendah dari realisasi 2024 sebesar 836 juta ton atau 117% dari target. Pemerintah juga tengah mengevaluasi ulang kebijakan pemberian RKAB agar tidak kembali memicu oversupply.